Pemerintah Mesir mengatakan pada Sabtu (18/2) bahwa sidang pidana terhadap 16 warga Amerika dan 27 aktivias lainnya akan dimulai pada 26 Februari mendatang terkait kasus pendanaan asing kepada organisasi non-pemerintah (NGO).

 

Sidang itu akan memperuncing hubungan antara Amerika Serikat dan Mesir dalam beberapa dasawarsa. Pejabat AS mengancam akan menghentikan bantuan militer 1,5 miliar dolar kepada Mesir dan pejabat tinggi Washington telah diterbangkan untuk mencari solusi. Namun, Pemerintah Kairo memberi respon keras dan menuding Washington mencampuri urusan hukum di negara itu.

 

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir menuduh "tangan asing" mendukung protes lanjutan terhadap kekuasaan, dan partai-partai Islam yang mengontrol sekitar dua per tiga parlemen baru, telah mengancam untuk meninjau perjanjian damai dengan Israel, Associated Press melaporkan pada Sabtu (18/2).

 

Penyelidikan terhadap kelompok pro-demokrasi dan HAM asing menjadi kampanye yang lebih luas atas pengaruh asing sejak penggulingan Hosni Mubarak. Investigasi dimulai Desember lalu, ketika pasukan keamanan bersenjata menyerbu kantor 10 kelompok nirlaba, menutup kantor mereka setelah menyita berkas dan komputer.

 

Kantor berita Mesir melaporkan, persidangan 43 terdakwa dalam kasus tersebut akan dimulai pada 26 Februari. Laporan itu mengatakan, 16 dari terdakwa adalah warga Mesir dan 19 orang Amerika, sementara sisanya adalah warga Jerman, Palestina dan Yordania.

 

Semua terdakwa dilarang meninggalkan Mesir. Beberapa warga Amerika telah mencari perlindungan di Kedutaan Besar AS di Kairo, termasuk Sam LaHood, putra dari Menteri Transportasi AS Ray LaHood.

 

Laporan itu menambahkan, para terdakwa dituduh mendirikan dan mengelola kantor organisasi internasional tanpa izin otoritas Mesir dan menerima dana asing. Kegiatan mereka dianggap melanggar kedaulatan Mesir.

 

Presiden Barack Obama, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan Menteri Pertahanan Leon Panetta telah mendesak para pejabat Mesir untuk membatalkan penyelidikan. Kepala Staf Gabungan Militer AS Jenderal Martin Dempsey telah melakukan hal yang sama dalam kunjungan ke Kairo pekan lalu. Dilaporkan pula bahwa Senator John McCain akan memimpin delegasi Kongres ke Mesir dalam beberapa hari mendatang.

 

Para pejabat AS mengatakan bahwa kasus itu dapat memblokir pengiriman paket bantuan tahunan ke Mesir lebih dari 1,5 miliar dolar, termasuk 1,3 juta dolar bantuan militer dan 250 juta dolar bantuan ekonomi. Bantuan ini terkait dengan kepatuhan Mesir terhadap kesepakatan damai dengan Israel.

 

Kasus tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa kegagalan untuk memecahkan kebuntuan bisa menempatkan perjanjian itu dalam bahaya dan mendestabilisasi kawasan. (IRIB Indonesia/RM)