Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke-16 digelar di Tehran pada 26 -31 Agustus. Pertemuan tersebut berlangsung dalam tiga tahap, dari tingkat pakar, menlu hingga kepala negara dari 120 negara anggota dan sejumlah negara peninjau. Tidak hanya itu, KTT GNB kali ini juga dihadiri Sekjen PBB, Ban Ki-moon. Dalam deklarasi di akhir penutupan, seluruh anggota GNB menegaskan peningkatan peran organisasi terbesar setelah PBB ini di tingkat internasional. Seluruh anggota juga menyuarakan peningkatan partisipasi anggotanya dalam mewujudkan tujuan GNB.

 

Statemen bersama ini merupakan hasil akhir pertemuan Tehran. Mereka bertemu merumuskan pandangan kolektif demi kepentingan bersama. Terkait hal ini Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei di awal pidato pembukaan KTT GNB menegaskan pandangan salah seorang pendiri GNB, Ahmad Soekarno, "Prinsip pembentukan GNB, bukan kesatuan geografis, etnis atau agama, melainkan persatuan itu sendiri. Di hari itu, negara-negara anggota GNB sangat membutuhkan sebuah ikatan yang mampu melindungi mereka dari dominasi jaringan kekuatan adidaya dan hegemonis; sekarang dengan perkembangan dan kemajuan sarana hegemoni, tuntutan tersebut tetap ada."

 

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam pidato penutupan konferensi menyatakan keberhasilan GNB terletak pada sejauh mana kekuatan kerjasama di antara sesama anggota dan partisipasi mereka. Ahmadinejad mengatakan, "Deklarasi final KTT telah disepakati dan disahkan. Deklarasi tersebut mewakili pandangan bersama. Inilah pesan penting politik kita bersama untuk mengatasi berbagai kendala besar mengenai perdamaian dan keamanan serta keadilan bagi masyarakat internasional." Ahmadinejad menambahkan, pesan penting ini adalah keadilan, kesetaraan, menghormati kemuliaan manusia dan bangsa dunia, dialog dan kerjasama timbal balik yang berkelanjutan.

 

Di akhir pertemuan disahkan resolusi KTT GNB ke-16 yang mencakup berbagai isu penting seperti krisis politik dan ekonomi global, upaya menghidupkan kembali peran GNB di kancah internasional, dukungan terhadap penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai, masalah Palestina, reformasi struktur PBB, krisis Suriah dan perdamaian dunia yang permenen. 

 

Pendudukan Palestina dan kejahatan rezim Zionis sebagai faktor pemicu utama krisis di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan Tehran. Dalam resolusi yang dibacakan di akhir pertemuan, GNB menekankan bahwa solusi penyelesaian krisis tersebut adalah mengakhiri pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, memberikan hak kepada rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan dukungan terhadap berdirinya sebuah negara merdeka Palestina dengan ibu kota Baitul Maqdis.

 

Resolusi GNB KTT ke-16 ini menegaskan pernyataan Pemimpin Revolusi Islam Iran mengenai masalah Palestina. Ayatullah Khamenei dalam pidato pembukaan KTT menyinggung berlanjutnya kejahatan Israel terhadap bangsa Palestina. "Setelah 65 tahun berlalu kejahatan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina tidak pernah usai, bahkan rezim Zionis semakin brutal," ungkapnya.

 

Terkait solusi krisis Palestina, Rahbar mengatakan "Kami memandang Palestina adalah milik rakyat Palestina. Berlanjutnya pendudukan merupakan ketidakadilan besar dan tidak dapat dibiarkan, dan menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global."

 

"Kami telah mengajukan sebuah solusi demokratis, adil dan komprehensif. Semua rakyat Palestina - baik yang ada di Palestina sekarang dan yang telah dipaksa mengungsi ke negara lain namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai warga Palestina, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi - harus mengambil bagian dalam referendum yang diawasi secara berhati-hati, membangun kepercayaan dan memilih sistem politik negara mereka. Semua orang Palestina yang telah menderita bertahun-tahun di pengasingan harus kembali ke negaranya dan mengambil bagian dalam proses referendum ini, kemudian membantu merancang konstitusi dan menyelenggarakan pemilihan umum. Setelah itu, baru perdamaian dapat ditegakkan," tegas Ayatullah Khamenei.

 

Mengenai masalah senjata nuklir, Deklarasi Tehran menyinggung urgensi perlucutan senjata nuklir, dan menegaskan supaya negara-negara pemilik senjata nuklir mematuhi ketentuan traktat NPT, terutama mengenai perlucutan senjata nuklir. Anggota GNB juga menekankan bahwa semua negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk di dalamnya dukungan terhadap Iran yang selama ini menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil.

 

Dalam deklarasi disebutkan bahwa produksi dan penyimpanan senjata nuklir sebagai ancaman bagi umat manusia. Berdasarkan pasal 6 traktat NPT mengenai perlucutan dan larangan penyebaran senjata nuklir, semua negara anggota harus menghancurkan semua senjata nuklirnya dalam sebuah koridor tertentu yang ditetapkan.

 

Sikap Iran ini ditegaskan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah Seyyed Ali Khamenei dalam pembukaan KTT GNB ke-16. Menurut Rahbar, Iran menjunjung tinggi prinsip "Energi nuklir untuk semua dan senjata nuklir tidak untuk siapapun." Beliau mengatakan Tehran memandang penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, sebagai "dosa besar dan tidak terampuni." Ditegaskannya, penghapusan senjata pemusnah massal merupakan kebutuhan mendesak dan tuntutan universal.

 

Rahbar mencatat bahwa AS dan sekutu Baratnya telah mempersenjatai rezim Israel dengan senjata nuklir dan menciptakan ancaman utama bagi kawasan Timur Tengah. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menegaskan bahwa AS dan anteknya melindungi kepentingan Barat atas nama hak asasi manusia, melancarkan intervensi militer ke negara-negara lain atas nama demokrasi dan menyerang orang-orang tak berdosa dengan bom dan senjata yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme.

 

Dukungan anggota GNB terhadap pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai sebagaimana yang dilakukan Iran sebagai anggota IAEA dan penandatangan NPT, menegaskan kembali pola hubungan internasional dengan landasan keadilan, kerjasama, keadilan, persahabatan dan prinsip saling menghormati di tengah kuatnya cengkeraman hegemoni sejumlah negara adidaya global. (IRIB Indonesia)