Mesir Membara

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

 

Kondisi Mesir saat ini kembali rusuh setelah pro kontra akibat dekrit terbaru Presiden Muhammad Mursi. Di sisi lain, intervensi nyata Amerika Serikat di urusan internal Kairo dengan memanfaatkan slogan usang Hak Asasi Manusia (HAM) membangkitkan kegeraman berbagai kubu dan tokoh masyarakat negara ini. mereka menuntut dihentikannya konspirasi Gedung Putih terhadap Mesir.

 

Mursi baru-baru ini melakukan gebrakan baru dengan melarang pembubaran  Majelis Konstituante yang tengah menyusun undang-undang baru serta memecat Jaksa Agung Abdel Meguid Mahmud dan menunjuk Talaat Ibrahim Abdallah sebagai penggantinya. Di bulan Juni lalu, Mursi juga membatalkan keputusan pembubaran parlemen oleh Dewan Militer.

 

Kini, Mursi pun merilis keputusan yang menekankan proses pengadilan baru bagi mantan diktator, Hosni Mubarak beserta kroninya dengan dakwaan terlibat dalam pembantaian revolusioner dan korupsi. Selanjutnya tidak ada lembaga Mesir termasuk pengadilan dan Mahkamah Agung yang mampu membatalkan keputusan presiden. Apalagi kini Mursi telah memecat Jaksa Agung dan menggantinya dengan pejabat baru.

 

Mereaksi keputusan Mursi, aliansi jaksa Mesir menggelar sidang darurat dan meminta anggotanya mogok kerja menentang keputasan baru presiden tersebut. Tak hanya aliansi jaksa dan hakim Mesir yang menentang, Sejumlah tokoh dan kelompok politik Mesir berjanji akan bersatu untuk melawan deklarasi konstitusi baru yang dikeluarkan oleh Presiden Muhammad Mursi.

 

Puluhan partai dan kelompok politik mengumumkan pembentukan Front Nasional untuk melawan dekrit Presiden Mursi yang dikeluarkan Kamis lalu. Para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan pertemuan atau dialog apapun dengan Mursi sampai dekrit tersebut dibatalkan.

 

Front baru, yang antara lain mencakup Partai Konstitusi, Partai Sosial Demokrat dan Partai Aliansi Sosialis, mengumumkan dukungannya untuk demonstrasi dan aksi protes terhadap dekrit presiden, serta dukungan atas tindakan para hakim untuk mempertahankan independensi peradilan.

 

Pertemuan untuk memulai gerakan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh politik termasuk, mantan kandidat presiden Hamdeen Sabbahi, ketua Partai Konstitusi Mohamed ElBaradei, mantan Sekjen Liga Arab Amr Mousa serta perwakilan dari mantan kandidat presiden Abdel-Moneim Abul-Fotouh. Lebih dari 30 partai dan kelompok politik berpartisipasi pada hari Jumat dalam demonstrasi di Mesir, memprotes deklarasi konstitusi baru.

 

Ikhwanul Muslimin Mesir menyatakan kesiapan untuk menggelar aksi sejuta massa di Bundaran Tahrir Kairo dan memperingatkan upaya penyusupan oleh provokator.

 

Kelompok Islam itu juga menyerukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberi pengamanan kepada para perserta aksi, yang rencananya akan digelar pada hari Selasa (27/11) untuk menyatakan dukungan pada dektrit Presiden Muhammad Mursi.

 

Menurut Humas Ikhwanul Muslimin, kelompok ini telah memobilisasi sejumlah besar pendukungnya untuk menggelar aksi damai pada hari Selasa. Ditambahkannya, peserta aksi dengan baik dapat menjaga dirinya masing-masing.

 

Aksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan dukungan bagi Presiden Mursi, yang menghadapi gelombang protes setelah mengeluarkan sebuah dekrit yang memperluas kekuasaannya.

 

Pihak yang menentang keputusan tersebut juga telah menyerukan protes pada hari yang sama di Kairo, meskipun di lokasi yang berbeda.

 

Sayap politik Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa dekrit Mursi, yang menempatkan keputusannya melampaui hukum, adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah pengadilan membubarkan panel, yang sedang menyusun konstitusi baru.

 

Sementara itu, Kedutaan AS  di Kairo memperingatkan warga Amerika untuk menghindari semua tempat, di mana demonstrasi diadakan. Misi diplomatik AS telah menyarankan para stafnya untuk menghindari pusat kota sejauh mungkin sampai pemberitahuan lebih lanjut.

 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland pada hari Jumat, mengatakan keputusan dan deklarasi yang diumumkan pada 22 November lalu telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak warga Mesir dan masyarakat internasional. "Salah satu aspirasi revolusi adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak akan terlalu terkonsentrasi di tangan satu orang atau lembaga," tambahnya.

 

Muhammad al-Baltagi, sekjen Partai Kebebasan dan Keadilan menandaskan, revolusi sejati kian sempurna dengan pemecatan jaksa agung dan diadilinya kembali mantan diktator Hosni Mubarak beserta kroninya. Kubu pro Mursi meyakini bahwa mereka yang mendukung mantan jaksa agung adalah orang-orang yang pros Mubarak guna melanjutkan dukungan mereka terhadap sisa-sisa anasir diktator terguling ini.

 

Para pengulas berita memperkirakan iklim politik Mesir akan semakin menghangat akibat dikeluarkannya dekrit presiden tersebut.

 

Sejak tumbangnya rezim Presiden Mubarak pada 11 Februari 2011, Mesir mengalami kebuntuan politik dan ketidakstabilan keamanan.

 

Penyusunan konstitusi baru juga mengalami jalan buntu dengan mundurnya sejumlah anggota Majelis Konstituante pada awal pekan ini. Dalam dekrit itu, presiden memperpanjang masa tugas Majelis Konstituante selama dua bulan lagi. (IRIB Indonesia/MF)

 

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description