Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Senin, 05 Januari 2015 15:36

Ketidakpastian Ekonomi Eropa di Tahun 2015

Ketidakpastian Ekonomi Eropa di Tahun 2015

Tahun 2015 tiba pada saat krisis finansial dan kebijakan pengetatan ekonomi masih terus menyiksa warga di Benua Eropa. Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan utang di samping kebijakan yang tidak searah yang diadopsi oleh para pemimpin Eropa, telah meningkatkan pesimisme di tengah masyarakat Eropa tentang masa depan Uni Eropa. Saat ini lebih dari 120 juta orang atau satu dari tujuh warga Uni Eropa berisiko jatuh miskin. Yunani dengan angka 23,1 persen menduduki posisi pertama tingkat pengangguran di Eropa, Romania menempati posisi berikutnya dengan angka 22,6 persen, Spanyol sekitar 22,2 persen, Bulgaria sebesar 21,2 persen, dan Kroasia sebanyak 20,5 persen.

 

 

Di Jerman, Inggris, dan Perancis, angka pengangguran secara berurutan tercatat sebesar 16,1 persen, 16 persen, dan 14,1 persen. Kaum manula dan anak-anak sangat rentan dengan kondisi ini, di mana ancaman kemiskinan di tengah anak-anak Uni Eropa sebesar 27 persen dan untuk kelompok usia di atas 65 tahun sekitar 20,5 persen. Perbedaan gender juga terlihat dalam hal ini, di mana jumlah wanita yang terancam miskin di Eropa tercatat 12 juta lebih tinggi dari kaum laki-laki. Kesulitan yang dihadapi oleh kelompok minoritas seperti, warga etnis Roma jauh lebih serius dari golongan lain.

 

Meski demikian, para politisi Eropa gagal untuk memahami tingkat keseriusan ancaman tersebut. Ancaman itu tidak mendapat perhatian yang semestinya dan berdasarkan Strategi Eropa 2020, jumlah populasi yang terancam miskin rencananya akan dikurangi dari 120 juta orang menjadi 20 juta. Kita tentu saja tidak dapat berbicara tentang kemiskinan di Uni Eropa, sementara menutup mata dari data dan statistik angka pengangguran yang cenderung naik di benua itu.

 

Krisis finansial yang dimulai pada 2008 dan juga resesi ekonomi di Eropa, secara signifikan memperbesar angka pengangguran di wilayah itu. Di negara-negara yang terlilit utang seperti, Yunani, Spanyol, Italia, dan Portugal terpaksa harus memangkas anggaran publik dan dengan begitu menambah angka pengangguran. Menurut Eurostat, tingkat pengangguran di zona euro pada Oktober 2014 mencapai 11,5 persen terhadap total angkatan kerja di kawasan tersebut. Angka itu sedikit di bawah catatan tingkat pengangguran pada Oktober tahun lalu di level 11,9 persen. Tingkat pengangguran terendah berada di Jerman sebesar 4,9 persen, sedangkan tertinggi di Spanyol dengan 24 persen.

 

Di ranah yang lebih luas, Eurostat melaporkan tingkat pengangguran di kawasan 28 negara di Eropa pada Oktober 2014 tercatat 10 persen, sama dibandingkan catatan bulan sebelumnya. Eurostat mencatat total pengangguran di Uni Eropa hingga Oktober lalu sebesar 24,41 juta orang, termasuk 18,4 juta orang di zona euro.

 

Pengangguran di kalangan pemuda Eropa tampak lebih memprihatinkan. Hampir seperempat (21,8 persen) dari pemuda usia antara 18-25 tahun di Uni Eropa tidak memiliki pekerjaan dan angka tertinggi tercatat di Yunani dan Spanyol. Program bantuan Uni Eropa termasuk alokasi dana 6 miliar euro untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru bagi pemuda, tidak begitu berpengaruh. Sebab, penciptaan lapangan kerja harus ditopang dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan permintaan di pasar. Program-program seperti itu tidak akan banyak membantu untuk menciptakan lapangan kerja permanen.

 

Kebijakan pengetatan ekonomi dan peningkatan pajak serta reformasi undang-undang ketenagakerjaan juga tidak membantu menciptakan lapangan kerja baru dan bahkan cenderung memperbesar angka pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan telah menjadi masalah serius di Uni Eropa dan melunturkan upaya para pemimpin Eropa untuk memerangi korupsi. Para anggota Uni Eropa sudah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi selama beberapa tahun terakhir, namun laporan Komisi Eropa menunjukkan kasus korupsi di tengah negara-negara anggota lebih buruk dari perkiraan.

 

Hampir semua negara anggota Uni Eropa menghadapi fenomena itu dan organisasi tersebut menderita kerugian 120 miliar euro per tahun. Masalah ini terbilang sangat serius di tengah negara-negara yang tersandera utang dan Eropa Timur. Laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa negara-negara Eropa Selatan dibanding tetangganya di wilayah utara, menghadapi kasus korupsi yang lebih serius. Tidak ada zona di Eropa yang terbebas dari fenomena korupsi. Di samping itu, korupsi di lembaga-lembaga regional dan daerah tampaknya lebih serius daripada di lembaga-lembaga pusat Uni Eropa.

 

Mayoritas masyarakat Uni Eropa atau lebih dari 70 persen dari mereka percaya bahwa korupsi di kawasan jauh lebih luas. Kasus korupsi dan penerimaan suap di Polandia, Slovakia, dan Hongaria melebihi semua anggota lain Uni Eropa. Tindakan lari dari kewajiban pajak terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional mendapat sorotan luas dari banyak pihak. Fenomena ini menyebabkan hilangnya pendapatan miliaran dolar dari perolehan pajak negara-negara Eropa dan menciptakan keprihatinan serius bagi para pemimpin Eropa.

 

Anggota Uni Eropa tidak mampu menemukan solusi yang efektif untuk melawan mafia pajak dan mengambil kebijakan-kebijakan finansial yang terkoordinasi. Masalah itu menjadi sangat penting menyusul krisis finansial di Uni Eropa dan pengambilan kebijakan pengetatan ekonomi. Oleh sebab itu, para pemimpin Eropa berencana untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan dan melawan aksi perusahaan-perusahaan besar multinasional, yang lari dari kewajiban membayar pajak.

 

Jelas bahwa krisis finansial dan resesi ekonomi berkontribusi pada meluasnya angka kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat Eropa. Akan tetapi, kebijakan tumpang-tindih para pemimpin Eropa juga ikut memperburuk kondisi itu. Para anggota Uni Eropa sejak pecahnya krisis finansial di zona euro mengadopsi kebijakan pengetatan ekonomi dengan memangkas anggaran publik. Kebijakan itu mencakup pengurangan anggaran sosial secara signifikan dan peningkatan pungutan pajak. Dalam perjalanannya, langkah tersebut telah menganggu pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa dan meningkatkan ketidakpuasan publik.

 

Perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota Uni Eropa juga telah melunturkan harapan untuk menemukan sebuah solusi yang efektif guna keluar dari krisis. Jerman – sebagai kekuatan utama ekonomi Eropa – menyerukan disiplin anggaran dan pengetatan ekonomi. Sementara Perancis dan Italia mendukung fleksibelitas yang lebih luas dalam kebijakan pengetatan dan fokus pada pertumbuhan ekonomi.

 

Terlepas dari kegagalan dalam mengambil kebijakan finansial yang seragam, petualangan politik para pemimpin Eropa juga membawa dampak negatif bagi perekonomian zona euro yang lagi sakit. Perseteruan dengan Rusia – yang punya hubungan bisnis ratusan miliar dolar dengan Eropa – mengundang kekhawatiran para pebisnis di kawasan. Penerapan sanksi oleh Uni Eropa dan balasan Rusia membawa kerugian besar bagi kedua pihak dan mustahil dapat dipikul dalam jangka panjang.

 

Kebijakan internal yang terpusat pada pemilu mendorong partai-partai penguasa di Eropa untuk secara serius fokus menarik para pemilih daripada mengejar kepentingan nasional Uni Eropa. Mereka mengikuti partai-partai sayap kiri radikal yang semakin berkuasa karena krisis finansial di kawasan. Mengingat masih lesunya ekonomi di zona euro dan justru malah melambat dan nyaris tidak ada pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2014, kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi perekonomian Uni Eropa pada 2015. Sekali lagi pada 2015, Uni Eropa akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depannya. (IRIB Indonesia/RM)

Add comment


Security code
Refresh