Menyongsong Pemilu Presiden Iran (Bagian-2)

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

 

Prestasi terbesar Revolusi Islam di Iran adalah lahirnya sistem pemerintahan Islam yang menggabungkan antara kekuasaan rakyat dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Revolusi Islam Iran merupakan sumber transformasi besar di dalam dan di luar Iran. Perkembangan itu dapat ditemukan di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan budaya, namun pencapaian gemilang revolusi tersebut adalah di kancah politik. Sebab, tidak hanya berhasil menumbangkan sebuah sistem despotik dan tirani, tapi juga mampu membangun sebuah sistem pemerintahan baru untuk pertama kali di dunia. Sistem baru ini selain menjalankan sistem demokrasi yang menjamin hak-hak warga dalam menentukan arah negara, juga tidak melangkahi prinsip-prinsip agama.

 

Mengingat peran dominan agama dan budaya dalam kemenangan Revolusi Islam – langsung setelah tumbangnya rezim despotik Pahlevi – untuk pertama kalinya di Iran, sistem politik yang berlandaskan pada nilai-nilai agama mulai lahir, di mana kriteria utamanya adalah penggabungan antara prinsip ketuhanan dan kekuasaan rakyat. Keistimewaan ini tampak jelas tertuang dalam konstitusi Republik Islam Iran. Sesuai dengan konstitusi tersebut, prinsip ketuhanan dari satu sisi mendapat legalitas dan nilai-nilai agama dan tradisional khususnya Wilayatul Faqih sudah teraktualisasi. Sementara dari sisi lain, konstitusi juga menekankan nilai-nilai demokrasi yang tampak dalam sistem pemilu presiden dan parlemen, sistem dewan-dewan kota, dan kebebasan sipil dan politik.

 

Konstitusi pada dasarnya untuk menjelaskan cita-cita sebuah bangsa dan pelaksanaannya juga merupakan sebuah kehendak bersama. Tanggung jawab menjalankan konstitusi pada pasal 113 Undang-undang Dasar Republik Islam Iran (UUD RII) berada di pundak presiden. Tugas utama presiden Republik Islam Iran adalah sebagai pimpinan kabinet kementerian dan menangani urusan eksekutif negara. Berdasarkan pasal 133 UUD RII, presiden memilih menteri dan memperkenalkannya kepada parlemen untuk mendapatkan mosi percaya. Setelah usulan calon menteri disetujui parlemen, kabinet pun memulai kerjanya di bawah pimpinan presiden. Lantaran dipilih oleh presiden dan dikukuhkan oleh parlemen, maka para menteri pun mesti mempertanggungjawabkan tugasnya pada presiden dan parlemen.

 

Berdasarkan pasal 113 UUD RII, presiden merupakan posisi tertinggi di Republik Islam Iran setelah pemimpin besar Revolusi atau Rahbar. Kecuali di beberapa bidang khusus yang berada di bawah otoritas Rahbar, presiden juga merupakan pimpinan lembaga eksekutif negara. Namun, tanggung jawab untuk mengatur hubungan antara tiga kekuasaan telah dihapus dari pasal tersebut dan diserahkan kewenangannya kepada Rahbar sebagaimana termaktub dalam pasal 110 UUD RII.

 

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran memiliki dua dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi keislaman dan dimensi kerakyatan. UUD RII menyatukan dua konsep pemerintahan secara berdampingan. Meski demikian, hubungan kedua konsep itu dalam konstitusi bersifat vertikal dan bukan horizontal. Secara konstitusional, Iran adalah negara yang berbentuk Republik Islam. Republik mengindikasikan sistem pemerintahan, sedangkan Islam menjelaskan muatan sistem tersebut. Artinya, sebagai republik, Iran berarti memakai sistem demokrasi di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sejalan dengan konstitusi. Dan dengan Islam, pemerintah mesti ditegakkan atas dasar ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip agama serta digerakkan pada poros yang Islami pula. Berdasarkan hal itu, Republik Islam adalah sistem pemerintahan yang seluruh warga negaranya mempunyai hak untuk memilih kepala negara mereka untuk masa jabatan tertentu, dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip Islam menjadi inti dan dasarnya.

 

Sistem pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang telah disetujui oleh rakyat Iran, berdasarkan keyakinan tradisional mereka dalam kaidah Tuhan dan keadilan al-Quran serta mengikuti kemenangan revolusi di bawah pimpinan Imam Khomeini ra. Pada dasarnya, sistem ini dibangun atas landasan keyakinan kepada Tuhan, al-Quran, hari kiamat, imamah (kepemimpinan), kemuliaan dan nilai manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam UUD RII pasal 56 disebutkan, "Kekuasaan mutlak atas dunia dan manusia adalah milik Tuhan dan Dialah yang menjadikan manusia menguasai nasib sosialnya. Tak ada siapapun yang bisa menafikan hak ilahi itu dari diri manusia ataupun memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu."

 

Pemilihan presiden merupakan manifestasi partisipasi rakyat dalam menentukan nasibnya di Republik Islam Iran. Mengingat begitu pentingnya posisi presiden, maka konstitusi pun menggariskan syarat-syarat khusus bagi para kandidat presiden. Persyaratan itu dapat ditemui pada pasal 115 UUD RII yang berbunyi, "Presiden adalah seorang yang mesti agamis, politisi, asli Iran, berkewarganegaraan Iran, pemimpin yang bijak dan cakap, memiliki latar belakang yang baik, amanah, bertakwa, mukmin, meyakini prinsip Republik Islam Iran dan agama resmi negara."

 

Kelayakan calon presiden akan diseleksi dan ditetapkan oleh Dewan Konstitusi Republik Islam Iran. Presiden akan dipilih setiap empat tahun sekali dan hanya bisa memegang jabatan itu selama dua periode berturut-turut. Pasal 114 UUD RII menyebutkan, "Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Dia secara berturut-turut diperbolehkan mengikuti pemilihan kembali sekali lagi." Presiden tidak hanya memiliki tugas dan wewenang yang berat dan luas, tapi juga mesti bertanggung jawab atas apa yang telah dijalankannya. Pasal 122 UUD RII memaparkan, "Presiden harus bertanggung jawab kepada bangsa, Rahbar, dan parlemen Islam sesuai dengan wewenang dan tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan aturan hukum lainnya."

 

Berkenaan dengan hak-hak rakyat, pasal 3 UUD RII menekankan berbagai bentuk kebebasan dengan catatan tidak melanggar prinsip-prinsip independensi dan kebebasan, persatuan nasional, syariat Islam, dan dasar-dasar negara. Dalam sistem pemerintahan baru ini, para pejabat negara harus menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ajaran Islam dan juga memperhatikan pandangan dan tuntutan rakyat. Meskipun presiden sebagai hasil dari pilihan rakyat, namun jika ia melakukan tindakan yang menyalahi konstitusi dan bersikap otoriter sehingga mengancam kepentingan negara, ia bisa saja diberhentikan oleh parlemen.

 

Menurut konstitusi Republik Islam Iran, presiden atau wakil hukumnya memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian, protokol, kontrak, dan perjanjian antara pemerintah Iran dan pemerintah lain, serta perjanjian yang berkaitan dengan organisasi internasional, setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Republik Islam. Presiden bisa memiliki wakil untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dengan persetujuan dari presiden, wakil pertama presiden harus diberikan tanggung jawab mengelola urusan Dewan Menteri dan koordinasi fungsi deputi lainnya. Selain itu, para duta besar akan diangkat atas rekomendasi dari menteri luar negeri dan persetujuan dari presiden. Presiden menandatangani mandat dari duta besar dan menerima mandat yang disajikan oleh para duta besar, dari negara-negara asing.

 

Berkenaan dengan pelaksanaan konvensi-konvensi internasional, presiden Iran bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kesepakatan internasional yang sudah ditandatangani. Dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan melestarikan Revolusi Islam, integritas teritorial dan kedaulatan nasional, Dewan Tinggi Keamanan Nasional harus dibentuk di bawah pimpinan presiden untuk memenuhi tanggung jawab sebagai berikut; menjamin pertahanan dan kebijakan keamanan nasional dalam kerangka kebijakan umum yang ditetapkan oleh Rahbar, mengkoordinasikan kegiatan di daerah yang berkaitan dengan politik, intelektual, bidang sosial, budaya dan ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, dan mengeksploitasi sumber daya materialistis dan intelektual negara untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal.

 

Dewan Tinggi Keamanan Nasional akan membentuk sub-dewan seperti, Sub-dewan Pertahanan dan Sub-dewan Keamanan Nasional. Setiap Sub-dewan akan dipimpin oleh presiden atau anggota Dewan Tinggi Keamanan Nasional yang ditunjuk oleh presiden. Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab Sub-dewan akan ditentukan oleh hukum dan struktur organisasi mereka akan disetujui oleh Dewan Tinggi untuk Pertahanan Nasional. Keputusan Dewan Tinggi Keamanan Nasional akan menjadi efektif setelah mendapat konfirmasi dari Rahbar. Semua tugas dan wewenang tersebut tentu saja membutuhkan dukungan penuh masyarakat dan kerjasama semua lembaga tinggi negara. (IRIB Indonesia)

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description