Pasca lebih dari satu dekade berlalu dari umur mata uang tunggal eropa (Euro), ekonomi Eropa menghadapi masalah serius. Yunani di ambang keluar dari Zona Euro atau dengan kata lain akan terusir dari blok tersebut. Sejak awal krisis keuangan di Eropa dan parahnya krisis finansial Yunani, belum pernah terjadi masalah yang sangat serius seperti saat ini, hingga opsi keluar Yunani dari Zona Euro menjadi satu-satunya pilihan yang lebih baik guna mengurangi dampak dari krisis di negara itu atas mata uang tunggal Eropa.

 

Majalah mingguan Jerman, Der Spiegel, di halaman pertama dari salah satu edisi terbarunya memilih judul "Selamat tinggal Acropolis! Mengapa Yunani harus meninggalkan euro", dan menyebutkan bahwa keluarnya Yunani dari Zona Euro mungkin menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Majalah tersebut juga menyinggung tentang kemungkinan penerimaan Jerman atas keluarnya Yunani dari Zona Euro dan menyebutkan bahwa Zona Euro dapat berlanjut tanpa Yunani, sebab blok tersebut masih mampu bertahan menghadapi guncangan.

 

Der Spiegel dalam analisanya telah lebih jauh melangkah dan menyatakan bahwa keluarnya Yunani dari Zona Euro adalah satu-satunya jalan terbaik. Di halaman pertama majalah terkenal Jerman tersebut dipampangkan gambar sebuah koin euro yang retak dan berada di reruntuhan Yunani kuno.

 

Menteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schaeuble, menyatakan bahwa Yunani tidak dapat dipaksa untuk tetap di Zona Euro, meski negara itu diharapkan tetap berada di zona ini. Saat ini negara-negara Eropa mulai menerima kemungkinan keluarnya Yunani dari Zona Euro.

 

Konselir Austria mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Yunani keluar dari Zona Euro, namun secara teoritis hal itu dapat terjadi. Jaringan France 24 terkait hal itu melaporkan bahwa meski keluarnya Yunani dari Zona Euro masih dalam tahap kemungkinan, namun di pasar finansial London, mata uang Yunani sebelumnya (Drachma) berada di antara mata uang euro dan mata uang lainnya. Mata uang yang dikenal dengan GRD itu diletakkan di salah satu ruang Bursa Saham London di samping mata uang lainnya. Staf Bursa Saham London meyakini bahwa keluarnya Yunani dari Zona Euro dan kembali ke Drachma bukan sekedar asumsi.

 

Andrew Edwards, Sekretaris Jenderal E. T-X Capital, mengatakan, kami telah memasukan Drachma ke dalam sistem dan menyiapkan semua program kontrolnya guna melakukan pertukaran dengan Drachma dan evaluasi terhadap mata uang tersebut.

 

Seorang broker saham, Lucas R, mengatakan, berita yang tersiar setiap hari dari Yunani mengindikasikan bahwa negara tersebut akan keluar dari Zona Euro. Sebagai contohnya, penarikan 700 juta euro deposito bank-bank Yunani berdampak besar terhadap pasar. Hal itu juga menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pasar finansial memperkirakan bahwa nilai Drachma akan melemah lima kali lipat sejak bergabung dengan Zona Euro.

 

Hal yang menguatkan kemungkinan keluarnya Yunani dari Zona Euro adalah buntunya politik di negara itu karena tidak berhasil membentuk pemerintahan pasca pemilu parlemen yang digelar pada 22 April lalu. Dalam pemilu tersebut dua partai utama, yaitu Partai Demokarasi Baru yang konservatif dan Partai Sosialis, mengalami kegagalan telak. Sejak empat dekade dari tumbangnya pemerintahan militer di Yunani, pemerintahan negara itu selalu dikuasai oleh dua partai tersebut.

 

Partai Demokrasi Baru hanya meraih 19 persen suara dan Partai Sosialis hanya mengantongi 13 persen suara. Pemilu parlemen tersebut berubah menjadi "gempa politik dan kebangkrutan bagi partai sayap kanan dan sayap kiri tengah." Meski dua partai moderat sayap kanan dan kiri berkoalisi, namun tetap tidak mampu membentuk pemerintahan.

 

Para pemilih dalam pemilu menentang program pengetatan ekonomi di Yunani. Oleh sebab itu, mereka cenderung memberikan suaranya kepada partai yang lebih kecil, karena partai-partai itu menentang program tersebut. Partai sayap kiri ekstrim (Syriza), mengantongi lebih dari 16 persen suara berada di posisi kedua di parlemen.

 

Partai rasis dan ekstrim kanan(Golden Dawn), dengan meraih lebih dari tujuh persen suara berhasil mendapatkan 25 kursi parlemen dan mengontrol sekitar 300 anggota.  Pasca gagalnya pembentukan pemerintahan koalisi antara partai yang mendapat suara pertama, kedua dan ketiga, Presiden Yunanai Carlos Papulias mengusulkan untuk membentuk pemerintahan teknokrat dan tidak berpartai, namun partai-partai ekstrim kanan dan kiri menentang usulan tersebut.

 

Untuk keluar dari kebuntuan politik, tidak ada jalan lain bagi Presiden Yunani kecuali menggelar kembali pemilu parlemen. Menurut rencana pemilu tersebut akan digelar pada tanggal 17 Juni.

 

Mengingat terdapat penentangan luas dari rakyat Yunani terhadap program pengetatan ekonomi, maka partai-partai yang menentang kebijakan tersebut memiliki peluang untuk menang dalam pemilu mendatang. Dalam hal ini, partai ekstrim kiri Syriza, berada di atas partai-partai lainnya.  Partai-partai kecil (sayap kiri) lainnya yang pada pemilu parlemen lalu tidak mampu mengantongi suara paling sedikit lima persen, kini ada kemungkinan akan memiliki peluang besar dalam pemilu 17 Juni mendatang. 

 

Jerman sebagai penyuplai terbesar bantuan keuangan kepada Yunani, menegaskan bahwa pemilu 17 Juni diumumkan sebagai referendum untuk menentukan apakah Yunani tetap berada di Zona Euro atau keluar dari blok itu.

 

Kantor Perdana Menteri sementara Yunani menyatakan bahwa Kanselir Jerman, Angela Merkel dalam dialog telpon dengan perdana menteri sementara, mengusulkan kepada Yunani untuk menggelar referendum guna menentukan apakah negara itu tetap berada di Zona Euro atau keluar dari blok ini.

 

Usulan tersebut telah menuai protes dari berbagai partai Yunani. Pemimpin Partai Syriza  Alexis Sypras, saat berkunjung ke Perancis dan Jerman guna memperingatkan konsekuensi keluarnya Yunani dari Zona Euro, mengatakan, Merkel terbiasa berbicara dengan politisi Yunani dengan sikap seakan-akan ia berbicara dengan satu negara yang berada di bawah perlindungannya. Rakyat negara ini akan memberikan jawaban telak kepadanya pada pemilu mendatang dan akan mengakhiri kebijakan pengetatan ekonomi dan dominasi.

 

Keluarnya Yunani dari Zona Euro memiliki konsekuensi luas bagi negara itu dan bagi negara-negara anggota blok tersebut.George Provopoulos, Kepala Bank Sentral Yunani memperingatkan bahwa jika Yunani menggunakan kembali mata uang negara seperti sebelum bergabung dengan euro, maka akan tercipta "jahanam" bagi Yunani, dan rakyat negara ini untuk menukar euro ke Drachma terpaksa menggunakan transaksi kliring atau dengan kata lain transaksi barang dengan barang.

 

Lebih lanjut Provopoulos menambahkan, perubahan kondisi di Yunani dan keluarnya negara ini dari Zona Euro menyebabkan negara ini akan menghapi kekurangan barang dasar. Tanpa bahan bakar, pasukan militer dan polisi tidak dapat berbuat banyak, bahkan mereka tidak akan mampu mengoperasikan kendarannya sendiri. Meski pasca satu periode panjang kondisi akan lebih baik, namun pada awal transisi mata uang, akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk.

 

Mantan Menteri Keuangan Yunani, Yannis Papantoniou setahun lalu telah memprediksikan kondisi negaranya bakal seperti saat ini. Pada akhir Juli tahun lalu dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa melihat kondisi Yunani, maka pemerintah negara ini kelak tidak akan mampu mendukung kepentingan rakyatnya, sehingga akan terjadi gelombang imigran dari negara tersebut.

 

Parainvestor dan pemimpin Eropa mengkhawatirkan bahwa keluarnya Yunani dari Zona Euro akan berdampak buruk terhadap krisis Eropa dan krisis tersebut akan menyebar ke bank-bank di Portugal, Irlandia, Spanyol dan Italia. Keluarnya Yunani dari Zona Euro merupakan awal dari runtuhnya blok tersebut. ( IRIB Indonesia/RA/NA)