Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Rabu, 09 Maret 2016 15:18

Afghanistan dalam Setahun Terakhir

Afghanistan dalam Setahun Terakhir

Kabar tewasnya Mulla Muhammad Omar, gembong Taliban Afghanistan, ternyata memiliki pengaruh internal besar di dalam dan luar negeri Afghanistan. Ini bukan pertama kalinya Mulla Omar dikabarkan tewas pada tahun 2015 oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah Afghanistan atau Pakistan.

Dalam 10 tahun terakhir, sedikitnya telah dua kali Mulla Omar dikabarkan tewas namun segera ditepis Taliban. Sejumlah sumber pemberitaan Afghanistan dan Pakistan menyatakan bahwa Mulla Omar telah tewas beberapa tahun lalu, dan dewan kepemimpinan Taliban sengaja menyembunyikan fakta ini guna mencegah perpecahan kelompok ini.

 

Berita tewasnya Mulla Omar menimbulkan perselisihan hebat antaranggota Taliban. Sedemikian rupa sehingga penetapan Mulla Akhtar Mansur sebagai pemimpin baru, mendapat penentangan banyak pihak dan bahkan berujung pada perpecahan serta munculnya kelompok Taliban baru yang dipimpin Mulla Muhammad Rasul.

 

Kelompok penentang Mulla Akhtar Mansur, sebelum pelantikannya menjadi pemimpin Taliban, telah menggulirkan beberapa skenario untuk menggesernya namun seluruh rencana tersebut gagal. Awalnya, mereka menuntut Mulla Akhtar Mansur untuk mengundurkan diri, akan tetapi tidak diterima. Kemudia mereka berusaha melobi dewan kepemimpinan Taliban untuk menginstruksikan ketidaklayakan Mulla Akhtar Mansur, namun gagal.

 

Sumber-sumber dekat dengan dewan kepemimpinan Taliban mengkonfirmasikan perselisihan seriusdi antara para anggota kelompok ini, menyusul penolakan dewan itu untuk menilai Mulla Akhtar Mansur tidak layak menjadi pemimpin Taliban. Beberapa bulan pasca pemilihan Mulla Akhtar Mansur tersebar berita simpang siur tentang tewasnya Mulla Akhtar Mansur, yang langsung ditepis Taliban. Sekarang, muncul kelompok ketiga pecahan Taliban yang dipimpin Mulla Ubaidullah Honar di provinsi Paktika, Afghanistan.

 

Di saat sedang digulirkan berbagai upaya mempersiapkan perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban oleh sejumlah negara dalam koridor perundingan damai segi empat, munculnya kelompok baru Taliban yang dipimpin oleh Mulla Ubaidullah Honar, akan memperumit proses perundingan. Menurut rencana sebelumnya, perundingan damai itu akan dihadiri Amerika Serikat, Cina, Afghanistan dan Pakistan dengan tujuan menemukan solusi untuk mendapaikan pemerintah Kabul dengan kelompok Taliban.

 

Reformasi sistem pemilu, adalah janji Muhammad Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, Presiden dan Ketua Eksekutif Kabinet Afghanistan dalam kesepakatan terkait pembentukan pemerintahan persatuan nasional di negara ini. Oleh karena itu, dengan terbentuknya Komisi Reformasi Pemilu di Afghanistan, paket program komisi tersebut telah diserahkan kepada Ashraf Ghani, dan dia menyetujui poin ketujuh dan 11 ulsulan reformasi pemilu negara ini.

 

Para pengamat berpendapat, tuntutan terpenting rakyat Afghanistan dari pemerintahan nasional negara ini adalah penurunan peran pemerintah dan peningkatan peran efektif kelompok-kelompok politik dalam pelaksanaan serta pengawasan pemilu. Pengalaman pilpres Afghanistan 2014 dan pemilu parlemen pada 2010, membuktikan bahwa sistem pemilu negara ini tidak transparan dan terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan.

 

Menurut kelompok-kelompok sipil Afghanistan, termasuk dalam syarat pondasi pemilu yang transparan adalah bahwa sistem pemilu harus diubah sedemikian rupa sehingga peran partai-partai negara ini harus ditingkatkan dalam pengambilan keputusan pemilu dan pengawasannya. Ini dimaksudkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

 

Pernyataan Deputi Komisi Reformasi Sistem Pemilu Afghanistan, berbicara terkait aksi interferensi sejumlah pihak di dalam pemerintah atas upaya reformasi sistem pemerintahan, semakin memperkuat kemungkinan bahwa reformasi tersebut tidak berjalan lancar sebagaimana yang telah dicanangkan sebelumnya. Dalam beberapa terakhir, parlemen Afghanistan berulangkali mengembalikan draf kepada yang diajukan Muhammad Ashraf Ghani soal reformasi sistem pemilu, dengan berbagai alasan tidak jelas. Berdasarkan draf pemerintah, menurut rencana akan ditetapkan berbagai tugas dan kriteria kelayakan komisi pemilu serta mekanisme pemilu anggota lembaga-lembaga pemilu.

 

Menyusul peningkatan kapasitas dalam negeri untuk mempengaruhi proses perdamaian, maka susunan dewan tinggi perdamaian, juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, nama Pir Sayyid Ahmad Gilani, mantan pemimpin kelompok Jihadi Afghanistan, diajukan dalam susunan baru Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan sebagai ketua lembaga tersebut.

 

Muhammad Karim Khalili-Habibeh Sorabi, penasehat ketua eksekutif pemerintah persatuan nasional, dan Atta al-Rahman Salim, seorang tokoh jihadi Afghanistan, terpilih sebagai wakil ketua Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan. Faruq Bashar juga diangkat sebagai ketua sekretariat dewan.

 

Pir Sayyid Ahmad Gilani dan Atta al-Rahman Salim, termasuk di antara pihak yang terlibat dalam dialog Doha atau yang dikenal dengan Pagwash, dengan para delegasi dari Taliban.

 

Pentingnnya perubahan susunan Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan itu termasuk di antaranya penentuan ketua baru lembaga ini, selain sesuai dengan tuntutan dalam negeri, juga diperhatikan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Dalam lima bulan terakhir pemerintah Amerika Serikat dengan berbagai macam alasan menangguhkan bantuan finansialnya untuk dewan tersebut. Pengucuran bantuan finansial dari AS juga bersyarat pada perubahan atau reformasi dewan itu termasuk di antaranya penetapan ketua baru.

 

Setelah Salahuddin Rabbani, mantan pemimpin Dewan Tinggi Perdamaian diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Afghanistan oleh Muhammad Ashraf Ghani dan mendapat mosi setuju dari parlemen negara ini, dewan ini dikelola oleh penggantinya setingkat penjabat.

 

Transformasi berikutnya di Afghanistan adalah soal sidang para pejabat tinggi negara-negara donatur untuk Afghanistan (SOM), yang dihadiri delegasi dari 60 negara dunia untuk membahas komitmen internasional guna menyalurkan bantuan untuk program rekonstruksi Afghanistan. Muhammad Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan dalam sidang tersebut menyinggung pentingnya stabilisasi di negara ini dan menekankan bahwa keberhasilan program ekonomi tidak akan tercapai tanpa stabiltias dan ketenangan negara ini.

 

Sidang tersebut merupakan kesempatan baik bai pemerintah persatuan nasional Afghanistan untuk menyampaikan harapannya daria negara-negara peserta sidang itu guna membantu program pengembangan ekonomi Afghanistan. Ashraf Ghani dalam pidatonya menekankan pentingnya kerjasama regional dalam pemberantasan terorisme, peningkatan kapasitas transit Afghanistan ke berbagai negara, dan pengembangan jalur-jalur rel sebagai program-program penting infrastruktur negara ini.

 

Dalam hal ini, Nicholas Haysom, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afghanistan menilai sidang tersebut sukses dan menyebutnya sebagai jembatan bagi segala bentuk bantuan di masa lalu dan mendatang untuk negara ini. (IRIB Indonesia)

Add comment


Security code
Refresh