Meningkatnya aksi protes dan instabilitas serta kerusuhan di Libya membuat negara ini menghadapi perubahan baru di bidang politik. Perdana Menteri Ali Zeidan mengkonfirmasikan keputusannya untuk melakukan perombakan kabinet dan pergantian kepala sejumlah departemen baik pos-pos vital atau tidak.

 

Seorang wakil Kongres Nasional Libya juga menandaskan, Ketua Kongres Nasional Mohammed Magariaf pekan depan akan mengajukan pengunduran diri. Ali Zeidan yang ditunjuk Kongres Nasional bulan Oktober 2012 sebagai perdana menteri baru Libya setelah tujuh bulan masih belum mampu memulihkan stabilitas politik dan keamanan di negara yang baru mengecap revolusi tersebut.

 

Libya sampai saat ini masih dilanda kerusuhan internal dan menghadapi ancaman terorisme. Kedutaan besar sejumlah negara di Libya juga menjadi sasaran aksi kelompok bersenjata. Contohnya adalah serangan terhadap kedubes Perancis di Tripoli. Milisi bersenjata juga memblokade sejumlah departemen penting termasuk departemen luar negeri dan kehakiman. Mereka mencegah departemen tersebut menjalankan aktivitasnya. Selain itu, sejumlah pos polisi Libya juga tak luput dari sasaran serangan kelompok bersenjata. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Libya Ashour Shuwail memilih mengundurkan diri.

 

Menteri Pertahanan kabinet Zeidan, Mohammed al-Barghathi juga mengumumkan pengunduran dirinya sebagai protes atas blokade terhadap sejumlah departemen oleh milisi bersenjata, namun kemudian atas permintaan perdana menteri, ia mencabut pengunduran dirinya tersebut. Namun demikian al-Barghathi masuk dalam list perombakan kabinet Ali Zeidan.

 

Oleh karen aitu, salah satu dalih utama perombakan kabinet Libya dalam kondisi saat ini adalah pengunduran diri sejumlah menteri. Geopolitik Libya dan kondisi saat ini di kawasan timur Afrika juga memaksa Ali Zeidan tidak melepas kesempatan untuk melakukan perombakan kabinet. Geopolitik Libya menjadi medan empuk bagi instabilitas keamanan dan kerusuhan. Negara ini berbatasan dengan Tunisia dan Mesir. Kondisi geografi ini juga menyuburkan penyelundupan senjata dan obat-obatan terlarang di negara kawasan termasuk Libya.

 

Dalih lain yang mendorong Ali Zeidan melakukan perombakan kabinetnya adalah ketidakpuasan rakyat negara ini atas kinerja sejumlah menteri, khususnya menteri keamanan. Kabinet Ali Zeida selama tujuh bulan lalu berulang kali diprotes rakyat. Di sisi lain, Mohammed Magariaf juga menyatakan akan mengundurkan diri dari posisinya pekan depan. Magariaf sempat menduduki posisi kepala Badan Audit Nasional di era Mouammar Gaddafi. Oleh karena itu, disebut-sebut bahwa salah satu alasan Magariaf mundur dari jabatannya adalah karena ia terjerat undang-undang larangan berpolitik bagi sisa-sisa anasir rezim Gaddafi.

 

Undang-undang larangan aktivitas politik bagi sisa-sisa anasir rezim Gaddafi merupakan salah satu tuntutan penting rakyat Libya pasca kemenangan revolusi di negara ini. Undang-undang ini setelah mengalami berbagai pro dan kontra akhirnya diratifikasi Kongres Nasional dua pekan lalu. Berdasarkan UU ini, mereka yang pernah menjabat atau menduduki posisi di era rezim Gaddafi dilarang untuk beraktivitas politik selama sepuluh tahun.

 

Pelaksanaan UU ini diserahkan kepada delegasi yang terdiri dari anggota Kongres Nasional. Dewan ini berhak menentukan siapa saja yang terjerat UU tersebut. Hanya waktu bakal dapat menunjukkan apakah kabinet Ali Zeidan yang telah dirombak bakal mampu memulihkan kodisi keamanan dan politik Libya atau tidak? (IRIB Indonesia/MF)