Cara Memutus Rantai Kemiskinan

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

Berbicara kemiskinan memang multikompleks dan multidimensional banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Salah satu faktor penyebab kemiskinan faktor sulitnya akses pendidikan, akses kesehatan dan infrastruktur yang terbatas dalam menunjang pergerakan roda perekonomian.

 

Penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dilakukan secara instans namun memerlukan proses dan yang perlu dilakukan adalah bagaimana memutus mata rantai kemiskinan untuk generasi-generasi berikutnya yaitu dengan memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

 

Jika diperhatikan kemiskinan selalu linear dengan kebodohan. Seseorang yang dilahirkan ditengah kemiskinan akan cenderung tidak dapat sekolah karena keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Akhirnya kemiskinan itu melahirkan kebodohan .

 

Kebodohan tersebut akhirnya akan melahirkan kemiskinan,karena seseorang yang bodoh sulit untuk diterima di dunia kerja yang layak, dan akhirnya mereka yang bodoh hanya dapat bekerja di sektor informal karena mereka tidak memiliki  pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bekerja secara layak ,dan akhirnya melahirkan kemiskinan pula.

 

Iniah yang mungkin menjadi pertanyan, mana yang lebih dulu ada Telur atau Ayam, Ayam dulu yang ada  kemudian  bertelur, atau ada telur dulu baru ada ayam?

 

Sama halnya dengan kemiskinan, kemiskinan yang menimbulkan kebodohan atau kebodohan yang menyebabkan kemiskinan? Pada prinspinya tidak ada manusia yang bercita-cita menjadi manusia yang bodoh, dan tidak ada seorangpun yang  bermimpi hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu melalui pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan.

 

Sulitanya Akses Pendidikan Penyebab Kemiskinan

 

Ada seorang keluarga yang hidup di sebuah desa  bernama Kandang Sapi yang masuk dalam Kecamatan Cijago, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Keluarga ini memiliki 4 orang anak yang tertua berusia 22 tahun, anak kedua 20 tahun, anak ketiga berusia  16 tahun dan anak keempat berusia 4 tahun.

 

Anak pertama dan anak kedua hanya lulus Sekolah Dasar (SD), anak ke tiga hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP).  Mereka putus sekolah  karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor biaya yang tidak terjangkau.

 

Akhirnya ketiga anaknya harus bekerja di sektor informal yaitu dengan menjadi pembantu rumah tangga (PRT), dengan demikian terjadilah kemiskinan yang berkelanjutan dimana orang tuanya miskin dan anak-anaknya juga cenderung miskin dan hanya mampu menjadi pembantu rumah tangga.

 

Sulitnya akses pendidikan menjadi penyebab kemiskinan baik dari sebaran sekolah di suatu daerah mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi maupun tingginya biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

 

Melalui peningkatan akses pendidikan, baik dari sebaran sekolah yang menjangkau seluruh masyarakat juga baik dari segi kualitas, kuantitas, dan biaya yang terjangkau bagi seluruh masyarakat sudah saatnya diutamakan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

 

Dengan demikian memberikan pendidikan yang terjangkau dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hingga pelosok negeri, merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan  derajat pendidikan masyarakat, meningkatkan kecerdasan masyarakat dan pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan.

 

Hanya dengan kecerdasan dan keterampilan yang diperolehnya melalui pendidikan seseorang dapat bekerja layak dan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk bisa keluar dari kemiskinan sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan.

 

Pendidikan harus diutamakan dan menjadi prioritas yang harus dikedepankan mengingat kedepan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil merupakan salah satu modal utama suatu bangsa untuk dapat bersaing dalam persaingan global yang semakin ketat.

 

Pesan Mandela

 

"Mengentaskan kemiskinan bukanlah perbuatan amal, tapi merupakan tindakan keadilan." Nelson Mandela berucap di hadapan lebih dari 22 ribu orang di Trafalgar Square, London, Inggris.  Mandela berpidato pada Februari 2005 menjelang bertemu dengan para menteri keuangan Group of Seven (G7). 

 

Delapan tahun telah berlalu sejak ajakan Mandela untuk memerdekakan jutaan penduduk dunia dari belenggu kemiskinan.

 

Kini kurang dari tiga tahun tersisa bagi pencapaian delapan Tujuan Pembangunan Millennium atau Millennium Development Goals (MDGs), yang tenggat waktu pencapaiannya adalah 2015. Jelas terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk merumuskan agenda pembangunan pasca-2015.

 

Di Indonesia saja, walaupun berbagai target MDGs telah menunjukkan kecenderungan pencapaian yang baik, seperti dilaporkan Bappenas, pekerjaan rumah belum selesai. Persentase penduduk Indonesia yang tergolong di bawah garis kemiskinan pada 2012, menurut Biro Pusat Statistik, berkisar pada angka 11,66 persen, jauh menurun dibandingkan 1990 (20,6 persen).

 

Selama dua periode pemerintahan SBY, pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas agenda pembangunan.  Berbagai kebijakan secara sistematis membidik tidak hanya stabilitas ekonomi makro—utamanya tingkat inflasi yang rendah yang sangat penting bagi upaya menekan kemiskinan—namun juga kepada peningkatan kualitas pembangunan. Program pembangunan yang meningkatkan produktivitas akan bermuara pada meningkatnya daya beli dan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya merupakan solusi pamungkas untuk mengangkat penduduk Indonesia dari jurang kemiskinan.

 

Peningkatan produktivitas diupayakan melalui penerapan berbagai program pendidikan, kesehatan, pangan, pemberdayaan masyarakat, dan perumahan sangat murah. Dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sejak 2005, para siswa SD hingga SMP dibebaskan dari biaya operasional.  Pada tahun 2012, Rp 27 triliun dana BOS  diperuntukkan untuk membebaskan biaya sekolah bagi lebih dari 31 juta siswa SD dan 13 juta siswa SMP. Pada tahun yang sama, enam juta siswa dan mahasiswa miskin telah mendapatkan subsidi pendidikan.

 

Aneka program kesehatan juga terus dilakukan, mengingat masyarakat sehat adalah masyarakat yang produktif. Ribuan puskesmas di seluruh Indonesia telah mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan, jutaan ibu hamil telah menikmati jaminan persalinan, ribuan rumah sakit pemerintah maupun swasta telah dibangun, dan puluhan rumah sakit bergerak bagi masyarakat di daerah terpencil telah disediakan.

 

Penyediaan papan dan pangan juga merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas. Melalui program beras rakyat miskin dan Program Keluarga Harapan, hampir 20 juta rumah tangga setiap tahunnya mendapatkan bantuan. Lebih dari 20 ribu rumah sangat murah dan murah juga telah dibangun pada tahun 2011.

 

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat terus dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).  PNPM diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberian kredit modal khususnya di perdesaan, sedangkan KUR disalurkan kepada rakyat yang ingin berusaha atau mengembangkan bisnisnya. Sejak 2007, lebih dari 7,1 juta pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro telah menikmati kredit usaha ini.

 

Berbagai program tersebut, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah telah mengangkat 7,5 juta penduduk dari garis kemiskinan sejak tahun 2004. Pengecualian terjadi pada tahun 2006 di mana kemiskinan justru meningkat disebabkan antara lain oleh kenaikan harga BBM yang memicu inflasi lebih dari 13 persen dan menggerogoti daya beli masyarakat selama beberapa bulan di tahun tersebut.

 

Walaupun berbagai program nasional pro-rakyat telah sukses dilakukan, namun tugas untuk memberantas kemiskinan masih belum selesai.  Kerja keras tetap perlu terus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan menjadi 8-10 persen pada 2014 dan memenuhi komitmen MDGs lainnya.  Masih terdapat 28,59 juta penduduk Indonesia yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Di negara-negara berkembang lainnya, situasinya lebih mengenaskan lagi: satu dari empat penduduk hanya mengandalkan $1,25 dolar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per hari: satu miliar penduduk dunia masih tertinggal.

 

Deklarasi Millennium yang diluncurkan pada tahun 2000 telah meningkatkan kesadaran publik dan memobilisasi dukungan bagi upaya pengentasan kemiskinan di seluruh dunia.  Menjelang kadaluarsanya MDGs, dukungan global ini menjadi lebih penting dan berarti untuk menyiapkan kerangka agenda pembangunan global pasca-2015.

 

Kemanakah arah agenda pembangunan global selanjutnya? Hal inilah, yang sejak beberapa bulan lalu menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ketua bersama Pertemuan Tingkat Tinggi/ High-Level Panel (HLP) of Eminent Person on Post-2015 Development Agenda. SBY bersama dengan dua ketua lainnya Presiden Liberia Ellen Johnson-Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron, serta para anggota Panel, merumuskan rancangan tujuan-tujuan pembangunan pasca-2015.

 

Sasaran pembangunan pasca-2015 adalah mengentaskan kemiskinan di dunia, "Mengakhiri kemiskinan di masa ini." demikian dilontarkan SBY sejak pertemuan HLP di New York, selanjutnya London dan terakhir di Monrovia.

 

Pertemuan HLP di Bali akhir Maret ini, merupakan kesempatan untuk  menjalin dan memperkuat kemitraan internasional—antar negara dan seluruh pemangku kepentingan lainnya—agar isu kemiskinan teratasi dan, tidak kembali menghantui dunia.  Diperlukan komitmen dan semangat yang luar biasa untuk mencapai tujuan ini, terutama dengan kondisi ekonomi global yang masih lesu dan menyebabkan negara-negara donor (Eropa, AS, dan bahkan Jepang), yang selama ini dipandang sebagai kesatria, terpuruk.  Kelompok negara berkembang atau – G77 dan Tiongkok, kini diharapkan dapat berperan lebih aktif untuk membantu memulihkan perekonomian dunia dan tentunya menjadi penggerak utama dalam pengentasan kemiskinan.  Indonesia juga termasuk dalam kelompok negara ini dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk menutup jurang antara si miskin dan si kaya. 

 

Tentunya berapapun jumlah kemiskinan, angka sekecil apapun, tergolong terlalu besar. Karena kemiskinan dan kesenjangan sosial, dapat dihilangkan terutama pada masa kini di mana umat manusia telah mencapai kemajuan sains, teknologi, industri dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

 

Pada akhirnya, tujuan utama agenda pembangunan pasca-2015 adalah menjaga momentum pembangunan agar negara berkembang dapat terbebaskan dari kemiskinan, peradaban dapat melestarikan dan tidak menghancurkan lingkungan hidup, serta memastikan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. 

 

Dalam pidatonya di musim dingin delapan tahun yang lalu itu, Nelson Mandela, tokoh anti-Apartheid dan mantan Presiden Afrika Selatan, juga menambahkan "Seperti perbudakan dan Apartheid, kemiskinan tidak alamiah. Kemiskinan adalah perbuatan manusia dan dapat diatasi dan dientaskan melalui berbagai tindakan umat manusia." (IRIB Indonesia/setkab/RA)

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description