Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Sabtu, 04 Juni 2016 17:49

Statemen Akhir Konferensi Paris soal Palestina

Statemen Akhir Konferensi Paris soal Palestina

Sidang kontroversial dan sehari Paris berakhir ketika negara-negara peserta menekankan bahwa kebijakan Israel melanjutkan pembangunan distrik Zionis di bumi Palestina pendudukan menimbulkan kendala bagi proses penyelesaian krisis di kawasan.

 

Statemen akhir Konferensi Paris menyebutkan bahwa negara peserta sepakat menggelar sebuah konferensi internasional lain terkait krisis Timur Tengah sebelum akhir tahun 2016.

 

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault sebagai tuan rumah sidang memperingatkan krisis berkepanjangan Timur Tengah. Sementara itu, anggota komite kuartet Timur Tengah dan ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menekankan bahwa kekuatan dunia bertanggung jawab atas dimulainya perundingan antara Palestina dan Israel serta pembangunan distrik Zionis telah memusnahkan proses ini.

 

Eskalasi pembangunan distrik Zionis, penghancuran rumah serta kompleks perumahan warga Palestina, perampasan tanah dan kekerasan militer serta pemukim Zionis terhadap warga Palestina membuat krisis Timur Tengah semakin sengit dan berujung pada tragedi kemanusiaan di bumi Palestina pendudukan.

 

Di tahun 1993, seiring dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Yasser Arafat, ketua PLO dan Yitzak Rabin, perdana menteri Israel kala itu, diharapkan krisis tahun 1948 dan pendudukan Palestina berakhir serta solusi pembentukan negara independen Palestina terbuka. Namun di awal tahun perundingan, harapan positif tersebut musnah dan berubah menjadi rasa pesimis akibat ulah Israel yang melanjutkan kebijakan ekspansif dan dukungan Amerika Serikat terhadap arogansi Tel Aviv.

 

Kini setelah lebih dari dua dekade berlalu dan perundingan damai Timur Tengah dengan sejumlah revisi, tiba di Paris. Presiden Perancis Francois Hollande di pertemuan ini mengatakan, sidang Paris menjadi peluang baru bagi perdamaian Timur Tengah, namun setelah 20 tahun perundingan tanpa hasil antara Israel dan Palestina, kini berbagai kubu Palestina tidak memiliki keyakinan atas berlanjutnya proses ini.

 

Berbagai kubu Palestina menilai Konferensi Paris dan dimulainya perundingan damai dengan Israel sekedar sandiwara dan konsesi bagi Tel Aviv untuk menghapus hak-hak bangsa Palestina. Sementara itu, Israel hanya bersedia berunding dengan Palestina jika Amerika menjadi mediator dan tuan rumah perundingan. Tak hanya itu, Israel juga menuntut perundingan dimulai dari nol.

 

Di sisi lain, Amerika Serikat tercatat sebagai kendala bagi kesuksesan Konferensi Paris dan menjadi juru bicara bagi Israel untuk menyuarakan tuntutannya di pertemuan tersebut. Penghapusan butir di prakarsa Perancis terakit hak-hak bangsa Palestina dan penekanan kerjasama ekonomi serta keamanan negara-negara Arab dengan Israel termasuk faktor yang mendorong pertemuan Paris berubah menjadi sidang normalisasi hubungan Arab dengan Israel ketimbang fokus pada isu Palestina.

 

Di kondisi seperti ini, menurut keyakinan bangsa Palestina, baik itu kubu muqawama maupun Otorita Ramallah, perundingan dengan Israel tanpa penentuan jadwal pasti penarikan militer Israel dari bumi pendudukan 1967 serta tanpa penentuan tanggal pembentukan negara independen Palestina, hanya memberikan waktu lebih besar kepada Tel Aviv untuk merampas bumi Palestina serta membangun distrik Zionis di atasnya dan menutup implementasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (MF)

 

Add comment