Urgensi Diakhirinya Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Myanmar

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

 

Duta Besar Iran untuk PBB Mohammad Khazaei mendesak solusi segera untuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

 

Hal itu dikemukakan Khazaei dalam pertemuan dengan para duta besar dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ditegaskannya bahwa penindasan dan kekerasan terhadap umat Islam sedang berlangsung meski pemerintah Myanmar mengklaim sedang melakukan demokratisasi dan reformasi.

 

Menyinggung rendahnya kerjasama dan koordinasi antara negara-negara Muslim untuk mengupayakan resolusi mengutuk kekejaman terhadap kaum Muslim di Myanmar, Khazaei juga menuntut pemerintah Myanmar mengambil langkah-langkah efektif untuk menghentikan kekerasan.

 

"Di saat negara-negara Muslim prihatin atas situasi di Myanmar, tekad politik sejumlah negara Barat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah Myanmar telah melemahkan proses penyelesaian masalah warga Muslim di negara itu, sementara negara-negara Islam sayangnya tidak mengerahkan seluruh upaya untuk mengakhiri kekerasan tersebut," kata Khazaei.

 

Kebungkaman dan kelambanan masyarakat internasional dinilai sebagai faktor pemicu pelanggaran lebih luas terhadap hak warga Muslim Rohingya Myanmar.

Oleh karena itu, Majelis Umum PBB dituntut menggelar sidang khusus membahas krisis Muslim Myanmar dan merilis sebuah resolusi untuk menghentikan kebrutalan terhadap umat Islam.

 

Diharapkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengirim tim pencari fakta independen ke Myanmar guna menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan mengidentifikasi pelaku utama di balik tindak kekerasan tersebut.

 

Di lain pihak, negara-negara OKI harus mendesak pemerintah Myanmar untuk menangkap dan menghukum para pelanggar HAM dan para pelaku kekerasan terhadap umat Islam.

 

Muslim Rohingya menghadapi penyiksaan, penistaan, dan penindasan di Myanmar selama bertahun-tahun.

 

Pemerintah Myanmar menolak mengakui kewarganegaraan sekitar 800.000 Muslim Rohingya di negara bagian barat Rakhine. Hal ini membuat warga Muslim Myanmar rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, penganiayaan, pengusiran, dan diskriminasi.

 

Ratusan warga Rohingya diyakini tewas dan ribuan lainnya mengungsi dalam serangan terbaru oleh para ekstremis Buddha.

 

Warga Muslim Myanmar telah lama menderita akibat diskriminasi sistematis oleh pemerintah pusat. Warga Muslim di sana, tidak diperbolehkan membeli tanah, berniaga dengan bebas dan menikmati pendidikan. Organisasi HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International serta UNHCR telah berulang kali menyerukan perlindungan hak-hak rakyat Rohingya.

 

Sebuah statemen bersama oleh Reporter Khusus PBB untuk Myanmar Tomas Ojea Quintana dan para pakar independen tentang isu-isu minoritas menyebutkan, "Situasi ini ( di Myanmar) tidak boleh menjadi budaya permanen menghapus komunitas yang tidak diinginkan."

 

Namun ada pertanyaan penting mengapa Myanmar memutuskan untuk menuntaskan dendamnya selama berabad-abad dengan umat Islam pada saat ini? Jawabannya dapat ditemukan pada perhatian media dunia sekarang yang terfokus ke Suriah. Bahkan media yang disetir oleh rezim-rezim monarki Arab dan didukung Barat, sedemikian sibuk mendukung pemberontak anti-pemerintah di Suriah sehingga mereka hanya menyisakan sedikit waktu untuk meliput memburuknya kondisi Muslim di Myanmar.

 

Tidak adanya kebijakan tegas dari Barat terhadap Myanmar pada hakikatnya merupakan imbalan bagi pemerintah Yangon atas upayanya untuk merapat kepada Barat. Artinya, Barat yang selama beberapa dekade gencar menyebut Myanmar sebagai junta militer yang brutal, sekarang menutup mata atas diskriminasi terhadap ratusan ribu warga Muslim.(IRIB Indonesia/MZ)

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description