Tantangan Kubu Islam Mesir

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

 

Instabilitas di Mesir dan penggalangan kekuatan dua kubu pendukung dan oposisi Presiden Mesir Muhammad Mursi terus berlanjut meski Mursi telah mundur dari posisi sebelumnya. Kini presiden Mesir tengah berupaya menstabilkan situasi dengan mengeluarkan instruksi baru untuk menggelar referendum draf konstitusi. Sementara itu, di dalam kubu oposisi juga terjadi perselisihan apakah mereka akan berpartisipasi dalam refendum tersebut atau tidak.

 

Setelah mencabut dekrit yang memberikan kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat, Mursi dalam statemen terbaru meminta militer untuk bekerjasama dengan polisi dalam menjaga keamanan hingga pengumuman hasil referendum. Berdasarkan instruksi Mursi, semua kewenangan terkait penangkapan oknum-oknum yang sebelumnya menjadi tanggung jawab polisi kini diserahkan kepada para perwira militer.

 

Menurut rencana, referendum draf konstitusi Mesir akan digelar pada Sabtu, 15 Desember 2012. Jika rakyat Mesir menyetujui draf konstitusi ini, maka Mesir akan diatur berdasarkan konstitusi tersebut. Mengenai penyelenggaraan referendum draf konstitusi ini, sebagian oposisi menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam referendum namun sebagian lainnya menolaknya. 

 

Abdul Munim Abul Futuh, pemimpin Partai Mesir Kuat mengajak warga Mesir untuk mengikuti referendum tetapi memberikan suara menolak terhadap draf konstitusi. Sementara itu, Front Pembebasan Nasional yang terbentuk dari koalisi oposisi Mursi menolak penyelenggaraan referendum draf konstitusi dan menegaskan bahwa referendum itu harus dibatalkan.

 

Meski koalisi oposisi menuntut pembatalan referendum, tetapi sebenarnya terjadi friksi di kalangan internal mereka. Amr Moussa, anggota Front Pembebasan Nasional dalam konferensi pers menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti referendum tetapi memberikan suara menolak terhadap draf konstitusi.

 

Draf konstitusi yang mencantumkan Islam sebagai satu-satunya sumber hukum Mesir telah menjadi fokus utama penolakan oleh kelompok sekuler. Mereka merasa draf konstitusi baru ini hanya akan menguntungkan sejumlah pihak.Front Pembebasan Nasional menyatakan, referendum hanya akan memperburuk masalah. Husein Abdel Ghani, juru bicara koalisi ini mengatakan, "Langkah ini tidak cukup dan terbatas. Tuntutan utama kami adalah penundaan referendum. Apa yang terjadi sekarang adalah manipulasi dan penyangkalan atas nama hukum dan legitimasi."


Draf konstitusi Mesir dirancang oleh anggota parlemen yang mayoritasnya adalah anggota Ikhwanul Muslimin sehingga oposisi menilai konstitusi nantinya hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja dan memberangus kebebasan.

Menurut Ketua Partai Konstitusi yang liberal Mohamed ElBaradei beberapa waktu lalu, rancangan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Mursi merusak kebebasan dan nilai-nilai universal.

 

Sementara itu, koalisi kelompok-kelompok Islam terutama Ikhwanul Muslimin menggelar demonstrasi akbar di Kairo untuk mendukung penyelenggaraan referendum dan legitimasi pemerintah. Mengingat adanya friksi tajam antara pendukung dan oposisi draf konstitusi baru, maka penyelenggaraan referendum ini diperkirakan bukan akhir dari perselisihan tersebut. Sebab, dua bulan pasca referendum, Mesir akan menggelar pemilu parlemen sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ada kemungkinan besar ketegangan politik atau bentrokan dengan oposisi di jalan-jalan akan terus terjadi.

 

Pasca revolusi 25 Februari 2011, kelompok islamis Mesir berhasil mengalahkan kubu liberal dalam pemilu parlemen dan Majelis Konstituante. Kemenangan itu dari satu sisi berkat kerja kelompok dan berbagai perencanaan dan dari sisi lainnya berkat aktivitas mereka selama lebih dari setengah abad. 

 

Tak mau kalah, kubu sekuler dan nasionalis juga berusaha memperkuat basis mereka dalam masyarakat dan sekarang telah berubah menjadi kelompok oposisi yang kekuatan politiknya tidak dapat diremehkan. Oposisi Mursi berhasil mengantongi lebih dari 48 persen suara dalam pemilu presiden tanggal 17 Juni 2012. Ketika kubu islamis berhasil mengolkan kandidat mereka, sejumlah kelompok dan kubu selain lawan utama Ikhwanul Muslimin, hingga kini dalam keraguan.

 

Meski sejumlah kelompok hingga sekarang dalam keraguan dan belum bergabung dalam barisan oposisi, namun bahaya tetap mengancam kubu islamis. Pasalnya, berlanjutnya instabilitas dan reaksi serta tindakan polisi dalam menyikapi protes warga akan mengurangi jumlah pendukung kelompok islamis.

 

Sejumlah pengamat masalah Mesir menilai dekrit yang dikeluarkan Mursi untuk meningkatkan wewenang presiden beberapa waktu lalu sebagai tindakan gegabah dan tanpa memperhatikan situasi di Mesir. Jika keputusan kontroversial ini dilakukan pada saat yang tepat dan setelah kuatnya dasar pemerintahan maka tidak berdampak seperti saat ini. 

 

Meski pemerintahan diktator Hosni Mubarak yang berkuasa selama tiga dekade tumbang dalam revolusi 25 Februari, namun landasan utama pemerintahan yaitu militer dan lembaga peradilan belum tersentuh dan tetap seperti semula. Pada prakteknya, militer masih berada di tangan para jenderal di era Mubarak, meskipun sejumlah komandan senior telah dialih tugaskan. Perubahan ini sama sekali belum mengubah struktur militer.

 

Militer Mesir masih di bawah kontrol jenderal-jenderal nasionalis dan sekuler. Mereka  lebih cenderung memihak kepada partai-partai sekuler dan nasionalis ketimbang partai islamis yang berorientasi kepada Ikhwanul Muslimin. Salah satu yang dikhawatirkan mengenai kekerasan terbaru di Mesir adalah berlanjutnya instabilitas akan mendorong intervensi militer bahkan kudeta dan pembajakan revolusi 25 Februari.

 

Badan peradilan merupakan salah satu pilar pemerintahan Mesir yang belum tersentuh pasca tumbangnya pemerintahan Mubarak. Proses pengadilan mantan diktator Mesir ini dan anak-anaknya serta sejumlah pejabat di era Mubarak yang lamban menunjukkan bahwa badan peradilan tidak serius mengadili mereka sesuai dengan kejahatan dan pengkhianatannya terhadap rakyat Mesir. Hal ini menjadi salah satu alasan Mursi untuk mencopot jaksa agung Mesir dan menambah kewenangan presiden sebelum referendum draf konstitusi.

 

Langkah Mursi tersebut bertujuan menghalangi peradilan memaksakan kehendaknya untuk menjadi pengawas penyelenggaraan referendum konstitusi baru. Namun sayangnya, muncul gelombang protes yang mendapat dukungan dari negara-negara Barat sehingga Mursi terpaksa mundur dari sikapnya demi mencegah meningkatnya ketegangan dan bentrokan fisik.

 

Transformasi selama beberapa pekan terakhir di Mesir menunjukkan bahwa Mursi tengah menghadapi situasi yang sangat rumit. Dari satu sisi, ia harus meredakan api kemarahan oposisi dan dari sisi lain presiden Mesir ini harus mengambil langkah untuk tetap menjaga dominasi pemerintahan politik terhadap militer. Bahaya terpenting yang mengancam saat  ini adalah upaya militer dan sekuler untuk menggulingkan pemerintahan islamis dengan dalih menjaga stabilitas keamanan. (IRIB Indonesia/RA/NA)

Tags:


1Comments

Comments

Name
Mail Address
Description