Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Senin, 07 Maret 2016 07:00

Transformasi Mesir di Era Jenderal al-Sisi (2-habis)

Transformasi Mesir di Era Jenderal al-Sisi (2-habis)

Tahun pertama pemerintahan Jenderal Abdel Fattah al-Sisi diwarnai oleh serangkaian peristiwa penting. Peristiwa itu antara lain, peningkatan drastis kekerasan, tindakan represif, penangkapan sepihak, penyiksaan, vonis yang tidak adil, penghapusan oposisi khususnya pendukung Ikhwanul Muslimin, dan legalisasi penindakan oposan Mesir melalui pengesahan undang-undang anti-terorisme.

 

Kisruh politik juga mewarnai perjalanan satu tahun pemerintahan al-Sisi. Pemerintah dijalankan tanpa parlemen dan presiden memonopoli kekuasaan (kembalinya militer ke kancah politik dan melemahnya komponen sipil di Mesir), penyelenggaraan pemilu parlemen tanpa kehadiran oposisi, dan pembentukan parlemen yang diisi oleh para pendukung penguasa.

 

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi Mesir, maka pemulihan keamanan negara itu juga menjadi prioritas lain pemerintah al-Sisi setelah naik tahta. Pemerintahan Jenderal al-Sisi memberi sebuah definisi baru tentang keamanan yang bahkan tidak ditemukan penjabaran seperti itu pada era Hosni Mubarak. Dalam pandangannya, keamanan berarti penumpasan penuh seluruh oposisi khususnya para pemimpin dan pendukung Ikhwanul Muslimin. Pada intinya, pendekatan internal al-Sisi bersifat represif dan penggunaan kepalan tangan besi; sebuah kebijakan yang sudah lama dilakoni oleh militer Mesir.

 

Sistem peradilan Mesir selama ini indentik sebagai alat penguasa dan ciri khas ini juga masih dipertahankan oleh al-Sisi dan bergerak mengikuti kebijakan keamanan junta militer Mesir. Putusan yang dikeluarkan terhadap pemimpin dan anggota Ikhwanul Muslimin selama satu tahun lalu belum pernah terjadi dalam sejarah kontemporer Mesir. Meskipun vonis mati 529 warga Mesir dikeluarkan sebelum dimulainya kepemimpinan al-Sisi, namun faktanya ia telah mengendalikan kekuasaan sejak hari pertama penggulingan Muhammad Mursi dan pemilu tahun 2014 hanya untuk memberi legitimasi atas kekuasaan itu.

 

Selama satu tahun lalu, sistem peradilan Mesir mengeluarkan putusan-putusan yang tidak adil dengan dukungan pemerintah al-Sisi. Putusan politis terbaru pengadilan Mesir diumumkan hanya beberapa hari sebelum ulang tahun pertama kepemimpinan Jenderal al-Sisi, di mana Mursi dan 106 orang lainnya dijatuhi hukuman mati. Rakyat Mesir dan para pejabat dari sejumlah negara sontak bereaksi terhadap putusan kontroversial itu.

 

Undang-undang demonstrasi dan penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris pada tahun 2013, memainkan peran penting dalam menumpas oposisi oleh junta militer Mesir. Para pendukung pemerintah al-Sisi percaya bahwa kebijakan itu telah mengembalikan stabilitas relatif di Mesir dan situasi keamanan tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2013 dan bahkan pada masa Mursi. Mereka meyakini bahwa pemeliharaan hak asasi manusia menjadi sia-sia ketika di masyarakat terdapat sebuah kelompok yang mengancam keamanan nasional.

 

Namun, kubu penentang al-Sisi dan analis independen percaya bahwa kebijakan keamanan pemerintah Mesir adalah pukulan terhadap demokrasi dan kembali ke era sebelum revolusi 25 Januari 2011. Mereka meyakini bahwa perang kontra-terorisme telah menjadi alat pemerintah untuk menindas HAM dan menumpas kubu oposisi. Direktur The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), Gamal Eid bahkan menyebut tahun pertama kepemimpinan al-Sisi sebagai tahun kelabu bagi sejarah HAM di Mesir.

 

Selain menumpas oposisi, Abdel Fattah al-Sisi juga menjalankan kekuasaan tunggal dengan cara tidak menggelar dan menunda pemilu parlemen Mesir untuk beberapa kali. Ketidakhadiran parlemen telah mendorong meningkatnya pelanggaran undang-undang oleh pemerintah al-Sisi dan membuatnya leluasa untuk menumpas dan menangkap oposisi.

 

Para kritikus al-Sisi mengatakan bahwa penangguhan pemilu berkali-kali didasari oleh kebijakan pemerintah Mesir untuk menghapus rival-rival populer seperti, Ikhwanul Muslimin dan mempersiapkan ruang untuk pelaksanaan pemilihan seperti pemilu presiden tahun 2013, di mana sepenuhnya sudah diatur dan tidak kompetitif.

 

Strategi Abdel Fattah al-Sisi tampaknya tidak akan menamatkan riwayat Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah gerakan yang memiliki banyak simpatisan dan rival utama pemerintah Mesir. Al-Sisi hanya bisa menghapus para pemimpin lama gerakan itu dan mendukung kepemimpinan baru Ikhwanul Muslimin sehingga mereka tidak berubah menjadi rival serius bagi kubu sekuler dan militer Mesir. Perundingan pemerintah Kairo dengan elemen tertentu di Ikhwanul Muslimin mencerminkan bahwa al-Sisi mulai meniru gaya Mubarak dalam berurusan dengan kelompok tersebut. Ia menerima partisipasi minimal Ikhwanul Muslimin di kancah politik Mesir tanpa memegang peran penentu sama sekali.

 

Dalam kebijakan luar negeri, Jenderal al-Sisi memilih memperkuat hubungan dengan Federasi Rusia, mengikuti kebijakan regional Arab Saudi dalam batas tertentu dengan tujuan menarik bantuan ekonomi, menentang intervensi asing dan militer dalam krisis Suriah dan Irak, menjaga hubungan tradisional dengan Amerika Serikat, melanjutkan kemitraan dengan Uni Eropa, dan memperkuat hubungan dengan rezim Zionis Israel.

 

Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri pemerintah al-Sisi dalam satu tahun pertama, lebih banyak meniru kebijakan Mubarak. Al-Sisi memilih kemitraan dengan Arab Saudi dan memperkuat posisi Mesir di Liga Afrika, sebagai dua strategi utama kebijakan luar negerinya. Pada awalnya, dukungan Saudi atas kudeta terhadap pemerintahan konstitusional Mursi dan penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris oleh rezim Al Saud, telah mendorong kedekatan erat pemerintah al-Sisi dengan Riyadh.

 

Namun, kedetakan Mesir dengan Rusia serta penolakan al-Sisi terhadap intervensi asing dalam krisis Suriah, telah menyebabkan hubungan Kairo dan Riyadh kehilangan kemesraan tahun pertama kepemimpinan sang jenderal. Meski demikian kedua negara tetap menghindari perseteruan serius.

 

Pada dasarnya, fokus utama kebijakan luar negeri Mesir di era al-Sisi adalah berusaha memperkuat hubungan yang proporsional. Jenderal Abdel Fattah al-Sisi berusaha membangun interaksi konstruktif dengan Rusia dan juga AS serta negara-negara Barat. Akan tetapi, para pengamat percaya bahwa kebijakan luar negeri Mesir tidak dibangun atas sebuah pemikiran strategis, tapi hanya dijalankan atas dasar sebuah keterpaksaan.

 

AS tampaknya ingin mempertahankan hubungan tradisional dengan Mesir dan mendorong al-Sisi untuk melakukan reformasi serta menghindari tindakan represif. Washington menginginkan kehadiran sebuah pemerintah yang kuat di Kairo, karena kelompok-kelompok militan yang beroperasi di Sinai telah berbaiat dengan ISIS. Strategi AS bertujuan untuk menjaga keamanan rezim Zionis Israel di kawasan sebagai prioritas utama negara itu.

 

Pemerintah Mesir senantiasa mendukung rezim Zionis dalam masalah Palestina. Kairo membantu Tel Aviv dalam memblokade Jalur Gaza dan menutup pintu penyeberangan Rafah. Mesir juga menghancurkan tunel-tunel di Gaza sebagai satu-satunya jalan untuk berhubungan dengan dunia luar.

 

Pemerintah Mesir juga ingin menghidupkan romantisme dengan Rusia dan Abdel Fattah al-Sisi telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Al-Sisi ingin lebih dekat dengan Rusia dan kedekatan itu juga diperlihatkan kepada Arab dan Barat. Kunjungan timbal balik al-Sisi dan Putin menunjukkan bahwa keinginan itu bersifat dua arah.

 

Sebenarnya, Mesir menyimpan banyak pesona untuk menarik Rusia. Mesir memiliki garis pantai yang panjang dengan Laut Mediterania dan bisa melayani armada kapal perang Rusia dan bahkan menerima pembangunan pangkalan militer negara itu. Pemerintah Moskow juga menyambut hangat hubungan itu, terlebih kedua negara memiliki pandangan yang hampir sama terkait isu-isu regional, seperti ISIS dan kelompok-kelompok ekstrim.

 

Hubungan tersebut telah menciptakan banyak peluang untuk perekonomian Mesir yang sedang lesu. Statistik menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi kedua negara meningkat tajam dan transaksi perdagangan mereka hampir mencapai tiga miliar dolar pada tahun 2014. Rusia bahkan akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Mesir. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan gas alam dan lainnya. (RM)

Add comment


Security code
Refresh