Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Rabu, 02 Maret 2016 10:22

Ironi Pernikahan Anak di Dunia

Ironi Pernikahan Anak di Dunia

Para pengantin duduk di depan penghulu atas keinginan orang lain dan menginjakkan langkahnya di sebuah dunia yang sangat prematur bagi mereka. Mereka tidak bisa menentukan pilihan dan tidak punya gambaran yang jelas tentang masa depan yang akan menantinya. Mereka kadang berada dalam ketidaktahuan dan kadang diseret paksa ke pelaminan, sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi tragis.

 

Kasus pernikahan anak selalu mengundang perdebatan dan menyedot perhatian dunia. Sebab, fenomena ini membawa dampak buruk bagi fisik dan psikologis termasuk ketidaksiapan untuk mengandung dan melahirkan. Mereka juga tertekan dan trauma akibat kawin paksa dan hubungan yang tidak diinginkan.

 

Menurut laporan Dana Kependudukan PBB (UNFPA), antara tahun 2011 sampai 2020, lebih dari 140 juta anak perempuan akan menjadi pengantin anak. Jika kasus pernikahan anak di dunia terus meningkat, maka 14,2 juta anak perempuan setiap tahun atau 39.000 setiap hari akan menikah di bawah umur. Selanjutnya, 140 juta anak perempuan akan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 50 juta dari mereka bahkan berada di bawah usia 15 tahun.

 

Elina V (dipaksa menikah pada usia 15 tahun dari Republik Malawi) berkata, "Saya menghadapi banyak masalah dalam pernikahan. Saya masih muda dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri. Ketika saya hamil, saya harus tetap menjadi seorang istri, melakukan pekerjaan rumah dan juga bekerja di ladang. Waktu terburuk saya adalah ketika saya hamil, saya harus melakukan semua itu dan merawat kehamilan, sementara saya hanya seorang gadis kecil.”

 

Ada beragam faktor yang mendorong pernikahan anak di banyak masyarakat. Faktor-faktor itu antara lain karena konflik, bencana alam, kemiskinan, adat-istiadat, tradisi kuno, dan pemenuhan keamanan anak perempuan. Banyak keluarga hidup dalam kemiskinan dan untuk mengurangi beban hidup, orang tua memutuskan untuk menikahkan anak gadisnya. Di sebagian masyarakat, orang tua beranggapan bahwa jika anak mereka tidak bersedia menikah dini, mereka akan kehilangan peluang menikah di masa depan untuk selamanya.

 

Di sebagian lain, meskipun tersedia rumah sekolah untuk pendidikan anak mereka, tapi karena buruknya kualitas pendidikan dan tidak adanya guru membuat orang tua dan anak sama-sama merasa sedang membuang-buang biaya dan waktu. Sebagian masyarakat juga menentang pendidikan untuk anak perempuan, karena akan menghalangi mereka melakukan pekerjaan rumah atau bekerja sebagai pembantu di tempat orang kaya demi membantu ekonomi keluarga.

 

Di masyarakat seperti Sudan Selatan, pihak pria memberi mas kawin kepada keluarga pengantin wanita yang mencakup uang, emas, dan bahkan hewan ternak. Aguet N (gadis Sudan Selatan yang menikah pada usia 15 tahun) berkata, “Suami saya pergi menemui orang tua saya dan membayar mahar 80 ekor sapi. Saya menolak pernikahan dan mengatakan pria itu terlalu tua untuk saya. Mereka mengatakan, 'Engkau harus menikah dengan pria tua ini apakah engkau suka atau tidak karena ia telah memberi kita sesuatu untuk dimakan.'"

 

Penelitian Human Rights Watch (HRW) di Afghanistan, Bangladesh, Malawi, Nepal, Sudan Selatan, Tanzania, Yaman, dan Zimbabwe menunjukkan bahwa pernikahan anak akan membawa dampak buruk untuk jangka panjang. Khusus untuk perempuan, pernikahan dini bisa menyebabkan perampasan penuh hak-hak mereka sebagai seorang manusia.

 

Pernikahan anak di seluruh dunia telah membawa banyak dampak buruk. Mereka dihadapkan pada setumpuk masalah seperti, terancam mati muda, kehamilan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kemiskinan. Hasil riset di seluruh dunia mencatat bahwa potensi kematian perempuan yang menjadi ibu pada usia 10-14 tahun, empat kali lipat lebih besar dari mereka yang melahirkan pada usia 20-24 tahun.

 

Putus sekolah juga punya hubungan langsung dengan pernikahan mereka di usia dini. Perempuan di Bangladesh yang duduk di bangku sekolah memperlihatkan ketertarikan yang lebih sedikit untuk menikah pada usia dini. Anak-anak umumnya memiliki pengetahuan yang minim tentang kesehatan seksual dan pengurangan bahaya penyakit menular. Berdasarkan data statistik tahun 2013, 74 persen kasus baru HIV/AIDS di tengah perempuan Afrika berhubungan dengan pernikahan anak. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan seksual.

 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan risiko lain pernikahan dini. Mereka umumnya menghadapi serangkaian kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa potensi meningkatnya KDRT antara perempuan dan laki-laki yang memiliki keterpautan usia signifikan jauh lebih besar.

 

Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa masih ada sebuah pertanyaan mendasar yaitu, mengapa kasus pernikahan anak masih banyak ditemukan, padahal kondisi perempuan dunia sudah mencapai kemajuan yang baik dalam beberapa tahun terakhir.

 

Menurut laporan Dana Anak PBB (UNICEF), Bangladesh menduduki posisi keempat dunia dengan tingkat tertinggi pernikahan anak setelah Nigeria, Afrika Tengah, dan Chad. Sekitar 29 persen anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum mereka berusia 15 tahun selama periode 2005-2013, dan 65 persen dari mereka sudah berumah tangga sebelum berusia 18 tahun. Faktor-faktor pendorong pernikahan anak di Bangladesh termasuk kemiskinan, bencana alam, kurangnya akses ke pendidikan, tekanan sosial, pelecehan seksual, dan mas kawin.

 

Bangladesh merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Realitas ini menciptakan situasi menyakitkan bagi warga Bangladesh khususnya mereka yang tinggal di pedesaan atau daerah kumuh perkotaan.

 

HRW telah melakukan korespondensi dengan banyak keluarga Bangladesh tentang pernikahan putri mereka di usia sekolah. Kemiskinan telah menjadi faktor utama pernikahan tersebut. Salah satu keluarga di Bangladesh berkata bahwa ia hanya memiliki satu pilihan untuk mengurangi beban keluarga dari kemiskinan dan mengamankan masa depan keluarganya dengan menikahkan putri mereka yang baru menginjak usia 14 tahun.

 

Ayah remaja putri itu menuturkan, “Ada beberapa kesempatan kerja di sini dan kami tidak memiliki cukup makan setiap hari. Jadi, kami pikir jika kami menikahkan dia, dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.”

 

Selain kemiskinan, masyarakat patriarkal yang konservatif, tekanan sosial, dan bahaya fisik sering mendorong orang tua Bangladesh menikahkan anak perempuan mereka. Orang tua terburu-buru menikahkan anak perempuan mereka karena keyakinan bahwa mereka akan menghadapi pelecehan seksual sebelum memiliki suami.

 

Pada November 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta semua negara anggota untuk membuat dan menjalankan undang-undang yang melarang pernikahan anak. Komite HAM Majelis Umum PBB dalam resolusinya mendesak semua negara untuk mengambil tindakan tegas dalam mengakhiri pernikahan anak-anak, pernikahan dini, dan nikah paksa.

 

Resolusi tersebut menyatakan bahwa pernikahan dini juga merupakan ancaman serius bagi kesehatan fisik dan psikologis perempuan yang secara fisik belum cukup dewasa. Sebab, hal itu akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Juga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, serta infeksi menular melalui aktivitas seksual.

 

Pernikahan anak merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memiliki faktor yang berbeda di setiap masyarakat. Meski demikian, para pemimpin dunia berkomitmen untuk mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2030 sebagai salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan PBB. Jelas bahwa demi mewujudkan tujuan itu, semua negara perlu mengambil sebuah pendekatan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi lokal berbagai lapisan masyarakat. (RM)

Add comment


Security code
Refresh