Asing Banyak Curi Sumber Daya Genetik

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya genetik. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera meratifikasi Protokol Nagoya. Ratifikasi itu sebagai upaya menjaga sumber daya genetik dari "pencurian" secara intelektual oleh pihak asing.

Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH Arief Yuwono menyatakan, jika dilihat melalui jalur legal, banyak peneliti asing yang mengajukan diri melakukan riset biodiversitas di Indonesia. Sekitar 70 persen dari 500 proposal penelitian yang masuk ke KLH, mengajukan izin meneliti biodiversitas.

 

"Persoalannya adalah, meski Indonesia salah satu negara mega biodiversitas di dunia, kita saat ini tidak punya cukup anggaran maupun teknologi guna mengolah dan menggali seluruh potensi sumber daya genetik yang dimiliki," kata Arief, di Jakarta, Selasa (5/2).

 

Sementara itu, pihak asing, dengan anggaran dan teknologi yang mumpuni dapat mengolah suatu tanaman obat menjadi bahan obat-obatan. Jika dipatenkan, hasil penelitian itu dapat mendatangkan keuntungan miliaran rupiah bagi mereka.

Saat ini, pemerintah memperhatikan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional diambil pihak asing. Apalagi, selama ini tidak ada pembagian keuntungan dari pihak asing yang mematenkan sumber daya yang berasal dari Indonesia.

Adapun, Anggota komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha berharap, proses ratifikasi Protokol Nagoya di DPR segera terealisasi pada Mei mendatang. Sejauh ini DPR terus berupaya agar protokol Nagoya dapat disahkan, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat dilindungi dari praktik pembajakan sumber daya genetik (biopiracy).

 

"Jangan lagi ada kasus seperti vaksin flu burung. Di mana saat wabah flu burung merebak, Indonesia dengan intensif mengirim sampel virus mematikan itu ke laboratorium di luar negeri. Begitu vaksin itu jadi dan diperjualbelikan, kita ingin mengakses saja tidak boleh," katanya.

 

Proses pencurian intelektual oleh pihak asing disinyalir telah berlangsung lama. Selama ini banyak peneliti dari luar negeri datang ke Indonesia sebagai turis. Namun, selama di Indonesia mereka malah meneliti.

 

Hasilnya mereka patenkan dan nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, sebagai upaya identifikasi dan verifikasi biodiversitas Indonesia harus mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang ada. Pemerintah juga harus menunjukkan keberpihakan dalam anggaran.

 

Hak Komunitas

 

Pengamat masalah hukum dari Universitas Padjadjaran Miranda Risang Ayu menyatakan, ratifikasi protokol akan mengubah cara berpikir. Ratifikasi memberi peluang pengakuan pada hak komunitas, bukan hanya hak kekayaan intelektual yang selama ini fokus pada individu.

 

Hak pengetahuan tradisonal, misalnya, dalam sudut pandang hak kekayaan intelektual saat ini sulit diakui karena sifatnya yang spiritual dan tidak ekonomis, reproduktif dalam arti tak ada inovasi baru dan lebih banyak diwariskan secara lisan.

Dia menambahkan, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia memerlukan perlindungan. Perlindungan tersebut bisa diupayakan dengan meratifikasi Protokol Nagoya yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Menteri Lingkungan Hidup. Ratifikasi juga perlu ditindaklanjuti dengan inventarisasi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Apalagi, celah kecolongan sumber daya genetik Indonesia masih besar. Banyak kalangan, termasuk akademisi, masih kurang memiliki kesadaran. Salah satu celah kecolongan sumber daya genetik terbesar adalah dari sektor pariwisata.

"Banyak perguruan tinggi yang menyambut baik kedatangan peneliti asing dan tanpa sadar membiarkan praktik pencurian keragaman hayati. Ada satu kasus di mana data sumber daya genetik dalam CD diberikan dan gantinya adalah komputer yang di kantor-kantor New York sudah tidak dipakai," ungkapnya.

Indonesia juga perlu kritis terhadap beasiswa-beasiswa dari perguruan tinggi asing, terutama dalam bidang yang terkait riset sumber daya alam. "Banyak yang hasilnya sudah dipatenkan sebelum yang meneliti menjadi doktor. Ini baru soal paten, belum soal komersialisasi," katanya. (IRIBIndonesia/sinarharapan/PH)

 

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description