Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Jumat, 29 Januari 2016 15:00

Kejahatan HAM Korporasi Zionis

Kejahatan HAM Korporasi Zionis

Pada 19 Januari 2016, Human Rights Watch (HRW) dalam pertemuan dengan pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas menyampaikan laporan mengenai partisipasi korporasi internasional dalam investasi dan pembangunan distrik ilegal Zionis.

 

 

HRW dalam laporan berjudul “Perdagangan Rezim Zionis: Bagaimana Aktivitas Bisnis Distrik Yahudi Berkontribusi dalam Pelanggaran HAM”, menjelaskan aspek hukum aktivitas perdagangan internasional, dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan internasional Zionis terhadap aturan hukum global.

 

Laporan HRW ini menelisik konstribusi perusahaan-perusahaan Zionis dalam diskriminasi yang dilakukan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina, termasuk sumber daya alamnya, serta cara-cara ilegal mereka dalam mengeruk pendapatan melalui imperialisme rezim Zionis.

 

Lebih dari setengah juta Zionis menempati 237 distrik di seluruh wilayah Palestina Pendudukan. Sebagian di antaranya berada di Tepi Barat Sungai Jordan dan Timur Baitul Maqdis. Peningkatan fasilitas di distrik Zionis tidak bisa dilepaskan dari peran besar korporasi internasional Zionis yang tersebar di berbagai negara dunia.

 

HRW melaporkan, bagaimana aktivitas perdagangan di distrik Zionis mendukung terjadinya pelanggaran HAM terhadap bangsa Palestina. Laporan organisasi HAM internasional ini memusatkan perhatian terhadap bantuan korporasi-korporasi Zionis internasional terhadap distrik Zionis. Perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam penyitaan dan penjarahan harta warga Palestina yang dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri.

 

Berdasarkan prinsip panduan PBB di bidang perdagangan dan ketentuan HAM internasional, setiap perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dan menghindari segala bentuk hasil perdagangan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Tapi hal ini tidak dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan Zionis internasional.

 

Sejatinya, berdasarkan konvensi Jenewa, selama perusahaan-perusahaan internasional terlibat dalam program distrik Zionis, maka perannya dalam mendukung pelanggaran HAM Israel tidak dapat dipungkiri.

 

Arvind Ganesan, direktur bagian perdagangan HRW menuturkan, “Perdagangan di distrik Zionis menunjukkan kerja sama yang tidak bisa dibantah antara perusahaan dengan kebijakan rezim Zionis dalam melucuti hak bangsa Palestina dan diskriminasi terhadap mereka. Sebab, mereka bekerja sama dengan Israel dalam penjarahan tanah dan sumber daya alam bangsa Palestina. Oleh karena itu, satu-satunya jalan bagi masa depan perdagangan dengan perusahaan-perusahaan ini sesuai tanggung jawab HAM-nya adalah menghentikan aktivitas mereka di distrik Israel.”

 

Human Rights  Watch dalam laporannya mengenai aktivitas perusahaan di distrik Zionis menyatakan bahwa sebagian dari perusahaan tersebut secara langsung terlibat dalam proyek pembangunan distrik Zionis. Sebagian lainnya berperan memenuhi kebutuhan domestik dan layanan kota serta industri distrik Zionis.

 

Pekerja sektor industri distrik Zionis adalah para buruh Palestina yang digaji sangat murah. Pertumbuhan industri di distrik Zionis termasuk sangat tinggi. Misalnya, di 20 distrik industri terdapat sekitar 1.000 pabrik. Selain itu, rezim Zionis juga mengawasi penanaman 9.300 hektar di tanah Palestina. Produk dari pabrik dan hasil pertanian di lahan orang-orang Palestina tersebut diklaim sebagai produk rezim Zionis yang dijual di pasar internasional ke berbagai negara dunia.

 

Kedua jenis perdagangan tersebut melanggar aturan internasional mengenai hak asasi manusia. Konvensi keempat Jenewa menyatakan larangan terhadap segala bentuk transfer warga sipil di wilayah yang diduduki oleh sebuah kekuatan agresor. Sesuai statuta Roma tentang pidana kejahatan internasional, segala bentuk pemindahan warga sipil secara langsung maupun tidak langsung termasuk kejahatan perang.

 

Sejatinya, perdagangan yang dijalankan perusahaan-perusahaan rezim Zionis merupakan bentuk dukungan terhadap penyitaan tanah Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan oleh militer Israel dan pemidahan mereka ke distrik Zionis. Sepak terjang rezim Zionis tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap aturan internasional. Sebab sesuai aturan internasional, kekuatan agresor dilarang menguasai sumber daya wilayah yang dikuasainya.

 

Sebagian besar dari tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah milik orang-orang Palestina yang dijarah secara paksa. Rezim Zionis juga membatasi akses pemilik tanah terhadap tanahnya sendiri yang digarap untuk lahan pertanian.

 

HRW mengkritik perusahaan-perusahaan asing yang memiliki hubungan dengan distrik Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan, terutama di sektor konstruksi. Sebab tindakan mereka secara langsung mendukung pembangunan distrik ilegal Zionis di Palestina pendudukan. Dilaporkan, rezim Israel memberikan berbagai kemudahan kepada penghuni distrik Zionis dan perusahaan jasa konstruksi yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur distrik Zionis.

 

Militer Israel di satu sisi memindahkan secara ilegal penghuni distrik Zionis ke wilayah Palestina Pendudukan dan memperluas distrik elegal itu. Di sisi lain meningkatkan pembatasan dan patroli militer terhadap orang-orang Palestina di wilayah mereka sendiri. Diskriminasi, kekerasan dan berbagai aksi kejahatan lainnya juga dilakukan rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina.

 

Tidak hanya itu, aktivitas perusahaan di distrik Zionis menghancurkan perekonomian Palestina dengan bankrutnya perusahaan-perusahaan Palestina yang menyerap tenaga kerja besar. Pada saat yang sama, rezim Zionis meningkatkan aksi penjarahan tanah dan pengusiran orang-orang Palestina secara kejam.

 

Antara tahun 2000 hingga 2012, rezim Zionis menolak 94 persen izin mendirikan bangunan bagi orang-orang Palestina. Israel secara resmi melarang segala bentuk pembangunan bagi orang-orang Palestina.

 

Sesuai investigasi yang dilakukan HRW, satu dari 11 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Palestina Pendudukan adalah perusahaan negara Eropa. Sebaliknya, Israel tidak memberikan satu pun izin bagi asosiasi tambang Palestina untuk mengolah hasil sumber daya alam milik mereka sendiri.

 

Human Rights Watch juga mengingatkan mengenai sepak terjang agresor rezim Zionis dan penjarahan sumber daya alam palestina serta tanggung jawab masyarakat internasional dalam menghadapi berbagai tindakan ilegal Israel terhadap orang-orang Palestina.

 

Laporan HRW juga menegaskan bahwa pihak pertama yang memanfaatkan investasi di distrik Zionis adalah rezim Israel sendiri. Rezim Tel Aviv mendukung penjarahan lahan milik orang-orang Palestina dan sumber daya alamnya dan perluasan distrik ilegal. Sedangkan orang-orang Palestina terus menjadi korban apartheid Israel, dan patroli militer ketat. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk menikmati hasil pertanian miliknya sendiri. Laporan organisasi HAM internasional ini juga mendesak dihentikannya segera investasi di distrik Zionis, sebab tindakan tersebut melanggar komitmen internasional dan tanggung jawab serta moral.(IRIB Indonesia/PH)

Add comment


Security code
Refresh