Fleksibilitas Tinggi Iran Menghadapi Sanksi dan Boikot

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

Institut Studi Strategis Internasional (IISS) menyinggung keberhasilan perundingan nuklir di Istanbul, Turki, dan menulis bahwa meski saksi dan instabilitas ekonomi telah melemahkan Iran, akan tetapi Republik Islam menunjukkan fleksibilitas sangat tinggi sementara di satu sisi kebijakan Tehran tidak berubah dan menolak merelakan haknya dalam memperkaya uranium.

 

Dalam laporan terbaru yang ditulis oleh Dina Esfandiary, IISS menulis, "Atmosfer positif seputar perundingan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 di Istanbul bulan ini akan diuji tiga pekan mendatang dalam pertemuan lanjutan di Baghdad. Kedua belah pihak tampaknya telah memulai kampanye humas secara intensif untuk menenangkan hati, mengurangi seruan perang dan menunjukkan tekad berkompromi dalam perundingan mendatang atas program nuklir Iran yang kontroversial dan pengayaan uraniumnya."

 

Menteri Luar Negeri Iran, Ali Akbar Salehi, beberapa waktu lalu menyatakan bahwa perundingan Istanbul telah membuahkan hasil memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan diharapkan pada pertemuan Baghdad akan dicapai lebih banyak kemajuan.

 

Menurut Esfandiary, kesuksesan di Baghdad akan menyedot kekuatan politik dalam kapasitas besar dari kedua sisi. Hal pertama yang diperlukan adalah tekad  tulus untuk mencapai perincian yang lebih baik dalam kesepakatan. Agar hal itu terjadi, agenda perundingan harus dapat mengatasi kekhawatiran masing-masing pihak. Dan ini akan disepakati dalam pertemuan antara Uni Eropa dan delegasi Iran beberapa pekan mendatang.

 

Peneliti IISS itu menegaskan, sebagian pihak berpendapat bahwa Iran saat ini memegang kendali perundingan dengan Kelompok 5+1. Meski dihadapkan pada berbagai kesulitan, kebijakan Republik Islam tetap tidak berubah. Iran menolak menggantungkan haknya dalam mendayagunakan teknologi pengayaan uranium, karena selain tidak melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir juga karena hak tersebut didukung oleh rakyat Iran.

 

Esfandiary mengklaim bahwa Republik Islam Iran harus mengambil langkah-langkah dalam membuktikan status damai program nuklirnya. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, Iran harus menggalang kepercayaan masyarakat internasional. Parameternya adalah sampai masyarakat internasional tidak merasa khawatir untuk memberikan ijin kepada Iran untuk memperkaya uranium.

 

Namun, sebagaimana yang dikemukakan para pejabat Iran, kekhawatiran Barat terhadap program nuklir Iran tidak faktual dan mereka merekayasanya sendiri sehingga mempengaruhi sikap dan perspektif mereka.

 

Republik Islam Iran merupakan penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang paling komitmen dan bahkan Iran sudah menunjukkan tekad baiknya dalam hal ini dengan menandatangani protokol tambahan dan penangguhan sukarela program pengayaan uraniumnya selama dua tahun.

 

Akan tetapi meski dengan langkah-langkah tersebut, Barat belum menunjukkan ketulusannya untuk menyelesaikan masalah. Benar apa yang dikatakan oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, bahwa permusuhan Barat dengan Iran bukan terkait program nuklir Iran, melainkan karena penolakan bangsa ini untuk menyertai langkah-langkah kekuatan adidaya.

 

Melihat pada kondisi yang sedang dialami oleh kedua pihak—Iran dan Barat—baik di sektor ekonomi maupun politik, tampaknya keduanya akan menunjukkan sikap yang lebih lunak dalam perundingan mendatang di Baghdad. (IRIB Indonesia/MZ)

Tags:


1Comments

Comments

Name
Mail Address
Description