Skip to content
Halaman Muka arrow Cakrawala arrow Berkiblat ke Barat, Koran Kompas Sebut Iran Tidak Demokratis
Berkiblat ke Barat, Koran Kompas Sebut Iran Tidak Demokratis Print E-mail
Wednesday, 11 February 2009
Teriakan rakyat Iran yang menyuarakan "kemerdekaan, kebebasan, dan impian terbentuknya Republik Islam" ketika revolusi bergejolak-30 tahun yang lalu-hingga kini masih terngiang-ngiang di telinga. Namun, teriakan yang menyuarakan ambisi, impian, dan harapan akan adanya kebebasan dan suasana demokratis di Iran masih juga belum terwujud. Demikian Situs Koran Kompas mengawali laporan tendensius mengenai perjalanan revolusi Islam Iran yang memasuki dekade keempat, Selasa, tanggal 10 Februari 2009.

Dua hari lalu, Koran Kompas memberikan catatan negatif mengenai pemilihan umum di Iran. Pada hari selanjutnya, koran tersebut masih mengulangi laporan salah kaprahnya. Kali ini, Koran Kompas melaporkan bahwa harapan bangsa Iran di awal revolusi Iran hingga kini belum terwujud. Dalam Cakrawala Indoensia sebelumnya, kami menjelaskan sedemikian rupa mengenai praktik demokrasi dan pemilihan umum Iran di empat tingkat. Jika menengok kembali sejarah Revolusi Islam Iran, kita akan menyaksikan bahwa Imam Khomeini ra semenjak awal sudah menerapkan sistem demokrasi dan meyakini suara rakyat sebagai pondasi sistem pemerintahan. Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran, Imam Khomeini langsung menyerahkan keputusan selanjutnya kepada rakyat Iran melalui referendum. Hasilnya menunjukkan bahwa 98,2 persen memilih Republik Islam Iran sebagai sistem pemerintahan.

Yang menariknya lagi, sistem pemerintahan Islam Iran menggunakan istilah republik. Dengan demikian, status republik yang diimbuhkan pada sistem pemerintahan Islam, menunjukkan basis rakyat dalam sistem ini. Keputusan Imam Khomeini sangatlah bijak dengan mengimbuhkan republik pada sistem pemerintahan Iran. Untuk itu, inovasi Imam Khomeini tersebut disambut baik oleh masyarakat Iran yang mayoritasnya adalah muslim. Imam Khomeini juga sangat menyadari bahwa seideal apapun sebuah sistem tidak akan berjalan tanpa didukung oleh rakyat. Syarat aksepabilitas (makbuliat) merupakan hal yang sangat urgen dalam sistem pemerintahan Islam. Terkait hal ini, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran saat ini, Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei, dalam berbagai pernyataannya menekankan demokrasi agama. Bahkan, Ayatollah Al-Udzma Ali Khamenei yang akrab dipanggil Rahbar, menegaskan bahwa salah satu keberhasilan besar Revolusi Islam Iran adalah berhasil menyatukan demkorasi dengan agama. Dalam sistem pemerintah Islam Iran, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Pasca Revolusi Islam Iran, masyarakat agamis negara ini sepakat memilih Islam sebagai landasan sistem pemerintahan.

Seperti yang dijelaskan dalam Cakrawala Indoenesia sebelumnya, sistem Republik Islam Iran menerapkan empat pemilihan umum di negeri ini. Keempat pemilihan umum tersebut ‎adalah pemilu Dewan Ahli Kepemimpinan (Majles-e Khebregan-e Rahbari), Parlemen ‎‎(Majles-e Shura-e Islami), Presiden dan Dewan Kota. Dewan Ahli Kepemimpinan ‎berfungsi untuk memilih Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran atau Rahbar, yang ‎juga diistilahkan dengan Wali Faqih. Selain itu, para anggota Dewan Ahli ‎Kepemimpinan yang dipilih rakyat, juga mengawasi kinerja Wali Faqih yang kini ‎dijabat oleh Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei. Sementara Dewan Kota ‎berfungsi memilih Walikota dan mengawasi kinerjanya. Dengan demikian, Iran ‎merupakan negara yang sangat demokratis yang juga sekaligus agamis. Untuk itu, sangat mengherankan jika ‎Koran Kompas dalam laporannya menyebutkan bahwa Iran belum mampu mewujudkan demokrasi dan kebebasan di negeri ini.‎

Lebih lanjut Koran Kompas menyebut Dewan Pengawal Revolusi Islam Iran sebagai kendala untuk menerapkan demokrasi di negara ini. Dilaporkan, kehadiran Dewan Pengawal Revolusi dinilai tak mencerminkan suasana demokratis karena selama bertahun-tahun dewan itu telah membatalkan pencalonan kandidat anggota parlemen dan presiden yang sebagian besar dari kalangan reformis. Dewan itu juga telah membatalkan banyak rancangan undang-undang, terutama yang disahkan parlemen yang didominasi reformis antara tahun 2000-2004.
Menanggapi laporan tersebut, Dewan Pengawal Revolusi Islam Iran merupakan sebuah lembaga yang harus ada dalam sebuah pemerintahan. Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai lembaga serupa, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem pemerintah Islam Iran yang dibentuk berdasarkan suara rakyat, harus dipelihara sedemikian rupa, melalui instansi seperti Dewan Pengawal Revolusi yang berfungsi sama seperti MK di Indonesia. Untuk itu, Dewan Pengawal Revolusi Islam Iran berkewajiban menolak kandidat-kandidat dan keputusan yang bertentangan dengan amanat rakyat Iran. Seorang kandidat yang menentang sistem pemerintah Islam Iran akan ditolak untuk menjadi pejabat yang menentukan kebijakan di negara ini. Di Indonesia sendiri, jika ada seorang kandidat yang menentang sistem Pancasila, ia akan ditolak.
Lebih lanjut Koran Kompas melaporkan, Republik Islam diproklamasikan 1 April 1979. Konstitusi Iran yang mulai berlaku setelah melalui proses referendum 12 Desember 1979 itu meresmikan otoritas Ayatollah Khomeini. Di posisi itu, ia menjadi pemimpin yang memberi arahan atau petunjuk terkait hukum agama.
Dalam laporan tersebut, Kompas kembali memberikan keterangan tendensius. Dalam Cakrawala Indonesia sebelumnya, kami menjelaskan mengenai jabatan tertinggi di Republik Islam Iran. Ada baiknya, kami kembali memberikan penjelasan lebih detail mengenai jabatan itu yang juga disebut dengan istilah Wali Faqih. Wali itu berarti pemimpin, sedangkan faqih itu mempunyai arti ulama pakar fikih. Dengan demikian, Wali Faqih dapat diartikan sebagai kepemimpinan ulama pakar fakih. Sepeninggal Imam Khomeini ra, jabatan tersebut dijabat oleh Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei, hingga kini. Mengingat rakyat Iran memilih Islam sebagai sistem pemerintahan di negeri ini, jabatan tertinggi Wali Faqih dalam sistem pemerintahan negeri ini sangatlah tepat. Dengan demikian, pemimpin negara ini harus mengatur pemerintahan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk itu, pemimpin negara ini adalah seorang faqih atau ulama pakar fikih. Selain itu, kinerja Wali Faqih tersebut dipantau oleh Dewan Ahli Kepemimpinan yang seluruh anggotanya dipilih oleh rakyat. Untuk itu, siapapun yang menjabat Wali Faqih tidak dapat menggunakan otoritas secara sewenang-wenang tanpa koridor yang jelas.
Lebih lanjut Koran Kompas melaporkan, Impian negeri demokratis dengan suasana penuh kebebasan makin jauh dari kenyataan. Partai-partai non-Islam berpandangan liberal dan marxisme dilarang di Iran. Bahkan, berbagai kelompok yang pernah berperan penting dalam revolusi Islam, seperti Kekuatan Nasional Religius dan Gerakan Pembebasan, justru tersingkir dari arena politik setelah kandidat-kandidat dalam pemilu dijegal.
Kelompok-kelompok yang semula mendukung revolusi, tetapi kemudian melawan kekuasaan Republik Islam, menjadi buronan setelah tahun 1979. Banyak pengikutnya dihukum. tokoh terkemuka, Ebrahim Yazdi, yang kerap menentang rezim. "Kita belum punya kebebasan dan kemerdekaan yang diimpikan. Kebebasan dasar warga negara tidak digubris."
Jika penindasan berlanjut dan kebebasan rakyat tidak dihargai, aspek republik atau Islam dalam revolusi Iran tidak akan tersisa. Yazdi menambahkan, "Demokrasi akan menang dalam masyarakat di mana 'ikan besar tak memakan ikan kecil'. Berbeda dengan Rezim Shah (kekuasaan pada satu orang), kini banyak kelompok di arena politik Iran yang sama-sama berkuasa, tetapi tidak cukup kuat saling menendang."
Menanggapi laporan tersebut, Koran Kompas sebelum menulis laporan tersebut harus menyadari bahwa Republik Islam Iran dibangun atas dukungan mayoritas telak rakyat negara ini. Republik Islam Iran adalah amanat rakyat Iran yang harus dijaga. Untuk itu, jika tetap menghargai nilai-nilai demokrasi, mereka harus menghargai sistem pemerintahan pilihan rakyat Iran. Sangatlah wajar bahwa Ibarahim Yazdi dan kelompok-kelompok lainnya tidak dapat memaksakan pendapat mereka untuk mengubah sistem pemerintahan Islam Iran yang disepakati dengan 98, 2 persen suara.
Seluruh kebijakan pemerintah Islam Iran harus disesuaikan dengan amanat rakyat Iran yang mayoritas memilih Islam sebagai sistem pemerintahan. Dalam praktiknya, sistem Islam sangatlah ideal untuk diterapkan di Iran. Bahkan kelompok-kelompok non-muslim juga mendapat jatah kursi di parlemen. Dengan demikian, Islam telah mengayomi semua rakyat Iran dengan berbagai latar belakang. Inilah yang dikhawatirkan Barat bahwa Republik Islam Iran dapat menjadi alternatif sistem pemerintahan di dunia.
Pilihan rakyat Iran, 30 tahun lalu, tidaklah keliru. Hal itu terbukti dengan independensi Iran selama ini. Republik Islam Iran berhasil mencapai teknologi nuklir sipil. Bahkan baru-baru ini, Iran berhasil meluncurkan satelit Omid. Inilah di antara buah kegigihan rakyat Iran semenjak kemenangan Revolusi Islam Iran, 30 tahun lalu.
Last Updated ( Tuesday, 17 February 2009 )
 
< Prev   Next >
[ Back ]

Al-Quran

Rahbari

  ■Biografi Rahbar
■Khotbah Rahbar
■Situs Rahbar

Majalah Audio


 

Politik Terbaru

Faktor-Faktor Kejayaan Revolusi Islam Iran

Revolusi Islam Iran merupakan salah satu peristiwa paling penting dan fenomenal di era sekarang. Karena itu musuh lokal dan asing yang tidak menginginkan kemenangan dan kesinambungan revolusi hingga kini terus menciptakan banyak kendala untuk menghambat laju Republik Islam Iran. Meski demikian, kebangkitan Islam rakyat Iran sudah lebih dari tiga dekade dan terus bernafas dengan kekuatan dan kedigdayaan.

Salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana Revolusi Islam Iran hingga kini mampu mengatasi berbagai masalah dan kendala yang sebagiannya tergolong besar dan rumit? Dengan kata lain, faktor-faktor dan kapasitas apa saja yang terdapat dalam revolusi ini hingga mampu menghadapi berbagai tantangan?

Di antara kapasitas paling penting Revolusi Islam Iran dalam menghadapi berbagai konspirasi musuh dikarenakan basis massa revolusi tersebut. Rakyat Iran aktif dalam berbagai arena revolusi dan telah mempersembahkan banyak pahlawan demi kemenangan revolusi. Untuk itu, rakyat Iran menilai revolusi dan sistem yang melandasinya adalah milik mereka dan berupaya maksimal untuk menjaga kelanjutannya.

Persatuan dan kesatuan bangsa juga faktor lain dalam memajukan cita-cita revolusi. Bapak Pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini ra senantiasa mewasiatkan kesatuan dan persatuan rakyat dalam membela revolusi meski mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah parsial. Sepanjang perjalanan revolusi, persatuan dan kesatuan ini semakin aktual hingga mampu mengatasi berbagai hambatan.

Persatuan yang disertai pengetahuan dan kewaspadaan rakyat Iran telah melahirkan kapasitas besar dalam menghadapi krisis internal dan konspirasi asing. Sepanjang perjalanan revolusi, bangsa Iran membuktikan diri bahwa mereka mengenal taktik dan skenario jahat musuh dan juga mengetahui dengan baik cara mengatasinya. Dalam hal ini, pengetahuan dan kearifan rakyat merupakan masalah mendasar, namun bimbingan pemimpin revolusi dalam memberdayakan dan mengarahkan masyarakat memainkan peran penting, sebab rakyat Iran menilai pemimpin revolusi sebagai tokoh yang bijak dan dapat dipercaya. Mereka juga melihat pemimpin revolusi sebagai figur yang mengetahui problema negara dan akan berupaya maksimal untuk memajukan Revolusi Islam Iran.

Ideologi Islam bangsa Iran juga berperan signifikan dalam mendukung revolusi Islam. Perang melawan kezaliman merupakan kriteria penting agama Islam dan bangsa Iran menemukan manifestasi itu dalam kebangkitan Imam Husein as dan sahabatnya menentang kezaliman dan kerusakan pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Revolusi Imam Husein as merupakan teladan kebangkitan bangsa Iran dalam melawan rezim despotik Syah dan pendukungnya.

Kebangkitan itu kini juga menjadi inspirasi rakyat Iran dalam menghadapi sistem hegemoni dan mendorong mereka untuk mendukung umat Islam di seluruh dunia dalam memerangi penindasan dan pendudukan. Menurut keyakinan umat Islam, dunia akan bebas dari kezaliman dan diskriminasi bersamaan dengan kebangkitan Imam Mahdi as. Keyakinan ini mendorong rakyat Iran menjaga revolusinya sebagai persiapan kebangkitan besar Imam Mahdi as.

Faktor-faktor tersebut menjadikan bangsa Iran sebagai bangsa revolusioner, solid, waspada, penuh semangat, cinta revolusi dan siap menjaganya. Selama delapan tahun perang yang dipaksakan rezim Saddam Hussein dan sekutunya, bangsa Iran dengan baik membuktikan kesetiaan mereka terhadap revolusi. Pada tahun-tahun yang sulit itu, ratusan ribu pemuda atas perintah Imam Khomeini ra terjun ke medan perang untuk membela revolusi dan Iran.

Di luar medan perang, bangsa Iran juga menanggung segala bentuk kesulitan dan kekurangan, namun pantang menyerah dalam membela cita-cita revolusi dan kedaulatan Iran. Setiap kali Revolusi Islam membutuhkan kehadiran dan partisipasi warga, mereka selalu siap dan waspada. Dalam setiap peringatan ulang tahun kemenangan Revolusi Islam Iran, bangsa Iran selalu menggelar aksi turun ke jalan-jalan dan membuktikan kesetiaan mereka dalam membela revolusi. Partisipasi rakyat dalam berbagai pemilu pasca kemenangan revolusi adalah bukti kesetiaan dan kesiapan mereka dalam menjaga revolusi. Sebagaimana dalam pemilu presiden Juni lalu, sekitar 85 persen pemilik hak suara ikut dalam pesta demokrasi itu.

Di antara kriteria sistem Republik Islam Iran dibanding sistem-sistem lain adalah posisi dan peran istimewa Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran. Dalam sistem ini, rahbar atau wali fakih adalah pakar agama Islam, figur yang adil, bertaqwa dan ahli manajemen. Secara undang-undang, rahbar merupakan posisi pertama dalam sistem Republik Islam Iran dan mengemban sejumlah tanggung jawab penting.

Dari sisi lain, wali fakih sebagai posisi religius menjalin interaksi dengan warga secara agamis, spiritualis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam sistem Republik Islam Iran memiliki kedudukan istimewa. Keistimewaan kedudukan ini tampak jelas selama proses kemenangan Revolusi Islam. Pemimpin Revolusi Islam, Imam Khomeini ra adalah figur yang mendapat kepercayaan penuh warga dan kebangkitan rakyat hingga mencapai kemenangan terbentuk berkat kejeniusan imam.
Peran Rahbar dalam menghadapi berbagai tantangan pasca revolusi senantiasa menjadi pusat perhatian. Beberapa konspirasi berupa kudeta dan pemberontakan yang dimotori dari luar berhasil digagalkan berkat kewaspadaan Rahbar dan kesigapan rakyat.

Setelah kemenangan revolusi, Iran selalu menghadapi berbagai ancaman dari AS termasuk embargo ekonomi dan serangan militer. Namun Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei menjawab ancaman itu dengan penuh keberanian dan kepemimpinan dan selalu menegaskan sikap revolusi.

Serangan AS ke Irak dan Afghanistan sebagai dua negara tetangga Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas negara Islam ini. Namun Rahbar dengan manajemen handal di bidang politik luar negeri berhasil mencegah terealisasinya konspirasi anti-bangsa Iran. Kini Republik Islam Iran selain tidak menghadapi gangguan akibat pendudukan Irak dan Afghanistan, tapi menurut mayoritas pengamat, peristiwa tersebut berhasil dijadikan peluang untuk membantu menyelesaikan krisis di negara tetangganya itu dan membuktikan posisinya di kawasan.

Kemajuan sains dan teknologi senantiasa menjadi faktor untuk meningkatkan kemampuan nasional dan pertahanan dalam menghadapi ancaman musuh. Oleh sebab itu, Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei selalu menegaskan peningkatan level ilmiah negara dalam mengembangkan sains dan teknologi. Berdasarkan perspektif cemerlang ini, Iran kini meraih kemajuan pesat di bidang teknologi Nano, medis, kloning, satelit, industri rudal dan peralatan pertahanan dan bidang-bidang industri penting lainnya. Tanpa ragu, keberhasilan Iran mencapai teknologi nuklir damai di tengah tekanan politik dan ekonomi Barat juga hasil dukungan Rahbar.

Konspirasi anti-Revolusi Islam terbaru Barat adalah perang lunak dan lagi-lagi berhasil digagalkan berkat kewaspadaan Rahbar dan rakyat Iran. Skenario busuk itu dilancarkan setelah pelaksanaan pemilu presiden pada Juni lalu dengan dalih kecurangan dalam pemilu. Mendengar itu, Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei langsung mengeluarkan perintah menangani masalah tersebut dalam koridor undang-undang. Di pihak lain, Rahbar membongkar skenario busuk itu di tengah propaganda luas Barat khususnya AS dan Inggris. Beliau menyerukan bangsa Iran untuk mewaspadai perang lunak musuh dan politik pecah belah Barat.

Faktor lain yang berhasil mencegah lahirnya krisis adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Islam Iran. Dalam UUD secara jelas ditetapkan tugas-tugas lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Berdasarkan UUD, aturan-aturan Republik Islam Iran harus sesuai dengan syariat Islam dan Dewan Pengawal UUD dibentuk untuk memastikan hal tersebut. Selain itu, dibentuk Dewan Penentu Kebijakan Negara untuk menyelesaikan sengketa-sengketa legislatif dengan Dewan Pengawal UUD.

Dalam UUD Republik Islam Iran, Rahbar atau Wali Fakih merupakan rujukan tertinggi untuk menyelesaikan perselisihan, menciptakan koordinasi di antara lembaga negara dan menentukan kebijakan umum negara. Oleh sebab itu, undang-undang komprehensif ini menawarkan solusi legal untuk menyelesaikan barbagai masalah dan krisis.

Revolusi Islam Iran hingga kini berhasil melewati berbagai konspirasi dan hambatan. Memperhatikan esensi mencari keadilan dan memerangi kezaliman dalam revolusi ini, maka dapat dipastikan konspirasi-konspirasi musuh akan berlanjut. Kapasitas besar Republik Islam Iran termasuk bimbingan Rahbar, partisipasi rakyat dan implementasi UUD juga akan mengatasi berbagai skenario busuk musuh dan masalah internal.