Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Kamis, 02 Juni 2016 15:43

Episode Baru Pelanggaran HAM di Saudi

Episode Baru Pelanggaran HAM di Saudi

Dalam episode lanjutan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi, pengadilan rezim Al-Saud kembali mengeksekusi sejumlah warganya. Pada Rabu (1/6), pengadilan Arab Saudi memvonis mati 14 warga Syiah di wilayah Qatif, selatan negara itu, dengan alasan terlibat dalam serangan teror. Selain 14 orang itu, pengadilan Arab Saudi juga memvonis penjara seumur hidup sembilan orang lainnya.

Klaim keterlibatan mereka dalam aksi teror itu mengemuka di saat rezim Al-Saud merupakan pendukung utama kelompok-kelompok teroris di Irak dan Suriah.

 

Pada Januari 2015, 47 orang termasuk Ayatullah Syeikh Nemr Baqir Al-Nemr, ulama Syiah Saudi bersama tiga warga Syiah lainnya, divonis mati oleh pengadilan rezim Al-Saud. Berdasarkan data Amnesti Internasional, Arab Saudi mencatat rekor hukuman mati pada tahun 2015 dengan sedikitnya 158 kasus eksekusi.

 

Hukuman mati dengan cara abad pertengahan oleh rezim Al-Saud termasuk vonis mati terhadap para aktivis politik, telah menuai kritikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pejabat Arab Saudi memanfaatkan vonis mati sebagai cara sistematik untuk membungkam penentangan dalam negeri. Melalui acara itu, para penguasa Saudi berusaha menciptakan kengerian guna melanggengkan kekuasaan mereka.

 

Di Arab Saudi, tidak ada jejak demokrasi seperti pemilu, partai politik atau kebebasan pers. Para aktivis politik di Arab Saudi menyatakan bahwa akibat dari langkah-langkah Arab Saudi, lebih dari 30 ribu aktivis politik mendekam di penjara mengerikan rezim Al-Saud. Bahkan menurut mereka, Arab Saudi telah berubah menjadi penjara bagi warganya sendiri.

 

Pemerintah rezim Al-Saud selama dua setengah tahun terakhir, menjustifikasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya dengan menggunakan alasan pemberantasan terorisme. Trik yang sama juga digunakan untuk menumpas para penentang rezim. Namun reaksi opini publik terhadap politik tangan besi dan despotik rezim Al-Saud, serta intervensi Arab Saudi di negara-negara lain, mengindikasikan kegagalan para pejabat Arab Saudi dalam menjustifikasi politik-politik brutalnya.

 

Pelanggaran hak sipil warganya oleh rezim Al-Saud dan penolakan para penguasa negara itu terhadap pengelolaan negara melalui demokrasi, membuat Arab Saudi menjadi satu-satunya negara yang paling terbelakang yang masih dikelola dengan sistem pemerintah abad pertengahan.

 

Namun anehnya, Faisal bin Hassan Trad, perwakilan Saudi di PBB, dengan dukungan Amerika Serikat dan Inggris, ditunjuk sebagai Ketua Komisi Ahli Independen di Dewan HAM PBB. Keanggotaan dan kepemimpinan Arab Saudi di lembaga pengawas HAM internasional itu membuktikan betapa HAM telah berubah menjadi instrumen politik dan panggung dagelan tingkat global. (MZ)

Add comment


Security code
Refresh