Sang Pelawan Dominasi Barat

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

Pada 14 Juni nanti Iran akan menjadi pusat perhatian dunia, khususnya para pemimpin Barat (Amerika Serikat dan Eropa Barat) dan Timur Tengah. Pada hari itu negara berpenduduk sekitar 78 juta ini akan menyelenggarakan pemilihan presiden.

 

Pemilu kepala eksekutif kali ini merupakan yang kesebelas sejak Revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan rezim penguasa Shah Reza Pahlavi pada 1979. Revolusi rakyat yang kemudian mengantarkan terbentuknya Republik Islam Iran.

 

Pemilihan presiden Iran sekarang ini mendapatkan perhatian dunia karena akan menentukan kebijakan yang terkait dengan isu-isu penting, global maupun regional. Pertama, soal program nuklir, yang hingga kini belum berhasil mempertemukan dua pandangan yang berbeda antara Iran dan negara-negara Barat. Berkali-kali Iran berdalih program nuklirnya untuk pembangkit listrik alias untuk kesejahteraan rakyatnya. Berkali-kali pula negara-negara Barat terus curiga nuklir Iran untuk senjata dan perang. Apalagi, kemudian Israel ikut nimbrung mengancam untuk menyerang pusat-pusat reaktor nuklir Iran, yang menjadikan suasana Timur Tengah semakin panas.

 

Hingga kini, sejumlah perundingan antara kedua pihak--Barat versus Iran--sudah digelar, namun tetap belum menemukan titik temu. Yang menjadi aneh di sini adalah bahwa bukan rahasia lagi rezim Zionis Israel telah lama mempunyai program nuklir. Bahkan bukan rahasia pula program nuklirnya itu untuk senjata. Lalu mengapa Barat begitu takut terhadap program nuklir Iran dan tidak khawatir dengan senjata nuklir rezim Zionis?

 

Yang mengherankan lagi, negara-negara Arab, terutama negara-negara Teluk Persia, pun ikut memainkan musik yang sama yang dikonduktori oleh pihak Barat. Alasannya, kawasan Timur Tengah harus bersih dari persenjataan nuklir. Namun, sekali lagi, dunia Arab pun ikut tidak mempersoalkan program persenjataan nuklir Israel. Padahal, rezim Zionis ini berada di pusat kawasan Timur Tengah yang terus bergolak itu.

 

Kedua, menyangkut konflik Palestina/Arab versus Israel. Negara-negara Arab moderat mendukung perundingan damai yang disponsori Amerika Serikat. Sedangkan Iran berpandangan lain, yaitu Israel tidak mempunyai hak hidup di bumi Timur Tengah. Atau dengan istilah lain, mereka, rezim Zionis itu, harus dihapus dari peta dunia. Alasannya, keberadaan rezim Zionis Israel merupakan konspirasi negara-negara Barat untuk menjajah negara-negara Islam dengan memasang rezim boneka Israel persis di jantung Timur Tengah. Karena itulah, Iran tidak pernah menyokong proses perundingan dengan Israel. Lantaran itu pula Iran lebih dekat dengan kelompok pejuang Hamas daripada faksi Fatah yang cenderung kompromistis.

 

Ketiga, menyangkut persoalan Suriah. Bagi Liga Arab, solusi satu-satunya untuk menyelesaikan konflik di Suriah adalah Bashar Assad harus mundur dari tahta kepresidenan. Sedangkan Iran--bersama dengan Rusia dan Cina--merupakan pendukung utama rezim penguasa Presiden Assad. Sikap Liga Arab--dengan sponsor utama negara-negara Teluk Persia plus Turki--ini kemudian diadopsi oleh negara-negara Barat. Sejumlah negara Arab mencurigai bahwa Iran ingin menciptakan poros Syiah yang meliputi Irak, Suriah, dan Hizbullah di Lebanon Selatan.

 

Dengan perbedaan sikap atas berbagai persoalan krusial itulah--baik internasional maupun regional--pemilihan Presiden Iran menjadi penting dan menjadi perhatian dunia. Yakni, apakah Presiden Iran mendatang akan tetap bersikap keras melawan dominasi kepentingan Barat atau lebih kompromistis?

 

Selama ini, boleh dikata, Iran merupakan sedikit atau mungkin satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang berani secara terang-terangan mengkritik dan meneriakkan kata "tidak" bagi hegemoni kepentingan Barat di kawasan Timur Tengah. Akibatnya, selama puluhan tahun PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)--yang disponsori negara-negara Barat--telah mengenakan sanksi embargo ekonomi terhadap perekonomian Iran.

 

Keberlanjutan aksi boikot ekonomi ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sikap Presiden Iran mendatang. Ada delapan kandidat yang akan mengikut pemilihan presiden pada 14 Juni nanti. Mereka adalah Saeed Jalili (juru runding nuklir Iran), Mohammad Baqer Qalibaf (Wali Kota Tehran), Ali Akbar Velayati (penasihat urusan internasional untuk pemimpin besar Revolusi Islam/mantan menteri luar negeri), Hasan Rouhani (mantan juru runding nuklir/mantan wakil ketua parlemen), Gholamali Haddad-Adel (mantan ketua parlemen), Mohammad Reza Aref (politisi reformis dan mantan wakil presiden), Mohsen Rezai (Sekjen Dewan Kebijakan), dan Mohammad Gharazi (mantan menteri).

 

Kedelapan kandidat itu merupakan hasil seleksi Dewan Garda Konstitusi. Sebelumnya, mereka yang mendaftar sebagai calon presiden Iran lebih dari 240 orang. Di antara mereka yang digugurkan adalah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (mantan presiden) dan Esfandiar Rahim Mashaie (sekutu Presiden Ahmadinejad).

 

Penunjukkan PM Palestina Ancam Rekonsiliasi Hamas-Fatah

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjuk Rami Hamdallah, politikus independen untuk menjadi perdana menteri baru menggantikan Salam Fayad yang mengundurkan diri April lalu. Keputusan ini menuai kecaman dari kubu Hamas yang menilai Abbas mencederai upaya rekonsiliasi.

 

Diberitakan Reuters, keputusan Abbas pada Minggu 2 Juni 2013 ini dinilai melanggar perjanjian rekonsiliasi Hamas-Fatah. Dalam perjanjian itu, Abbas dari kubu Fatah mengatakan akan membentuk pemerintahan bersama dengan Hamas.

 

"Abbas harusnya melaksanakan perjanjian rekonsiliasi, bukannya menunjuk kandidatnya sendiri," kata juru bicara Hamas Fawzi Barhoum yang menegaskan bahwa penunjukkan Hamdallah ilegal.

 

Berdasarkan undang-undang Palestina, Hamdallah punya enam minggu untuk membentuk kabinet. Hamdallah mengatakan bahwa dia akan melanjutkan rencana pembentukan negara merdeka Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya melalui jalur negosiasi damai.

 

Hamdallah adalah politisi lulusan Inggris yang merupakan profesor linguistik dan rektor Universitas Nasional An Najah di Tepi Barat sejak tahun 1998. Dia akan menggantikan Fayad yang mengundurkan diri menyusul krisis ekonomi di Palestina akibat dipotongnya bantuan Barat dan dibekukannya pembayaran pajak Israel.

 

Selain memimpin negara, Hamdallah akan bekerja dengan Abbas untuk mewujudkan rekonsiliasi yang disepakati dua tahun lalu. Salah satu kesepakatan dalam rekonsiliasi itu adalah membentuk pemerintahan bersama.

 

Hamas yang menguasai Gaza, sementara Fatah Tepi Barat, kedua kubu berbeda pendapat soal memperoleh kemerdekaan. Hamas menolak mengakui rezim Zionis Israel, sementara Fatah telah menandatangani perjanjian dengan Israel tahun 1993, dimediasi Amerika Serikat, untuk memulai negosiasi perjanjian damai.

 

Perjanjian damai mandek tahun 2010 saat Israel melanggar janji mereka. Israel kembali membangun pemukiman Yahudi dengan mencaplok wilayah di Tepi Barat setelah sebelumnya dibekukan. (IRIB Indonesia/Republika/Vivanews)

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description