Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Kamis, 08 Mei 2014 16:26

Kabut Friksi Dewan Kerjasama Teluk Persia

Kabut Friksi Dewan Kerjasama Teluk Persia

Sekitar delapan bulan pasca meletusnya perang yang dipaksakan rezim Saddam Irak terhadap Iran, enam negara Arab di kawasan Teluk Persia mendirikan sebuah organisasi bernama "Dewan Kerjasama Teluk Persia". Perkumpulan negara-negara Arab yang berdiri bulan Mei 1981 ini bertujuan untuk menggalang kerjasama ekonomi, tapi kemudian berubah menjadi kerjasama keamanan regional. Sejak pertama didirikan, P-GCC berambisi menjadi sebuah kekuatan regional yang disegani di kawasan dan dunia.

Pada dekade 1970 hingga 1980, isu regionalisme merupakan salah satu strategi penting dalam kebijakan luar negeri berbagi negara dunia. Meski mengusung regionalisme Arab, tapi kinerja Dewan Kerjasama Teluk Persia kenyataannya tidak menunjukkan kepentingan regional para anggotanya, kecuali hanya beberapa gelintir kepentingan negara tertentu yang menonjol. Sebab, meskipun adanya faktor perekat seperti etnisitas dan agama, tapi faktor yang berpengaruh justru struktur politik dan ekonomi  negara-negara anggota P-GCC selama tiga dekade perjalanan organisasi tersebut.

Salah satu masalah penting yang mempengaruhi hubungan antaranggota Dewan Kerjasama Teluk Persia adalah friksi yang terjadi di antara mereka, terutama sengketa wilayah perbatasan. Masalah ini bukan hanya menimpa satu atau dua negara saja, tapi terjadi antara sejumlah negara seperti friksi perbatasan antara Qatar dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Bahrain dan Qatar.

Selain friksi yang dipicu oleh masalah perbatasan, juga muncul sengketa akibat perbedaan pendapat yang semakin memanas dalam satu dekade terakhir. Di satu sisi, negara konservatif seperti Arab Saudi menentang segala bentuk reformasi di tubuh P-GCC, karena dinilai tidak sejalan dengan agenda kepentingan Riyadh. Di sisi lain, pemerintah Qatar menghendaki reformasi serius dalam struktur Dewan Kerjasama Teluk Persia. Tarik-menarik antara dua kekuatan itulah menyebabkan P-GCC mengalami split serius. Isu lain yang memicu konflik internal P-GCC mengenai posisi Arab Saudi yang bertindak sebagai "bapak" dari negara-negara Arab anggota organisasi kerjasama tersebut. Mereka menilai sikap tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan ekspansif Riyadh terhadap negara tetangganya sendiri.

Saking seriusnya friksi di antara sesama anggota P-GCC, organisasi ini tidak berhasil menyepakati sebuah mata uang bersama. Riyadh berambisi menjadikan mata uang nasionalnya sebagai mata uang bersama Dewan Kerjasama Teluk Persia. Tapi sikap keukeuh Arab Saudi untuk menempatkan bank sentral P-GCC di Riyadh memicu reaksi dari negara lain. Uni Emirat Arab memandang bank sentral organisasi negara Arab di kawasan Teluk Persia itu lebih tepat berada di Abu Dhabi. Sedangkan Oman menolak mata uang Saudi sebagai mata uang bersama P-GCC. Padahal regionalisme akan terbangun jika kerjasama ekonomi bisa terjalin di antara negara-negara anggota, sebagaimana terjadi di kawasan Eropa dengan Uni Eropanya, yang menggunakan mata uang euro.

Gelombang protes rakyat yang melanda kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara meniupkan angin friksi yang ada antarsesama anggota P-GCC kian meruncing. Krisis yang terjadi di Mesir misalnya berpengaruh besar terhadap sikap negara-negara anggota P-GCC. Pada saat yang sama perebutan pengaruh di antara sesama anggota P-GCC semakin meningkat, terutama antara Arab Saudi dan Qatar.

Kurang dari dua bulan lalu, pemerintah Doha mengambil keputusan baru yang semakin memperkeruh hubungan Qatar- Bahrain. Di tengah meningkatnya friksi antara pemerintah Bahrain dan Qatar, Doha justru memberikan kewarganegaraan Qatar kepada 20 keluarga terkemuka Bahrain yang menjadi oposan pemerintah Manama. Keputusan tersebut semakin mempertajam tensi ketegangan antara Manama dan Doha.

Perselisihan antara Qatar dan sejumlah negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) dimulai sejak kegagalan kebijakan luar negeri Doha di Suriah yang memicu perubahan piramida kekuasaan di negara itu. Imbasnya kebijakan luar negeri Qatar pun ikut berubah lebih lunak dan tidak seagresif sebelumnya. Di sisi lain, Qatar menampilkan diri sebagai pendukung oposisi pemerintah di negara-negara Arab yang dilanda protes rakyat.

Sikap tersebut berbeda dengan kebijakan negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia lainnya seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab yang mengambil sikap mendukung incumbent. Dukungan paling jelas terlihat ketika Doha menjadikan Qatar sebagai negara pendukung utama revolusi rakyat Libya menggulingkan rezim Ghadafi. Di Mesir, Qatar berperan sebagai pendukung utama Ikhwanul Muslimin. Di Bahrain, pemerintah Doha juga berselisih dengan rezim Manama.Tidak seperti Raja Saudi dan Uni Emirat Arab yang mendukung rezim Al  Khalifa, Amir Qatar memilih jalan berbeda dengan tidak mendukung Manama. Bahkan, Doha justru menyalurkan dukungan terhadap kelompok oposisi Bahrain.

Sebelumnya, Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab menarik duta besarnya dari Doha sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Qatar yang dianggap ingin "bermain sendirian" di kawasan. Arab Saudi, UEA dan Bahrain menuding Qatar mengintervensi urusan dalam negeri mereka. Sebaliknya, Doha membantah tudingan tersebut dan melayangkan tuduhan balik terhadap Riyadh, Manama dan Abu Dhabi. Perselisihan antara Qatar dan tiga negara anggota Dewan Teluk Persia juga dipicu dukungan Arab Saudi dan dua sekutunya terhadap aksi pemberangusan Ikhwanul Muslimin di kawasan, terutama di negaranya masing-masing.

Saudi mengancam akan menutup zona udara maupun perbatasan daratnya untuk Qatar, karena pemimpin negara itu mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin. Riyadh juga menyerukan penutupan jaringan televisi Al Jazeera milik Qatar. Tampaknya, persaingan perebutan pengaruh antara Qatar dengan negara-negara Arab lainnya yang dipimpin Arab Saudi jelas akan memicu pecahnya kongsi bersama mereka di Dewan Kerjasama Teluk Persia.

Dalam kondisi seperti ini, Riyadh justru meningkatnya intervensi militernya di negara anggota P-GCC lainnya seperti Bahrain. Selain itu, Arab Saudi juga menggulirkan prakarsa menjadikan Dewan Kerjasama Teluk Persia sebagai sebuah liga atau persatuan, tapi usulan tersebut gagal karena ditolak anggota lain. Riyadh pun mulai menggelontorkan ide pembentukan pasukan bersama. Sebelumnya,Pangeran Mutaib bin Abdullah, menyatakan bahwa Riyadh tengah mengkaji pembentukan sebuah pasukan yang terdiri dari 1000 personil dengan melibatkan negara-negara Arab di Teluk Persia.

Para pengamat menilai friksi antarnegara Arab yang relatif mereda belakangan ini juga dipicu oleh tekanan negara-negara Barat terutama AS supaya keenam negara Arab itu bersekutu. Washington khawatir sengketa tersebut akan merugikan kepentingannya di kawasan. Saat ini, pangkalan udara dan laut terbesar AS di kawasan Timur Tengah berada di Bahrain. Selain itu, Arab Saudi sebagai pemasok minyak terbesar di dunia, dan Qatar sebagai pemasok gas terbesar di dunia merupakan aset yang terus dipelihara AS demi kepentingannya di kawasan.

Masalah lain yang menimpa Dewan Kerjasama Teluk Persia, terutama tiga negara Arab yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam tiga tahun terakhir ini adalah aksi protes rakyat yang menuntut demokratisasi. Untuk itulah, salah satu tujuan Dewan Kerjasama Teluk Persia adalah menjaga kepentingan para raja dan amir yang berkuasa di negara-negara Arab itu dari protes rakyat mereka sendiri. (IRIB Indonesia/PH)

Add comment


Security code
Refresh