Forum Tingkat Menteri WTO di Bali

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

Indonesia akan mengupayakan peningkatan penentuan subsidi pertanian hingga 15 persen bagi negara berkembang dan miskin dalam Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) IX yang berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

 

"Kita mengedepankan semangat bahwa tidak mungkin kita maju tanpa kita melakukan subsidisasi di sektor pertanian," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan seusai rapat koordinasi membahas persiapan penyelenggaraan WTO di Jakarta, Selasa.

 

Gita menjelaskan upaya peningkatan subsidi pertanian harus dilakukan karena negara-negara maju seperti membatasi persentase subsidi pertanian negara berkembang dan miskin dengan angka subsidi yang relatif kecil yaitu 5-10 persen.

 

Untuk itu, sebagai ketua G33, Indonesia akan mengubah sistem ini dalam forum WTO yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, ini termasuk merundingkan mekanisme harga komoditas pertanian yang saat ini masih mengacu dari hasil Putaran Uruguay pada 1986 silam.

 

"Kapasitas negara berkembang untuk melakukan subsidi terhadap produk pertanian dengan ukuran lebih besar tidak dibatasi persentasenya hingga 15 persen dari output nasional. Mekanismenya juga harus diubah dan penggunaan harganya tidak dari tahun 1986, tapi dari harga tiga tahun terakhir. Solusi ini berlaku internal sampai solusi secara permanen didapatkan," katanya.

 

Menurut Gita, sebagai tuan rumah, Indonesia harus mampu menjadi jembatan antara negara maju dengan negara berkembang dan miskin serta mendorong daya saing kualitas ekspor produk pertanian dari negara-negara yang selama ini kurang diunggulkan.

 

"Kita selalu menjembatani negara berkembang dengan negara miskin serta negara maju. Kita juga ingin menyampaikan agar jangan sampai hanya negara maju yang bisa melakukan subsidi, karena negara berkembang dan miskin harus bisa bersaing dalam konteks produk pertanian," katanya.

 

Menteri Pertanian Suswono menambahkan pemberian subsidi pertanian yang lebih tinggi di negara berkembang dan miskin harus diberikan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, apalagi jumlah penduduk di negara-negara tersebut makin meningkat setiap tahunnya.

 

"Contohnya India penduduknya lebih dari satu miliar, masyarakatnya butuh pangan seperti gandum dan sudah sewajarnya ada stok pangan yang kuat. Kita pun stok Bulog masih kecil dan sudah selayaknya ditingkatkan," katanya.

 

Menurut Suswono, sudah selayaknya negara berkembang dan miskin menambah subsidi untuk meningkatkan kualitas produk pertanian, karena saat ini banyak petani miskin yang membutuhkan insentif sebagai upaya mendorong daya saing produk lokal dengan produk serupa dari negara lain.

 

WTO di Bali, LSM terdaftar diizinkan berdemonstrasi terbatas

Panitia Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dikabarkan telah memberikan izin kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar dan mendapatkan identitas khusus untuk menghadiri pertemuan tersebut, melakukan demonstrasi namun bersifat terbatas.

 

"Panitia WTO mengizinkan LSM untuk berdemonstrasi tetapi mereka yang mendapatkan undangan resmi dan memiliki identitas khusus," kata Kepala Biro Operasi Polda Bali, Komisaris Besar I Gede Alit Widana di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

 

Selain telah terdaftar, dalam melakukan aksinya, kata dia, para demonstran juga tidak diperkenankan berunjuk rasa di jalan namun diizinkan di dalam gedung Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), gedung utama tempat pelaksanaan konferensi WTO.

 

Namun, lanjut Alit, para demonstran nantinya tidak diperkenankan berteriak namun hanya diperbolehkan membentangkan spanduk.

 

"Mereka tidak boleh berteriak atau lempar-lempar. Mereka hanya boleh membentangkan spanduk," ucap Mantan Kepala Polresta Denpasar itu.

 

Dia menjelaskan bahwa pihak panitia WTO sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban di dalam ruangan BNDCC selama demonstrasi berlangsung.

 

Apabila aksi demonstrasi berubah menjadi gaduh, pihak kepolisian akan langsung menarik para demonstran keluar.

 

"Kami persuasif dahulu, kalau tetap tidak berubah maka kami bawa mereka keluar," katanya.

 

Dia mengungkapkan bahwa perhelatan Konferensi WTO kesembilan itu memiliki tantangan yang bervariasi mengingat diizinkannya LSM terdaftar untuk melakukan unjuk rasa meskipun bersifat terbatas.

 

Untuk itu, Polda Bali tidak bekerja sendiri dalam pengamanan pertemuan internasional tersebut karena didukung oleh tiga kepolisian daerah yakni Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri.

 

Mereka akan ditugaskan mengamankan jalannya konferensi yang berlangsung 3-6 Desember 2013 bersama ribuan personel Polda Bali.

 

Ribuan petugas kepolisian dikerahkan untuk mengamankan Konferensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlangsung 3-6 Desember 2013 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

 

Namun, Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali, Komisaris Besar I Gede Alit Widana ditemui di Nusa Dua, Minggu, usai gelar pasukan pengamanan WTO, enggan menyebutkan jumlah personel yang dikerahkan.

 

"Kekuatan Polda Bali semua disiagakan dalam rangka pengamanan WTO," ucap Alit Widana.

 

Selain mengerahkan kekuatan penuh Polda Bali, pengamanan juga dibantu oleh tiga kepolisian daerah yakni Polda Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

 

"Pengamanan juga dibantu oleh Mabes Polri," ucapnya.

 

Ketiga polda dan Mabes Polri itu, kata Alit, khusus untuk kegiatan pengawalan, intelijen, teknik, Densus, dan pengamanan objek vital.

 

Alit Widana menjelaskan pertemuan tingkat menteri perdagangan dunia kesembilan itu akan dihadiri hingga 10 ribu delegasi dari 167 negara.

 

Jumlah tersebut termasuk 20 negara pengamat dan satu negara dari Palestina.

 

"Kegiatan pengamanan mulai kami lakukan pada 1-7 Desember 2013," katanya.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan membuka pertemuan dunia itu pada Selasa (3/12) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

 

Pertemuan akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda rapat yang membahas mekanisme perdagangan dunia yang akan diketuai langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan.

 

Polda Bali antisipasi kegiatan tandingan tolak WTO

Kepolisian Daerah Bali tengah melakukan antisipasi pengamanan terkait dengan kegiatan tandingan yang menolak Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 3 - 6 Desember 2013.

 

"Kegiatan yang ingin mengagalkan WTO juga ada," kata Kepala Biro Operasi Polda Bali, Komisaris Besar I Gede Alit Widana, ditemui usai memimpin gelar pasukan pengamanan WTO di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

 

Menurut dia, sejumlah elemen masyarakat yang merupakan lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional itu telah mengantongi izin untuk menggelar forum diskusi yang menentang WTO.

 

Forum diskusi itu akan digelar di GOR Ngurah Rai, Denpasar yang rencananya dihadiri sekitar 800 orang.

 

Namun izin untuk diskusi itu, lanjut Widana, hanya untuk wilayah hukum Kota Denpasar.

 

Sehingga dipastikan mereka tidak akan bisa memasuki kawasan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) sebagai lokasi tempat pertemuan WTO.

 

"Mereka tidak perbolehkan masuk ke Nusa Dua karena dikhawatirkan ada benturan," ucapnya.

 

Untuk itu pihaknya mewanti-wanti petugas pengamanan untuk memahami situasi dan kondisi saat berlangsung konferensi dunia yang dihadiri sekitar 10 ribu delegasi dari 167 negara di dunia itu.

 

"Saya minta pahami situasinya karena gerakan lawan tidak mungkin diberikan identitas khusus WTO. Mereka bisa saja masuk ke Nusa Dua satu per satu tidak rombongan," ujarnya kepada ribuan personel.

 

Alit berjanji akan berupaya maksimal untuk mengamankan pertemuan tingkat menteri perdagangan kesembilan itu untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

 

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan WTO sehingga bisa berjalan aman dan lancar," kata Mantan Kepala Polresta Denpasar itu.

 

Mabes Polri sendiri akan membantu Polda Bali untuk pengamanan WTO termasuk tiga kepolisian yakni Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description