Siapa Yang Diuntungkan dari BLSM?

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

Lingkaran Survei Indonesia meyakini elektabilitas Partai Demokrat bakal meningkat berkat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Peneliti Lingkaran Survei, Adjie Alfaraby, mengatakan Demokrat dan Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dianggap paling berjasa dalam program antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap masyarakat miskin itu.

 

Hasil survei Lingkaran Survei menunjukkan, hampir separuh dari 1.200 responden di 33 provinsi menganggap SBY dan Demokrat paling memperjuangkan program untuk 15,5 juta rumah tangga miskin itu. "Program itu bisa memberi efek elektoral positif terhadap Demokrat," kata Adjie pada saat dihubungi kemarin. Survei itu diadakan pada 18-20 Juni lalu melalui telepon dengan angka simpang kesalahan 2,9 persen.

 

Penilaian positif terhadap SBY, yaitu sebesar 46,95 persen, jauh melebihi penilaian terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (11,47 persen) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono (10,75 persen). Demokrat pun mendapat penilaian positif dari 49,45 persen responden. Penilaian positif terhadap partai lain hanya 16,73 persen, dan sisanya menjawab tidak tahu

 

Sejak akhir pekan lalu, pemerintah mulai membagikan BLSM di sejumlah daerah. Pemerintah mengalokasikan Rp 9,32 triliun dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin selama 4 bulan.

 

Adjie belum mengetahui seberapa besar peningkatan keterpilihan Demokrat. Mayoritas responden juga menyatakan SBY dan Demokrat paling bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Tapi, Adjie mengingatkan, pada 2008 pemerintah juga menaikkan harga BBM dan meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Saat itu Demokrat dan SBY mampu membentuk citra bahwa mereka paling berjasa terhadap BLT," kata dia. Ditambah dua kali menurunkan harga BBM menjelang Pemilihan Umum 2009, kata Adjie, hasilnya adalah Demokrat menjadi pemenang pemilu dan SBY kembali terpilih menjadi presiden.

 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, juga menilai pembagian BLSM bisa menjadi ajang untuk meningkatkan popularitas menjelang Pemilu 2014. Sedangkan Ketua PDIP, Maruarar Sirait, mengatakan pemberian BLSM rawan dipolitisasi. Dia mengingatkan pemerintah dan partai politik agar tak mengambil keuntungan dalam program subsidi itu. "Yang disalurkan melalui BLSM adalah uang negara, bukan uang partai atau pemerintah," kata dia.

 

Ketua Harian Demokrat, Syarifuddin Hasan, membantah jika dikatakan partainya paling diuntungkan oleh kebijakan BLSM. Dia juga menyangkal partainya sengaja memanfaatkan BLSM untuk menaikkan keterpilihan partai. "Silakan partai lain pasang bendera di tempat pembagian BLSM. Ini, kan, kebijakan yang disetujui bersama," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah itu.

 

Saat ia membagikan BLSM akhir pekan lalu, kata Syarifuddin, masyarakat menyatakan terima kasih kepada pemerintah. Menurut dia, BLSM murni dibagikan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

 

Sementara itu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah jika partainya disebut-sebut diuntungkan dengan kebijakan Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat. Dia justru mempersilahkan partai politik selain Demokrat ramai-ramai mengklaim BLSM sebagai keputusan bersama.

 

"Silahkan kalau parpol lain mau pasang bendera di tempat pembagian BLSM, ini kan kebijakan yang disetujui bersama," kata Syarief kepaa Tempo, Ahad, 23 Juni 2013. Menurut dia, seluruh partai politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak dan BLSM sebagai kebijakan partainya.

 

"Gak mungkin kami sengaja memanfaatkan ini (BLSM), gak ada yang merencanakan subsidi begitu besar, apa iya kami (Demokrat) yang merencanakan itu?" kata Syarief. Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan respon dari penilaian negatif oleh investor asing terhadap APBN.

 

"Karena ada respon negatif dari investor asing, tentu kebijakan menaikkan harga BBM menjadi pilihan terbaik," ujar Syarief. Apalagi peringkat investasi Indonesia sempat diturunkan predikatnya oleh lembaga pemeringkat asing, Standard & Poor dan Fitch Ratings.

 

Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM pada 2012, kata Syarief, disebabkan oleh besarnya gelombang penolakan di masyarakat. "Tahun lalu demonya luar biasa, memang tahun ini ada demonstrasi penolakan tapi kami masih melihat ada jalan keluar sehingga keputusan menaikkan harga BBM dilakukan," kata dia.

 

"Jika kebijakan ini dikaitkan dengan Pemilu 2014, apa iya kami yang atur itu?," ujar Syarief. Dia menyebut momen kenaikan harga BBM jelang pemilu hanyalah kebetulan belaka. "Sekarang respon investor sudah terlalu parah. Ini pertanda memburuknya ekonomi, untuk itu kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan," ujar dia.

 

Syarief menyebut masyarakat secara riil berterimakasih dengan pembagian BLSM. "Kemarin saya sempat membagikan BLSM, ada sekitar 2.000 masyarakat yang mengucapkan terimakasih langsung kepada pemerintah atas BLSM," kata dia. Syarief menyebut itu sebagai hasil tinjauan langsung di lapangan, bukan sekedar hasil survei.

 

Dia mempertanyakan survei kebijakan BBM yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia. "Saya tidak yakin dengan metodologi survei itu," kata Syarief. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei soal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebanyak 79,21 % menolak kenaikan harga BBM, namun uniknya sebanyak 58,62 % masyarakat setuju dengan penyaluran BLSM. (IRIB Indonesia/Tempo)

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description