Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Minggu, 21 Februari 2016 15:59

Parameter Caleg Iran

Parameter Caleg Iran

Salah satu manifestasi dari demokrasi dalam tata negara Republik Islam Iran adalah peran aktif rakyat dalam proses politik melalui pemilu; dari pemilihan presiden, Dewan Ahli Kepemimpinan, Majelis Syura Islami dan Dewan Kota. Selama 37 tahun yang lalu, lebih dari 30 pemilu telah digelar di Iran. Rakyat secara bebas dan rahasia memilih kandidat yang dihendakinya di tempat pemungutan suara dengan partisipasi tinggi di setiap pemilu.

 

 

Tidak lama lagi, rakyat Iran akan menggelar salah satu pemilu penting. Pemilu Majelis Syura Islami Iran ke-10, dan pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan ke-5 akan digelar pada 7 Esfand 1394 Hs, yang bertepatan dengan 26 Februari 2016. Selain esensi kedua pemilu tersebut yang sangat penting bagi bangsa Iran, Pemilu Majelis Syura Islami dan pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan berlangsung dalam situasi khusus. Kedua pemilu ini digelar pasca pemilu presiden yang diikuti oleh mayoritas rakyat Iran dengan partisipasi tinggi sebagai jawaban atas propaganda negatif musuh yang berusaha menggembosi pemilu tersebut.

 

Majelis Syura Islami Iran ke-10 melanjutkan aktivitas parlemen kesembilan untuk mengesahkan berbagai ketetapan termasuk rancangan program ekonomi dan kebijakan pemerintah pasca implementasi Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Oleh karena itu, pemilu kali ini memainkan peran sangat penting bagi masa depan Iran.

 

Terwujudnya tujuan Republik Islam Iran dan prioritas yang dibutuhkan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan lapangan kerja, menjadi taget pemerintah dan parlemen Iran. Hingga kini, Republik Islam Iran telah berhasil melalui berbagai ujian berat dan keluar sebagai pemenang.Tapi kebencian musuh yang mengerahkan berbagai cara untuk menjegal kemajuan Iran sampai kini tidak pernah surut.

 

Berlanjutnya permusuhan adidaya global terhadap Iran merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam pemilu parlemen ke-10 ditinjau dari tingkat partisipasi rakyatnya. Masalah utama dalam pemilu adalah peran aktif sebesar-besarnya rakyat. Selain itu, adanya parameter untuk menentukan kandidat yang layak dipilih. Tanggungjawab untuk menentukan parameter tersebut berada di tangan komisi pemilihan umum yang berada di bawah kementerian dalam negeri Iran sebagai penyelenggara. Adapun kelayakan kandidat diseleksi oleh anggota Dewan Garda Konstitusi Iran.

 

Sesuai undang-undang dasar Iran, pemilu digelar melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah seleksi bakal calon oleh Dewan Garda Konstitusi Iran. Setelah para bakal calon yang akan berkompetisi dalam pemilu mendaftarkan dirinya, kemudian Dewan Garda Konstitusi Iran melakukan seleksi terhadap mereka, apakah layak atau tidak untuk memasuki tahapan selanjutnya bersaing dalam pemilu.

 

Dewan Garda Konstitusi merupakan salah satu lembaga penting di Iran. Sesuai undang-undang dasar Iran pasal 91 hingga pasal 99 menjelaskan mengenai persyaratan, kewajiban, jumlah dan tanggung jawab lembaga tersebut. Lembaga ini berkewajiban untuk menentukkan apakah ketetapan Majelis Syura Islami bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar.

 

Selain itu, Dewan Garda Konstitusi mengawasi pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan dan pemilu presiden, serta penyelenggaraan referendum.Terkait urgensi lembaga ini, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam salah satu statemennya menyatakan, “Lembaga ini (Dewan Garda Konstitusi) sesuai undang-undang dasar berkewajiban untuk menghalangi masuknya unsur-unsur yang tidak bersih dalam negara.Jika  Dewan Garda Konstitusi tidak menunaikan tanggung jawabnya tersebut, maka bisa dipastikan negara akan menghadapi masalah. Dalam hal ini, mungkin saja terjadi masalah kecil, tapi jangan dibesar-besarkan dengan mempersoalkan lembaga besar yang mengemban tanggung jawab hukum tersebut.”

 

Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei menekankan urgensi menjaga hak-hak setiap bakal calon dan kandidat anggota parlemen dalam pemilu, dan menilainya sebagai hak manusia yang harus ditunaikan. Salah satunya adalah  hak setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Meskipun demikian, Rahbar menekankan urgensi memilih orang yang kredibel, kapabel dan amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya.

 

Masalah tersebut menunjukkan posisi sentral Dewan Garda Konstitusi. Dilihat dari jumlah pendaftar pemilu Majelis Syura Islami dari periode pertama hingga kesepuluh, jumlah bakal calon rata-rata tiap periode sekitar 2.000 orang. Tapi jumlah tersebut melonjak hingga 12.000 orang pada pemilu Majelis Syura Islami kesepuluh kali ini. Dari jumlah tersebut, Dewan Garda Konstitusi meloloskan sebanyak 6.180 orang bakal calon yang kan bersaing dalam pemilu parlemen mendatang.

 

Rakyat Iran memilih kandidat anggota legislatif sesuai pilihannya masing-masing dari jumlah calon yang akan dipilih. Sedangkan pejabat pemilu mempersiapkan seluruh kebutuhan bagi terselenggaranya momentum demokrasi itu. Selain itu, mengawasi penyelenggaraan pemilu sebagai institusi yang netral, serta mengkaji berkas bakal calon dan kandidat yang menyampaikan gugatan.

 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di satu sisi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam pemilu, sekaligus mengawasi sepak terjang para kandidat. Pada tahap pertama, kandidat harus memenuhi persyaratan. Masalah ini sangat penting dalam setiap pemilu bukan hanya di Iran, tapi juga di seluruh dunia.

 

Kebanyakan negara yang menggunakan sistem demokrasi memiliki lembaga seperti ini, sebagai institusi penjaga undang-undang. Contohnya, Dewan Undang-undang Dasar di Prancis dan Rusia, Majelis Rendah dan Senat Inggris, Mahkamah Konstitusi di Mesir.

 

Sejatinya, para pemilih memberikan kepercayaan kepada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, serta kandidat yang akan mereka pilih. Oleh karena itu, seleksi terhadap setiap bakal calon yang akan bersaing dalam kompetisi pemilu tidaklah mudah. Selain menyeleksi kelayakan bakal calon anggota legislatif, juga mengkaji berkas gugatan dari bakal calon dan kandidat pemilu sebelum dan sesudah digelarnya pemilu sesuai waktu yang telah ditetapkan.

 

Salah satu persyaratan umum bakal calon anggota legislatif meliputi batasan usia, tingkat pendidikan, moralitas dan kredibilitas serta kapabilitas calon dengan dibuktikan oleh pengalaman sebelumnya. Selain itu, bakal calon anggota parlemen harus membuktikan kesetiaan dan komitmennya terhadap Republik Islam Iran.

 

Dewan Garda Konstitusi juga mengkaji seberapa jauh manfaat yang akan diberikan oleh seorang bakal calon kepada rakyat jika nanti menjabat sebagai anggota Majelis Syura Islami. Selain persyaratan administrasi, Dewan Garda Konstitusi juga mengkaji kelayakan bakal calon anggota legislatif dari aspek potensi penyimpangan kepentingan nasional, misalnya seberapa jauh hubungan ekonomi maupun sosial dengan lembaga publik.

 

Berpartisipasi dalam setiap pemilu, baik dipilih maupun memilih merupakan hak warga negara yang diakui oleh undang-undang dalam sistem demokrasi religius seperti Iran. Tapi jika keliru dalam memilih, maka hak tersebut tidak akan terwujud dan rakyat harus menunggu selama empat tahun mendatang untuk memilih kembali kandidat baru. Hal ini berulangkali ditegaskan oleh Imam Khomeini dan Ayatullah Khamenei. Rahbar dalam statemennnya menegaskan bahwa partisipasi dalam pemilu merupakan sebuah kewajiban, oleh karena itu kesadaran memilih orang yang baik adalah sebuah kewajiban.

 

Penyelenggaraan pemilu di setiap negara memiliki akar yang kuat dalam budaya negara masing-masing. Oleh karena itu, untuk menentukan kelayakan bakal calon, setiap negara memiliki parameter khusus dan pembatasan tertentu. Di banyak negara, proses tersebut bahkan tampil dalam bentuk yang lebih rumit dari Republik Islam Iran.

 

Meskipun terdapat perbedaan teknis dalam penyelenggaraan pemilu di masing-masing negara dunia, tapi pemilu secara umum digelar untuk memilih politisi unggul yang bisa mewakili suara rakyatnya, sebagaimana yang akan digelar Iran pada 26 Februari 2016.(PH)

Add comment


Security code
Refresh