Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Rabu, 09 Maret 2016 15:35

Politik dan Sikap AS Terhadap Iran dalam Setahun Terakhir

Politik dan Sikap AS Terhadap Iran dalam Setahun Terakhir

Hubungan Iran dan Amerika Serikat selama 37 tahun terakhir, yakni terhitung pasca kemenangan Revolusi Islam Iran, dipenuhi dengan catatan permusuhan. Sejak awal pembentukan pemerintahan Islam di Iran, Amerika Serikat tidak pernah berhenti berupaya menggulingkan pemeritah Islam Iran melalui kudeta gagal, bantuan terhadap rezim Saddam Hossein Irak pada era Perang Pertahanan Suci, serta koordinasi berbagai interferensi di kancah internasional dengan memberlakukan berbagai sanksi.

Dalam beberapa dekade terakhir, dengan berbagai macam alasan termasuk di antaranya penentangan Republik Islam atas keberadaan rezim Zionis, klaim upaya memproduksi senjata pemusnah massal, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan tudingan soal upaya ekspor revolusi ke luar negeri, Amerika Serikat menyusun dan mengkoordinasi pemberlakuan berbagai jenis sanksi anti-Iran.

 

Setelah kasus nuklir Iran mengemuka pada tahun 2003, pemerintah Republikan Amerika Serikat kala itu, berusaha menyeret berkas Iran ke meja Dewan Keamanan PBB. Akhirnya ditetapkan beberapa resolusi sanksi anti-Iran oleh Dewan tersebut. Namun Amerika Serikat masih belum puas dan akhirnya memberlakukan sanksi unilateral anti-Iran dengan melibatkan Uni Eropa pada tahun 2010. Sanksi kali ini sedemikian luas sehingga, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menilainya sebagai sanksi paling berat yang pernah dijatuhkan Amerika Serikat terhadap sebuah negara.

 

Tampilnya Hassan Rouhani, sebagai Presiden Iran pada tahun 2013, dan dimulainya tahap baru perundingan antara Iran dan Kelompok 5+1, proses interaksi kedua pihak antara Iran dan Amerika Serikat pun dimulai dalam koridor perundingan nuklir. Perundingan tersebut untuk pertama kalinya digelar dalam bentuk tatap muka langsung antara Menteri Luar Negeri Iran, Mohamamd Javad Zarif dan mitranya dari AS, John Kerry. Kedua menteri luar negeri itu berdialog langsung untuk pertama kalinya pasca kemenangan Revolusi Islam.

 

Setelah beberapa kali pertemuan di Jenewa, New York dan Wina, tercapai kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), antara Iran dan Kelompok 5+1, yang akan menjamin kelanjutan program nuklir Iran. Dewan Keamanan PBB, pada 20 Juli 2015, menetapkan resolusi nomor 2231 yang akan menjadi pembuka jalan pelaksanaan JCPOA. Menyusul Ratifikasi resolusi usulan Kelompok 5+1 di Dewan Gubernur IAEA soal diakhirinya pembahasan masalah berbagai dimensi militer potensial program nuklir Iran atau yang dikenal dengan PMD, maka JCPOA telah sampai pada tahap implementasi. Setelah Iran membuktikan komitmennya, maka sanksi pun secara bertahap dicabut mulai Januari 2016. Namun ini semua bukan akhir dari permusuhan Amerika Serikat terhadap Iran.

 

Pemerintah Demokrat Amerika Serikat menyatakan bahwa meski sebagian sanksi ant-Iran ditangguhkan atas perintah eksekutif presiden negara ini telah dicabut dan sebagian lainnya ditangguhkan, akan tetapi berbagai sanksi lain anti-Iran tetap dipertahankan. Sehari setelah pelaksanaan JCPOA, Kementerian Keuangan Amerika Serikat kembali merilis sanksi terhadap 11 nama individu dan entitas yang berpartisipasi dalam program rudal balistrik Iran. Seluruh aset mereka dibekukan dan perusahaan AS tidak diijinkan bekerjasama dengan mereka.

 

Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat, Adam J. Szubin, terkait pelaksanaan JCPOA mengklaim bahwa rudal balistik Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan regional dan global dan akan disanksi internasional. Adapun dalam rilis pers resmi Kementerian Keuangan Amerika Serikat disebutkan, langkah tersebut telah dikoordinasikan dan disetujui pemerintah Amerika Serikat guna mencegah perluasan program rudal balistik Iran.

 

Sensitivitas yang ditunjukkan Amerika Serikat di hadapan peningkatan kekuatan militer Iran khususnya di sektor rudal dan uji coba rudal balistik Emad mensinyalir pengaruh besar gudang rudal Iran dalam strategi pertahanan negara itu. Apalagi Iran memiliki gudang rudal bawah tanah. Terlepas dari itu, Republik Islam jgua memiliki berbagai jenis rudal balistik yang jelas akan merusak peritungan Amerika Serikat jika harus beraksi anti-Iran.

 

Terusiknya Amerika Serikat dalam masalah ini serta penetapan sanksi baru anti-Iran menjelaskan kekhawatiran tersebut secara gamblang. Pada saat yang sama, Washington juga sedang mengupayakan langkah lain untuk menghadapi kemampuan rudal Iran. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Presiden Barack Obama adalah kerjasama dengan para mitranya di kawasan termasuk rezim Zionis Israel dan sejumlah rezim dependen Arab regional.

 

Kongres Amerika Serikat yang dikuasi oleh para Republikan berencana menetapkan sanksi baru anti-Iran. Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, beberapa pekan pasca implementasi JCPOA, mengupayakan pemberlakuan sejumlah sanksi baru anti-Iran pada Februari 2016. Senator Bob Corker, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat dan beberapa senator lain, menusun draf yang mencakup berbagai masalah termasuk ujicoba rudal terbaru Iran hingga masalah HAM. Semua isu tersebut akan dirangkum untuk menetapkan sanksi baru terhadap Republik Islam.

 

Koran Washington Post dalam hal ini menulis, sanksi-sanksi terkait program rudal Iran merupakan satu dari tiga rencana yang sedang disusun Corker. Selain “Iran Sanctions Act”, Corker juga tengah menyiapkan rencana ketiga yang hingga kini belum diungkapnya. Sementara itu, Bob Mendez, Senator AS asal New Jersey juga sedang menyusun paket langkah-langkah yang menurutnya “anti-Iran harus diperhatikan di luar koridor program nuklirnya.”

 

Sebelumnya, Mendez bersama Senator Mark Kirk menyusun Iran Sanctions Act. Dia menuntut peningkatan sanksi anti-Iran atas ujicoba rudal dan klaim soal hak asai manusia. Baik Corker maupun Mendez, dan semua senator Republikan Amerika Serikat ditambah tiga senator dari kubu Demokrat, menentang kesepakatan nuklir Iran pada Desember 2015.

 

Langkah-langkah mereka menjadi percikan pertama yang memotivasi para anggota parlemen untuk mengambil kebijakan anti-Iran pasca pelaksanaan JCPOA. Masih jelas apakah kubu Demokrat menyetujui kesepakatan nuklir JCPOA atau mendukung berbagai langkah untuk sanksi non-nuklir ntuk Iran. Di samping itu, para para anggota parlemen di Kongres AS juga sedang menyusun strategi untuk menghentikan atau memperlambat pelaksanaan JCPOA.

 

Mengingat pelaksanaan JCPOA dan dimulainya kembali hubungan Iran dan Barat, negara-negara pesisir Teluk Persia mengklaim mengkhawatirkan langkah dan berbagai program Iran di kawasan. Khususnya Arab Saudi yang sekarang sedang mengobarkan api perang di Suriah dan Irak, serta sibuk berperang di Yaman, berperan penting dalam menyulut agitasi anti-Iran.

 

Barack Obama pada Mei 2015, sebelum kesepakatan final JCPOA, mengundang para pemimin negara-negara Arab pesisir Teluk Persia, ke Camp David, guna meyakinkan bahwa mereka tetap merupakan sekutu utama Washington di kawasan. Pada pertemuan itu, Obama berkomitmen akan menetapkan dua langkah untuk meningkatkan kemampuan negara-negara tersebut.

 

Tahap pertama, pemerintah Amerika Serikat akan berusaha mempercepat program pertahanan rudal balistik di kawasan guna mereduksi ketidakpuasan negara-negara Arab atas tercapainya JCPOA. Adapun tahap kedua adalah percepatan penjualan senjata mutakhir Amerika Serikat kepada mitranya di Timur Tengah.

 

Meski terpublikasi berbagai prediksi perbaikan dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat dalam jangka pendek, akan tetapi fakta yang ada justru mengarah sebaliknya. Berlanjutnya politik agitatif dan konfrontatif Amerika Serikat terhadap Iran dan pengingkaran janji serta berbagai langkah seperti penetapan sanksi baru, semuanya menunjukkan berlanjutnya politik tidak bersahabat Negeri Paman Sam terhadap Iran.

 

Meski pemerintah Demokrat Barack Obama mengakui bahwa AS terpaksa bekerjasama dengan Iran dalam menyelesaikan berbagai krisis di Timur Tengah mengingat peran besar Republik Islam dalam isu-isu regional, namun ini bukan berarti akhir dari seluruh permusuhan Amerika Serikat. (IRIB Indonesia)

Add comment


Security code
Refresh