Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Senin, 14 Desember 2015 15:38

Menyorot KTT Perubahan Iklim Paris

Menyorot KTT Perubahan Iklim Paris

Senin 30 November 2015, konferensi dunia perubahan iklim PBB atau yang dikenal dengan COP21 digelar di Paris, Perancis. Konferensi ini digelar selama 11 hari dan merupakan kelanjutan dari Perjanjian Kyoto. Sebanyak 195 pemimpin atau wakil negara dunia serta puluhan ribu perwakilan dan ribuan tamu turut menyemarakkan pertemuan tingkat dunia tersebut.

 

KTT perubahan iklim Paris tercatat sebagai event terbesar kedua setelah penandatanganan statemen global HAM di Paris tahun 1948 yang pernah digelar di kota ini.

 

KTT Perubahan Iklim Paris digelar untuk menemukan perjanjian global baru guna mengurangi penyebaran emisi gas rumah kaca serta membantu negara-negara miskin menanggulangi dampak pemanasan global. KTT ini juga ditujukan untuk mengurangi pemanasan global dan mencari kesepakatan internasional terkait krisis ini.

 

Reaksi internasional terkait perubahan iklim kembali ke pertemuan di Rio tahun 1992. Sidang Rio mampu meratifikasi konvensi internasional terkait perubahan iklim (UNFCCC). Konvesi ini dimaksudkan untuk menstabilkan kepadatan gas rumah kaca melalui pengurangan aktivitas manusia berbahaya terkait sistem iklim. Sementara itu, tujuan utama KTT tahunan COP sejatinya mengkaji pelaksanaan konvesi tersebut.

 

KTT Perubahan Iklim pertama digelar di Berlin, Jerman tahun 1995. Patut disayangkan hingga kini penyelenggaraan KTT tahunan perubahan iklim tidak menunjukkan hasil signifikan. Di pertemuan COP3 diratifikasi protokol Kyoto. Sementara di pertemuan COP11, diratifikasi langkah Montreal. Adapun KTT COP14 di Kopenhagen disebutkan bahwa isi protokol Kyoto belum teralisasi dan di KTT COP17 di Durban, Afrika Selatan dibentuk Dana Iklim Hijau. Sementara di KTT COP tahun 2014 di Lima, disusun draf langkah penanggulangan perubahan iklim sebagai landasan bagi perjanjian global baru terkait perubahan iklim. Adapun tujuan dari KTT COP21 Paris adalah mencari sebuah kesepakatan yang diperlukan untuk mencegah pemanasan global lebih dari Dua Derajat Celsius (2°C). Menurut para pengamat, tujuan ini merupakan keberuntungan terakhir untuk saat ini.

 

Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki moon di pidato pembukaan KTT Paris mengatakan, “Komitmen yang dilaksanakan lebih dari 180 negara untuk mengurangi gas emisi rumah kaca merupakan awal yang baik, namun belum cukup untuk merealisasikan kenaikan suhu udara yang diharapkan, yakni dua derajat celcius di banding dengan era sebelum revolusi industri.”

 

Ban menambahkan, “Negara-negara kaya dunia harus mengucurkan investasi lingkungan hidup sebesar 100 miliar dolar kepada negara-negara berkembang untuk mencegah pemanasan global.” Ia menekankan bahwa negara-negara maju bertanggung jawab atas kemajuan negara-negara miskin. Ia juga menuntut investasi berbagai negara di sektor energi bersih dan energi yang dapat diperbaruhi. Ban mengungkapkan bahwa negara anggota G20 bertanggung jawab atas penyebaran lebih dari seperempat gas rumah kaca di dunia. Sekjen PBB memperingatkan, rata-rata pemanasan bumi hingga kini meningkat 1,5 derajat dan untuk mencegah peningkatan dua derajat harus dilakukan tindakan segera.

 

Sementara itu, 195 negara peserta bersedia menyiapkan peta jalannya untuk mengurangi produksi dan emisi karbon dioksida serta gas rumah kaca lainnya demi mencapai tujuan bersama. Secara resmi mereka mengumumkan kesiapannya di sidang Paris. Laporan tersebut dikenal dengan INDC (Contribution Intended Nationallly Determined) dan secara tersirat menyerupai komitmen dan mekanisme yang diterima oleh negara peserta untuk mencapai tujuan bersama mengontrol pemanasan global kurang dari dua derajat celcius. Meski catatan di laporan resmi yang dipaparkan oleh 180 negara anggota mengindikasikan berlanjutnya strategi lama dan menurut pandangan mayoritas organisasi lingkungan hidup, prakarsa yang diajukan tidak mampu menjamin tujuanyang ditentukan di KTT Paris.

 

Negara-negara yang bergabung dengan negara industri dunia di beberapa dekade terkhir, khususnya Cina, negara Amerika Latin terutama Brazil, serta India menuntut peta jalan yang tidak selaras dengan peta jalan negara-negara Eropa. Sejatinya mayoritas negara tersebut memperioritaskan laju ekonominya dan menilai tujuan lingkungan hidup berada dalam koridor laju ekonomi mereka. Artinya, mereka menginginkan proses yang lebih lama untuk melewati energi fosil ke energi bersih sehingga proses laju ekonomi mereka tidak mengalami kemandekan.

 

Prakarsa yang diajukan negara-negara produsen minyak, khususnya Arab Saudi juga tidak sesuai dengan tujuan yang dicanangkan, karena mereka khawatir atas berkurangnya pendapatan minyak. Dalam hal ini, sejumlah negara industri termasuk Amerika Serikat dan Kanada juga menggantungkan upayanya dengan menerima upaya lebih besar negara-negara industri baru. Di sisi lain, negara-negara berkembang yang lebih menderita akibat pemanasan global mengharapkan bantuan finansial dari negara maju dengan harapan transisi teknologi bagi negaranya akan semakin mudah serta menyelaraskan kondisi ekonominya dengan tujuan yang dicanangkan untuk menanggulangi pemanasan global. Oleh karena itu, ita menyaksikan beragam sikap dan strategi berbagai negara di KTT Perubahan Iklim Paris, di mana untuk mencapai sebuah kesepakatan akan menjadi sangat sulit.

 

Masoumeh Ebtekar, wakil presiden Republik Islam Iran dan ketua Organisasi Lingkungan Hidup yang memimpin delegasi Iran serta mewakili Hassan Rouhani di KTT Perubahan Iklim Paris, saat menyampaikan kata sambutan di pertemuan ini mengatakan, “Kesepakatan Paris harus mengikat seluruh negara dan membuat generasi sekarang dan mendatang mampu membanggakan diri. Hal ini mengharuskan seluruh negara tidak boleh diabaikan di kesepakatan ini, baik itu negara yang paling rentan terkena dampak pemanasan global atau negara miskin dan maju.”

 

Ebtekar menambahkan, “Kita harus yakin bahwa kesepakatan ini harus merespon partisipasi sukarela negara-negara berkembang dalam koridor INDC. Prestasi penting ini tercatat kerjasama paling jujur negara-negara berkembang yang ada sejak tahun 1992 hingga kini. Hal ini juga menjadi investasi spiritual paling penting di kesepakatan yang ada. Dengan demikian kita harus menyadarkan upaya sejati padanya.” Menurutnya, kesepakatan ini harus menjadi sarana untuk menuju ekonomi minus karbon dioksida dan tahan terhadap perubahan iklim ekstrim bagi seluruh negara, khususnya negara-negara berkembang. Dalam hal ini pemerintah dunia selain harus menjari pelopor, juga menggerakkan sektor swasta.”

 

Sebanyak 195 negara peserta KTT Perubahan Iklim PBB atau COP di Paris, Perancis akhirnya mengeluarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) sebagai pengganti Protokol Kyoto untuk memerangi dampak perubahan iklim. Kesepakatan Paris merupakan kesepakatan internasional mengikat sebagai komitmen bersama dunia untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca yang diberlakukan pasca 2020.

 

Presiden Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-21, Laurent Fabius mengumumkan Paris Agreement pada Sabtu (12/12/2015) malam waktu Paris. Kesepakatan Paris menyebutkan negara-negara dunia berkomitmen menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5 C.

 

Presiden Perancis, Francois Hollande menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi negara-negara peserta KTT Ikim yang sudah berunding selama 12 hari. "Kita sudah melakukannya, meraih kesepakatan yang ambisius, kesepakatan yang mengikat, kesepakatan global. Anda bisa bangga kepada anak cucu kita," katanya.

 

Setidaknya terdapat lima poin penting dalam kesepakatan ini. Pertama, upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati yakni di bawah 2 C dan diupayakan ditekan hingga 1,5 C. Kedua, sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. Ketiga, upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

 

Keempat, memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan. Kelima bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. (IRIB Indonesia)

 

 

Add comment


Security code
Refresh