Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Selasa, 31 Mei 2016 07:14

PBB dan Kritik Pelanggaran HAM di Bahrain dan Arab Saudi

PBB dan Kritik Pelanggaran HAM di Bahrain dan Arab Saudi

Seiring dengan perilisan vonis zalim terhadap para aktivis politik di Bahrain dan Arab Saudi, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di laporannya menyebut kedua negara ini sebagai pelanggar HAM terbesar di dunia.

 

Satu hari pasca perilisan vonis penjara 9 tahun bagi Sheikh Ali Salman, sekjen Gerakan al-Wefaq Bahiran dan Abdulaziz al- Shubaily, anggota senior asosiasi hak sipil dan politik Arab Saudi oleh pengadilan kedua negara tersebut, Dewan HAM PBB di laproannya mengungkapkan kekhawatirannya atas pelanggaran HAM oleh rezim Al Khalifa dan Al Saud.

 

Menurut laporan ini, rezim Al Khalifa dan Al Saud di Bahrain serta Arab Saudi menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap aktivis politik dan mencegah pengikut Syiah di kedua negara ini melakukan aktivitas keagamaannya. Kebijakan diskriminatif ini mencakup seluruh sektor.

 

Lembaga HAM Bahrain hari Senin (30/5) di laporannya menyebutkan, rezim Al Khalifa hanya dalam tempo satu tahun lalu menangkap 883 orang dengan dakwaan ikut dalam aksi protes damai dan anti pemerintah. Berbagai sumber Bahrain hari Senin melaporkan, pengadilan negara ini dalam sebuah aksi ilegal dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, menambah lima tahun masa hukuman Sheikh Ali Salman dan dari empat tahun menjadi sembilan tahun kurungan.

 

Selain eskalasi penumpasan aktivis politik dan agama di Bahrain, pengadilan Arab Saudi juga menvonis Abdulaziz al-Shubaily, anggota Asosiasi Hak Sipil dan Politik Arab Saudi delapan tahun penjara dengan tudingan menghina pemerintah.

 

Menurut aktivis politik, pejabat Arab Saudi dan Bahrain setelah melarang aktivitas organisasi pembela HAM, berusaha menutupi kritik dan lembaran hitam HAM di negara ini dengan menangkapi serta menjebloskan para aktivis ke penjara.

 

Meski demikian, lembaga HAM internasional terus menekan pergerakan anti HAM rezim Bahrain dan Arab Saudi serta berusaha mencegah warga, khususnya aktivis politik kedua negara ini kehilangan hak mereka.

 

Bersandar pada laporan internasional, pemerintah monarki Arab Saudi dan Bahrain selama lima tahun lalu meski gencar melakukan pembunuhan, eksekusi, penangkapan, penyiksaan dan pembatalan kewarganegaraan ribuan aktivis politik, bukan saja gagal mengendalikan kebangkitan warga yang menuntut hak mereka, namun aksi protes semakin meluas seiring dilanjutkannya kebijakan represif.

 

Oleh karena itu, jika kebijakan represif rezim Al Khalifa dan Al Saud terus berlanjut, ketidakpedulian rezim kedua negara terhadap nasihat lembaga HAM internasional, pemerintah Arab Saudi dan Bahrain tengah melangkah di jalur yang sama para pemimpin negara seperti Libya dan Tunisia. (MF)

 

Add comment


Security code
Refresh