Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Sabtu, 30 April 2016 08:41

Reformasi Ekonomi Irak

Reformasi Ekonomi Irak

Pemerintah Irak mengeluarkan rancangan  kebijakan baru reformasi ekonomi untuk memangkas  anggaran belanja negara yang dijadikan sebagai prioritas saat ini. Kini, untuk kesekian  kalinya pemerintah Baghdad memutuskan  penghematan  anggaran dengan memotong biaya kedutaan-kedutaan besar negara ini dan penjualan gedung warisan rezim diktator Saddam.

 

APBN  Irak tahun 2016 ditetapkan sebesar 95 miliar dolar dengan defisit anggaran sebesar 20,5 miliar dolar. Anjloknya harga minyak di pasar global menyebabkan pemerintah Irak kesulitan untuk mengatasi kekurangan anggarannya. Berbagai cara dilakukan untuk menutupi masalah tersebut.

 

Pada Musim Panas 2015 lalu, Perdana Menteri Irak, Haider Al-Abadi menggulirkan paket reformasi ekonomi untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang melilit negeri Kisah 1001 Malam itu. Berdasarkan keputusan tersebut, jabatan wakil perdana menteri dan presiden dihapus. Selain itu, pengawal pribadi pejabat yang dikabarkan mencapai 900 orang diberhentikan, dan posisi mereka dikembalikan ke militer Irak.

 

Tidak hanya itu, kebijakan lain untuk mengatasi defisit anggaran dilakukan dengan menaikkan nilai tukar dolar penghujung tahun 2015. Bank Sentral Irak mengintruksikan kepada seluruh bank dan money changer di negara ini untuk menaikkan nilai tukar dolar terhadap mata uang Irak sebesar 16 dinar dari 1166 dinar menjadi 1182 dinar perdolar.

 

Mazhar Saleh, salah seorang penasehat ekonomi senior Haedar Al-Abadi mengatakan bahwa perubahan kecil ini tidak bertujuan untuk menurunkan nilai tukar dinar Irak, tapi untuk menaikkan pendapatan pemerintah yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan operasional kebutuhan domestik.

 

Kini, sejak awal 2016 telah dimulai penerapan dua kebijakan untuk mengatasi defisit anggaran. Komisi hubungan luar negeri parlemen Irak mengusulkan pemangkasan anggaran kedutaan besar Irak di berbagai negara dunia. Iqbal Abdol Hossein, anggota komisi hubungan luar negeri parlemen Irak mengatakan, kebanyakan duta besar Irak menempati wisma yang mahal dengan biaya sewa mencapai 20 ribu dolar. Semua biaya besar itu harus ditanggung oleh pemerintah Irak.

 

Selain itu, pemerintah Irak juga mengusulkan penjualan properti milik negara termasuk istana Saddam guna mengatasi defisit anggaran yang melilit negara Arab ini di tahun 2016. Jika rancangan ini djalankan,maka pemerintah Irak akan mendapatkan dana senilai 150 miliar dolar.

 

Penumpasan terorisme menjadi salah satu pemicu utama defisit anggaran pemerintah Irak saat ini. Untuk melanjutkan perang melawan terorisme, pemerintah Irak terpaksa memangkas anggaran lain.(PH)

 

Add comment


Security code
Refresh