Transformasi politik dan sosial di Myanmar dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan luas opini publik regional dan internasional. Militer Myanmar dan oposisi mengalami masa pasang surut dalam perebutan kekuasaan di negara itu. Kelompok utama yang selama bertahun-tahun melakukan kegiatan sebagai oposisi pemerintah adalah Partai Liga Nasional Demokrasi (NDL), pimpinan Aung San Suu Kyi. Etnis Kachin, Karen, dan Shan juga termasuk kelompok suku populer di Myanmar dan telah ditumpas pada era pemerintahan militer. Sementara Muslim Myanmar yang berjumlah sekitar satu juta jiwa kerap mengalami diskriminasi di tengah warga negara itu. Satu juta Muslim Rohingya berada di bawah penindasan junta sejak tahun 1962 hingga sekarang.

 

Junta Myanmar memegang kekuasaan mutlak dan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada partai, etnis, agama, dan  kelompok lain untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi, dan budaya. Junta akan menumpas setiap etnis, partai, dan agama yang tidak sejalan dengan gagasan dan kebijakan militer. Situasi di era Perang Dingin dan setelahnya telah menguntungkan militer Myanmar. Pada era Perang Dingin, militer Myanmar mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer dari Komunis Cina. Dan setelah berakhirnya era itu, Myanmar dan junta di negara itu memperoleh dukungan dari India atas alasan geografis dan keamanan. Pada dasarnya, Myanmar bertindak sebagai lingkaran penghubung antara Cina dan India. Oleh karena itu, jarang sekali mendapat tekanan dari dunia internasional.

 

Seiring perkembangan regional dan dukungan Cina untuk Myanmar, pemerintah Amerika Serikat sebagai "pembela" hak asasi manusia, menerapkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar dengan alasan melakukan pelanggaran luas HAM dan mengabaikan hak-hak sipil dan politik warga negara. AS juga meminta beberapa negara Eropa dan Kanada serta Australia untuk menghukum Myanmar. Akibat tekanan dan embargo, Burma perlahan mulai terkucilkan di kawasan Asia Tenggara. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi itu, junta mengadopsi pendekatan dan strategi baru. Pembentukan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (State Peace and Development Council), termasuk taktik militer untuk mempoles citra Myanmar yang mulai rusak.

 

Pada tahun-tahun pertama dekade 1980, Jenderal Than Shwe sedikit mampu memperbaiki wajah Myanmar yang tercoreng dan menyita perhatian publik regional ke negara itu. Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara berusaha memisahkan diri dari era kelam despotisme. Militer bahkan mampu membawa negara itu untuk menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Namun, keanggotaan Myanmar di ASEAN bukannya memberi harapan kepada partai politik, etnis, dan agama yang berada di bawah tekanan junta, tapi malah menambah tanggung jawab dan beban organisasi tersebut.

 

Meskipun junta Myanmar menunjukkan perubahan dalam kebijakannya dan bersedia menandatangani Piagam HAM ASEAN, namun AS dan beberapa negara Eropa masih enggan mencabut embargo mereka. Sebenarnya, sanksi itu sendiri tidak begitu mempengaruhi kebijakan-kebijakan militer dan beberapa pejabat AS dan Eropa menyatakan bahwa sikap lunak tidak akan lahir dari para pejabat militer Myanmar selama Cina masih mendukung negara itu. ASEAN juga tahu persis bahwa Myanmar adalah negara otoriter di bawah junta militer, namun para pemimpin ASEAN pada waktu itu bersikukuh bahwa organisasi ini menganut prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Kini terbukti prinsip itu semakin ketinggalan zaman di tengah globalisasi komunikasi dan informasi yang dengan segera bisa mengubah lanskap politik internasional.

 

Pada November 2010, Myanmar menggelar pemilu parlemen dan ini adalah pesta demokrasi pertama sejak 20 tahun terakhir. Meski bersedia menggelar pemilu, akan tetapi rezim militer menjatahkan seperempat kursi parlemen khusus bagi angkatan bersenjata. Pada pemilu terakhir di Myanmar tahun 1990, militer kalah berat. Untuk memastikan kekuasaannya, para jenderal kali ini mencalonkan diri dan menjatahkan seperempat kursi parlemen khusus bagi militer serta menentukan persyaratan super ketat bagi keikutsertaan oposisi. Perekonomian Myanmar berantakan. Kebanyakan penduduknya miskin, dan tidak ada sistem kesehatan serta pendidikan yang berfungsi. Pelanggaran hak asasi manusia sudah merupakan keseharian, khususnya hak-hak kelompok minoritas seperti Muslim Rohingya.

 

Kabar pembunuhan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan serta penangkapan Muslim Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar semakin nyaring terdengar. Kekerasan kejam tersebut dilakukan oleh ekstrimis Buddha dan pasukan pemerintah. Ribuan jiwa Muslim tak berdosa gugur dalam kekerasan yang memuncak akhir-akhir ini. Radio Free Europe pada 12 Juli melaporkan bahwa sebuah helikopter Burma menyerang tiga kapal yang membawa hampir 50 Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sektarian di barat Burma. Serangan itu diyakini telah membunuh semua orang di kapal. Dari 16 Juni dan seterusnya, militer terlihat lebih aktif dalam melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massa dan penangkapan di negara bagian Rakhine Utara.

 

Sejak dulu, junta Myanmar menerapkan program sistematis pembersihan agama dari Muslim Rohingya, dengan mengabaikan hak-hak dasar mereka, yaitu hak untuk bebas bergerak, pernikahan, keimanan, identitas, kepemilikan bahasa, warisan dan budaya, kewarganegaraan, pendidikan dan lain-lain. Menurut laporan terakhir, Muslim Rohingya di Myanmar berada dalam penderitaan tragis. Laporan mengatakan 650 dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 80.000 lebih terlantar.

 

Transmigrasi umat Budha ke wilayah berpenduduk Muslim, Arakan adalah strategi lain rezim militer Myanmar untuk merealisasikan program pembersihan agama dari Muslim Rohingya. Kebijakan itu bertujuan untuk mengubah komposisi etnis, agama, dan suku di Myanmar. Pemerintah bahkan mendukung pembangunan kuil-kuil Budha di depan masjid-masjid komunitas Rohingya. Aksi junta Myanmar dilakukan semata-mata untuk melecehkan dan menghina umat Islam. Dalam kebanyakan kasus, junta mencabut kewarganegaraan Muslim Myanmar dan menangkap mereka dengan tuduhan sebagai pendatang haram. Presiden Myanmar Thein Sein bahkan mengatakan kepada PBB bahwa kamp pengungsi atau deportasi adalah solusi terhadap hampir satu juta Muslim Rohingya. Dia mengusulkan untuk mendeportasi etnis Rohingya jika ada negara ketiga yang siap menerima mereka.

 

Secara politis, Myanmar memiliki reputasi buruk. Sebuah perang saudara berkepanjangan telah melanda negara itu tak lama setelah kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Kebanyakan pengamat politik dan masalah Muslim menilai Inggris sebagai akar krisis di seluruh wilayah Muslim di Asia. Menurut mereka, Inggris menganggap perpecahan dan penghancuran kekuatan Muslim sesuai dengan kepentingan-kepentingannya.

 

Apa yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar jelas melanggar hukum internasional dan harus dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Namun sayangnya, penerima Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi telah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan Muslim Rohingya. Mungkin dia telah melupakan kata-katanya sendiri tentang demokrasi dan hak asasi manusia bahwa, "Perjuangan untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Burma adalah perjuangan untuk hidup dan martabat." Suu Kyi hanya menyatakan "keprihatinan" atas kekerasan etnis dan pembantaian terhadap warga berkulit gelap dan sepertinya tidak penting bagi partainya yang menguasai parlemen di Myanmar.

 

Muslim Rohingya yang sedang menjalani salah satu episode paling keras dari sejarah mereka, adalah salah satu isu yang paling mendesak untuk dibahas di forum-forum internasional. Namun, penderitaan mereka senantiasa absen dari prioritas regional dan internasional. Sementara Muslim Rohingya tanpa negara dan tidak berdaya terus menderita dan mati di dunia yang mendewakan HAM dan demokrasi. (IRIB Indonesia)